Selasa 10 Juni 2025
SAMARINDA - DPRD Kalimantan Timur melalui Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim serta kepala cabang wilayah Disdikbud se-Kaltim pada Selasa (10/6/2025).
Agenda utama dalam pertemuan ini adalah membahas persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025, dengan fokus pada keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan upaya pemerataan pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba, menyampaikan bahwa secara umum persiapan SPMB berjalan lancar di sebagian besar wilayah Kaltim, kecuali di Kota Balikpapan yang menghadapi tantangan besar akibat terbatasnya kapasitas sekolah negeri.
"Di luar Balikpapan semua masih aman. Tapi untuk Balikpapan, kapasitas SMA dan SMK hanya bisa menampung sekitar 51 persen. Sisanya, sekitar 49 persen, tentu harus mengarah ke sekolah swasta,” ujar H Baba.
Sebagai solusi, pemerintah mengusulkan pembangunan satu SMA baru dan pengembangan SMK Negeri 5 Balikpapan, yang memiliki luas lahan 16 hektare.
Langkah ini diambil guna mengatasi ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SMP dan kapasitas SMA/SMK Negeri di Balikpapan.
"Khusus di SMK Negeri 5 Balikpapan, kita siapkan pengembangan karena lahannya cukup luas. Jadi selain penambahan rombongan belajar (rombel), bisa juga dipertimbangkan membangun sekolah baru,” tambah H Baba.
Keterbatasan jumlah rombel menjadi salah satu kendala utama dalam proses penerimaan siswa baru. Sesuai regulasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), kapasitas maksimal satu rombel di SMA dan SMK adalah 36 siswa.
Hal ini bertujuan menjaga efektivitas proses belajar mengajar. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menambahkan bahwa selain terbatasnya kapasitas, kecenderungan siswa memilih sekolah favorit juga menjadi tantangan tersendiri.
"Masalahnya bukan hanya daya tampung, tapi juga pola pikir siswa yang hanya ingin masuk ke sekolah unggulan tertentu. Ini membuat distribusi murid ke sekolah-sekolah tidak merata,” ujar Darlis.
Darlis juga menekankan pentingnya dukungan terhadap sekolah swasta agar bisa menjadi alternatif yang layak. Ia menyatakan bahwa tidak semua lulusan SMP bisa tertampung di sekolah negeri, sehingga sekolah swasta harus dikembangkan sebagai solusi jangka panjang.
"Kalau semua masuk negeri, sekolah swasta akan kesulitan dan tidak berkembang. Karena itu, siswa yang tidak masuk di sekolah negeri, akan dialihkan ke sekolah-sekolah swasta,” tegasnya.
Untuk menjaga kualitas pendidikan, kerja sama antara pemerintah dan sekolah swasta pun ditekankan sebagai hal yang penting. Pemerintah perlu memperhatikan agar sekolah swasta juga bisa tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Kaltim akan melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan SPMB di seluruh kabupaten dan kota.
"Kami akan melakukan pengawasan agar proses penerimaan siswa berjalan sesuai regulasi dan prinsip pemerataan pendidikan,” tambah Darlis.
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memperluas akses pendidikan, ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SMP sederajat dan kapasitas SMA/SMK Negeri tetap menjadi tantangan utama.
Pemerintah pun terus mencari solusi agar seluruh siswa mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak. (Adv/DPRDKaltim/*)