LUWU TIMUR — Sengketa lahan Petani Laoli di Kabupaten Luwu Timur kembali mencuat. Di tengah proses hukum yang masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, sejumlah petani mendatangi halaman Kantor Bupati Luwu Timur, Jumat (11/9/2026), untuk mendesak pemerintah daerah menghentikan seluruh aktivitas di atas lahan yang menjadi objek sengketa.

MAKASSAR — Sebuah dokumen hasil kesimpulan rapat Komisi III DPR RI bersama Kabareskrim Polri dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) beredar luas di media sosial, Kamis (27/8/2026).

Dokumen itu memuat pesan yang tegas agar penanganan konflik agraria struktural harus meninggalkan pendekatan legalistik-represif dan beralih pada pendekatan restoratif-humanis.

JAKARTA – Konflik agraria di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan penguasaan lahan ataupun proses pengosongan kawasan.

Pegiat ilmu hukum asal Luwu Timur yang kini berdomisili di Jakarta, Muhammad Yamin, berpendapat akar persoalan justru perlu ditelusuri dari aspek administrasi pertanahan yang berkembang sejak penetapan lahan kompensasi PLTA Karebbe pada 2006.

MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akhirnya buka suara terkait polemik sewa lahan kompensasi PLTA Dam Karebbe di Luwu Timur yang kini dikelola oleh PT IHIP. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, saat menerima aspirasi massa aksi mahasiswa di depan kantor Kejati Sulsel, Makassar, Kamis (7/5/2026).

BALIKPAPAN - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur mengungkap kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait peredaran minyak goreng merek Minyakita yang tidak sesuai takaran sebagaimana tercantum pada label kemasan.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial MHF, selaku Direktur Operasional sekaligus Kuasa Direksi PT JASM.