Senin 7 Juli 2025
SAMARINDA — Lambatnya progres pembangunan Waterboom di Pulau Kumala, Kutai Kartanegara, kembali mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Timur.
Hingga pertengahan 2025, proyek revitalisasi yang digadang-gadang menjadi ikon wisata daerah itu baru mencapai 70 persen pengerjaan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyampaikan kekecewaannya terhadap kecepatan dan efektivitas pelaksanaan proyek yang telah menelan anggaran besar.
"Sejak lama dana yang dikucurkan untuk revitalisasi Pulau Kumala sudah mendekati Rp400 miliar. Tapi manfaat ekonominya masih belum terasa nyata bagi daerah," ujarnya.
Menurut Salehuddin, Pulau Kumala memiliki potensi besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, potensi tersebut tidak akan terwujud jika pembangunan hanya fokus pada fisik tanpa pengelolaan yang jelas dan berkelanjutan.
"Jangan sampai proyek ini hanya jadi beban APBD tanpa ada pengembalian nilai investasi. Kita perlu hitungan realistis, bukan sekadar menuntaskan bangunan fisik," tegasnya, Senin (7/7/2025).
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk kembali membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, mengingat keterbatasan anggaran daerah.
Menurutnya, kemitraan profesional seperti yang pernah dirintis dengan PT Grand LT harus dijajaki kembali secara serius.
"Kita tak bisa terus berharap anggaran daerah semata. Harus ada pembukaan peluang investasi yang diarahkan dengan skema profesional dan terukur," katanya.
Selain lambannya pembangunan, Salehuddin juga menyoroti lemahnya aspek pemeliharaan kawasan. Minimnya penerangan dan keamanan menjadi alasan kawasan cepat sepi di malam hari, sehingga mengurangi daya tarik wisatawan.
"Di Pulau Kumala, pukul 10 malam sudah gelap dan sepi. Lampu penerangan bahkan sempat dipindahkan ke taman kota lain karena tak terurus. Ini menandakan lemahnya pengelolaan aset," kritiknya.
Ia berharap Plt Kepala Dinas Pariwisata yang baru bisa membawa arah kebijakan yang lebih progresif dan berorientasi jangka panjang.
Menurutnya, sektor pariwisata harus dikelola secara serius agar mampu memberikan kontribusi riil bagi ekonomi daerah.
"Kalau kita serius ingin sektor pariwisata menyumbang PAD, maka pengelolaan kawasan seperti Pulau Kumala harus dijadikan prioritas. Jangan hanya andalkan event musiman, tapi wujudkan pengelolaan yang berkelanjutan dan profesional," pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/*)