Ahmad yani 
Jumat 4 Juli 2025
SAMARINDA — Kunjungan lapangan yang dilakukan Komisi IV DPRD Kalimantan Timur ke dua perusahaan tambang pengolahan, yakni PT Lana Harita dan PT Kaltim Ferro Industri, mengungkap sejumlah pelanggaran dan ketidaksesuaian dalam penerapan ketenagakerjaan, keselamatan kerja, serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Ahmad yani
Selasa 8 Juli 2025
SAMARINDA — Upaya membangun ekosistem ekonomi lokal berkelanjutan di Kalimantan Timur (Kaltim) terus berkembang.
Salah satu inovasi yang mulai mencuri perhatian adalah pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai pakan ternak, sejalan dengan konsep ekonomi sirkular yang mulai diterapkan di sektor peternakan.
Ahmad yani
Selasa 15 Juli 2025
SAMARINDA — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, mendorong generasi muda, khususnya Generasi Z, untuk mempersiapkan diri secara serius dalam menyongsong perubahan zaman yang berlangsung kian cepat.
Ahmad yani
Senin 14 Juli 2025
SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menambah alokasi anggaran bagi Kota Samarinda.
Sebagai ibu kota provinsi dan pusat aktivitas ekonomi, Samarinda dinilai menghadapi beban pembangunan dan tekanan sosial yang jauh lebih besar dibanding daerah lain di Kaltim.
Ahmad yani
Rabu 16 Juli 2025
SAMARINDA — Lonjakan angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam APBD Kalimantan Timur yang mencapai lebih dari Rp2 triliun mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti.
Ia menilai besarnya Silpa tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan dan rendahnya serapan anggaran oleh pemerintah provinsi.
Ahmad yani
Selasa 8 Juli 2025
SAMARINDA — Program kuliah gratis atau "Gratispol" yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.
Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada pemenuhan janji politik semata, melainkan benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Ahmad yani
Selasa 15 Juli 2025
SAMARINDA – Lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda menjadi sorotan serius Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi.
Ia mendesak Pemerintah Kota Samarinda segera menyusun langkah strategis dan komprehensif untuk menangani sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Ahmad yani
Senin 14 Juli 2025
SAMARINDA – Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2024 mendapat kritik tajam dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry.
Ia menilai regulasi tersebut justru menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi ke daerah, khususnya desa dan kelurahan yang membutuhkan dukungan untuk proyek-proyek kecil namun mendesak.
Ahmad yani
Senin 7 Juli 2025
SAMARINDA — Proses penerimaan murid baru di Kalimantan Timur kembali disorot, menyusul mencuatnya praktik titip-menitip siswa yang dinilai menciderai prinsip keadilan dan transparansi dalam dunia pendidikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyebut praktik tersebut bukan sekadar persoalan etika, melainkan gejala dari lemahnya sistem penerimaan yang berlaku saat ini.
Ahmad yani
Selasa 15 Juli 2025
SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H. Baba, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA dan MA.
Ia menilai, pengawasan yang ketat menjadi langkah konkret untuk mendorong pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kaltim.
Ahmad yani
Senin 14 Juli 2025
SAMARINDA – Harapan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor non-ekstraktif dinilai belum tercermin dalam kinerja perusahaan daerah (Perusda) di Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyatakan keprihatinannya terhadap minimnya kontribusi Perusda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Ahmad yani
Selasa 15 Juli 2025
SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pelarangan penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar saat berangkat ke sekolah.
Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 dan merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas.
