Rabu 2 Juli 2025
SAMARINDA — Ketimpangan layanan kesehatan di wilayah pedalaman Kutai Kartanegara (Kukar) masih menjadi tantangan serius di tengah kemajuan pembangunan Kalimantan Timur.
Jarak yang jauh ke puskesmas, minimnya infrastruktur, serta akses transportasi yang sulit, membuat ribuan warga di desa terpencil kesulitan mendapat layanan kesehatan dasar.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai kondisi tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis komunitas. Ia menyarankan agar potensi kader Posyandu yang sudah ada di hampir setiap desa diperkuat menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
"Kita tidak bisa berharap semua warga langsung ke puskesmas. Tapi kita bisa hadirkan layanan awal di tengah mereka, yaitu melalui Posyandu. Itu yang perlu kita perkuat," ujar Salehuddin.
Ia menegaskan, kader Posyandu bukan hanya pelaksana timbang badan atau pencatat data kesehatan. Mereka sejatinya adalah ujung tombak edukasi dan penjagaan kesehatan ibu dan anak jika diberikan pelatihan dan dukungan yang memadai.
"Jika para kader dibekali ilmu dan dukungan, mereka bisa menjadi perpanjangan tangan tenaga medis. Mereka bisa mendeteksi gejala stunting, menyampaikan informasi kesehatan, bahkan membantu evakuasi darurat di wilayah yang jauh dari fasilitas," jelasnya.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan banyak kader yang tidak aktif akibat kurangnya pembinaan dan insentif.
Salehuddin mendorong pemerintah daerah, khususnya Pemkab Kukar, untuk memperbaiki sistem pelatihan, insentif, dan dukungan logistik agar kader Posyandu bisa bekerja secara profesional.
Lebih jauh, ia meminta agar peran kader Posyandu diformalkan dalam sistem layanan publik di tingkat desa. Mereka, menurutnya, harus dilibatkan dalam program strategis seperti penanganan stunting, pencegahan kematian ibu, dan edukasi gizi keluarga.
"Kita butuh sistem yang adaptif dengan kondisi wilayah. Kader Posyandu bukan sekadar relawan, mereka adalah ujung tombak. Sudah waktunya mereka diakui dan dihargai sebagai bagian penting dari sistem layanan publik," tegas politisi asal Kukar tersebut.
Salehuddin juga mengusulkan agar kinerja Posyandu dipantau melalui sistem pelaporan digital yang memungkinkan pengawasan real time dan evaluasi program berjalan lebih efektif.
Baginya, jika pemerintah benar-benar serius menurunkan angka kematian ibu dan anak serta memperluas jangkauan layanan kesehatan, maka Posyandu harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam strategi pembangunan kesehatan desa.
"Kalau kita serius mau menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta memperluas jangkauan layanan, maka Posyandu harus jadi prioritas utama dalam strategi kesehatan desa," tandasnya. (Adv/DPRDKaltim/*)