Jumat 11 Juli 2025

SAMARINDA — Program insentif Jospol (Jaminan Operasional untuk Sekolah Swasta) yang digagas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji sebagai bentuk dukungan kepada guru swasta mendapat apresiasi dari DPRD Kalimantan Timur.

Sekretaris Komisi I, Salehuddin, menyebut kebijakan ini sebagai langkah konkret dalam mengangkat kesejahteraan guru non-ASN yang selama ini sering terabaikan.

"Nilainya mungkin belum besar, hanya Rp500 ribu per bulan, tapi ini langkah awal yang sangat berarti. Bentuk penghargaan moral ini akan memacu semangat para guru dalam menjalankan perannya di tengah keterbatasan," ujar Salehuddin.

Ia menilai insentif ini merupakan bagian dari upaya mengurangi kesenjangan antara guru negeri dan swasta serta mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kaltim.

"Guru swasta juga pejuang pendidikan. Mereka mengabdi, mendidik anak bangsa, dan memiliki hak yang sama untuk mendapat perhatian dari negara," tambahnya, Jumat (11/7/2025).

Politisi dari Kutai Kartanegara ini mendorong agar program Jospol tidak berhenti di tahun berjalan, melainkan dibahas lebih serius dalam APBD Perubahan 2025 untuk peningkatan nilai bantuan dan perluasan penerima manfaat.

"Jika bisa ditingkatkan atau diperluas ke jenjang PAUD dan SMA sederajat, itu akan lebih baik. Kita ingin efeknya merata, bukan hanya simbolis," jelasnya.

Salehuddin juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pelaksanaan Jospol tidak tumpang tindih, terutama karena kewenangan SD dan SMP berada di tingkat daerah.

"Program seperti ini perlu dukungan regulasi, pengawasan, dan sinergi lintas level pemerintahan. Jangan sampai hanya jadi proyek tahunan yang hilang saat anggaran bergeser," tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar Kaltim bisa menjadi percontohan nasional dalam memperjuangkan kesejahteraan guru dan menjadikan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan. (Adv/DPRDKaltim/*)