Selasa 8 Juli 2025
SAMARINDA — Program kuliah gratis atau "Gratispol" yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.
Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada pemenuhan janji politik semata, melainkan benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Ananda mengapresiasi semangat pemerintah membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas.
Namun, ia menekankan bahwa program ini memerlukan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang matang.
Dengan proyeksi anggaran awal sebesar Rp1 triliun dan kemungkinan meningkat hingga Rp1,5 triliun pada 2030, ia menilai perlu ada jaminan terhadap kualitas lulusan yang dihasilkan dari program tersebut.
"Kalau kita bicara anggaran sebesar ini, harus ada jaminan bahwa lulusan dari program Gratispol memang memiliki daya saing dan kompetensi yang unggul. Ini bukan hanya pembiayaan kuliah, ini investasi pembangunan manusia," ujar politisi dari PDI Perjuangan tersebut.
Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, ia menilai Pemprov Kaltim perlu menyusun sistem pengawasan dan evaluasi berbasis indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.
Ia menegaskan DPRD Kaltim siap menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar penggunaan dana publik dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
Lebih lanjut, Ananda juga mengingatkan perguruan tinggi mitra program—baik negeri maupun swasta—untuk tetap menjaga standar mutu akademik.
Menurutnya, program kuliah gratis tidak boleh disalahartikan sebagai penurunan kualitas.
"Gratis bukan berarti murahan. Harus tetap ada standar tinggi yang diberlakukan oleh kampus. Pemerintah dan DPRD bisa membiayai, tapi kampus tetap jadi garda utama dalam menjaga mutu," tegasnya.
Ia menilai, Gratispol memiliki potensi strategis dalam menyokong kesiapan Kalimantan Timur menyambut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan menuntut ketersediaan tenaga kerja terdidik dan profesional dari daerah.
Meski begitu, Ananda mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam merancang keberlanjutan program, khususnya dari sisi fiskal.
Ia menyarankan agar pemerintah menyiapkan roadmap yang jelas dan memastikan pemerataan penerima manfaat.
"Jangan sampai niat baik ini justru jadi beban fiskal jangka panjang. Harus ada roadmap yang jelas, pemerataan penerima manfaat, serta keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan," tandasnya. (Adv/DPRDKaltim/*)