Pemerintah

Rabu 23 Juli 2025

BALIKPAPAN - Keterbukaan Informasi Publik tertuang dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008,  mewajibkan setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menyampaikan dan memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka.

Untuk menguatkan pengelolaan informasi dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) utamanya, di Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), maka diperlukan penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID).

Kamis 24 Juli 2025

BALIKPAPAN - Dinas Perdagangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Disdag Pemprov Kaltim) melalui Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melaksanakan pengawasan terpadu terkait isu beras premium oplosan di wilayah Balikpapan.

Pengawasan ini dilaksanakan di Distributor beras seperti, Yova Mart, PT HAS dan toko Ujung Pandang Grosir dan UD. 212 di Pasar Pandan Sari. Pengawasan ini juga gabungan Disdag Kaltim dari Satgas Polda Kaltim, Disdag Pangan Pemprov Kaltim, Disdag Balikpapan dan Dinas Pangan Balikpapan.

Senin 21 Juli 2025

BALIKPAPAN - Pentingnya peningkatan layanan pemerintah dan layanan publik pada perangkat daerah, diperlukan verifikasi SOP (standar operasional prosedur) layanan pemerintah dan layanan publik dilingkungan perangkat daerah pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). 

Selain kebijakan pemerintah pusat, layanan berbasis elektronik atau SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), juga akan berakhir ditahun 2025, diganti menjadi Pemdi (Pemerintahan Digital)