Darlis Soroti Ribuan Anak Tak Sekolah, Dorong CSR Perusahaan untuk Biaya Hidup Pelajar

Rabu 16 Juli 2025

SAMARINDA — Di tengah geliat ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) yang ditopang sektor tambang dan perkebunan, ribuan anak tercatat belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Situasi ini disorot tajam oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, yang menyebut kondisi tersebut sebagai ironi serius yang harus segera diatasi.

Darlis Pattalongi Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025, terdapat lebih dari 30 ribu anak di Kaltim yang belum terdaftar di lembaga pendidikan.

Kutai Timur mencatat angka tertinggi dengan sekitar 9 ribu anak, disusul Kutai Kartanegara dan Samarinda masing-masing 5 ribu dan 4 ribu anak.

Darlis menyebut ketimpangan ini sebagai kegagalan kolektif dalam memastikan pendidikan sebagai hak dasar yang wajib dijamin negara.

Menurutnya, persoalan utama bukan semata biaya sekolah, melainkan beban ekonomi keluarga sehari-hari yang membuat banyak anak terpaksa tidak bersekolah.

"Biaya hidup di banyak daerah kita masih tinggi. Walaupun biaya sekolah ditanggung negara, banyak anak tetap tidak sekolah karena keluarganya tidak mampu membiayai kebutuhan lain seperti transportasi dan makan," ujarnya.

Ia mendorong perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kaltim untuk menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam bentuk bantuan biaya hidup pelajar dari keluarga kurang mampu.

Menurut Darlis, CSR tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus menyasar persoalan sosial yang mendasar.

BACA JUGA: https://harianjurnal.com/parlementaria/8993-damayanti-soroti-titip-menitip-siswa-desak-reformasi-sistem-penerimaan-pendidikan

"Pendidikan sudah digratiskan lewat APBD, tapi biaya hidup masih menjadi beban. Perusahaan bisa hadir di situ. Bantu siswa lewat transportasi, makan siang, atau bahkan tempat tinggal," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif dunia usaha dalam mendukung pendidikan anak-anak di wilayah operasional mereka.

Menurutnya, membangun sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah adalah langkah konkret untuk mengurangi angka putus sekolah di Kaltim.

"Jangan hanya ambil keuntungan dari daerah, tapi tinggalkan anak-anaknya dalam ketidaktahuan. Kita ingin semua anak Kaltim punya masa depan lewat pendidikan," tegas Darlis. (Adv/DPRDKaltim/*)