Selasa 2 Juli 2025
SAMARINDA — Data terbaru Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur hingga Mei 2025 mencatat 26 kasus kematian ibu, dengan Kutai Kartanegara (Kukar) dan Samarinda sebagai penyumbang tertinggi, masing-masing enam kasus.
Angka ini menimbulkan keprihatinan mendalam dari kalangan legislatif, khususnya Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin.
Ia menilai tingginya angka kematian ibu di Kukar bukan semata karena minimnya fasilitas kesehatan, tetapi menunjukkan lemahnya edukasi dan belum optimalnya jangkauan layanan di daerah terpencil.
"Wilayah Kukar itu luas dan jumlah penduduknya besar. Tapi kalau kasus kematian ibu masih tinggi, ini jelas menunjukkan ada celah besar dalam sistem edukasi dan layanan kesehatan,” ujarnya, Selasa (2/7/2025).
Meski tenaga medis seperti bidan dan perawat sudah tersedia di banyak desa, Salehuddin menyebut kepercayaan masyarakat terhadap layanan formal masih rendah.
Ia mencontohkan kasus di Muara Kaman, di mana seorang ibu memilih melahirkan tanpa bantuan medis resmi, yang berujung pada kematian.
“Akibatnya, terjadi keguguran bahkan kematian ibu. Ini bukan soal akses saja, tapi juga persoalan kepercayaan dan pengetahuan masyarakat. Kasus seperti ini tidak bisa dianggap biasa,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti lemahnya koordinasi antara Dinas Kesehatan provinsi dengan kabupaten/kota yang selama ini cenderung administratif dan belum menyentuh persoalan di lapangan secara strategis.
"Koordinasi ini jangan hanya soal kertas dan laporan. Harus ada langkah konkret menyentuh masyarakat, khususnya di desa dan kawasan pinggiran,” tambahnya.
Salehuddin mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama dalam penyuluhan dan pendampingan.
Ia juga menyerukan sinergi lintas sektor, termasuk menggandeng tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan dalam penyebaran edukasi kesehatan.
"Kematian ibu melahirkan bukan hanya soal medis. Ini persoalan sistem sosial dan budaya juga. Kalau ingin angka ini turun, maka semua pihak harus bergerak bersama, tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” tandasnya. (Adv/DPRDKaltim/*)