Kamis 12 September 2024
Oleh : Fani Ratu Rahmani
(Aktivis dakwah dan Pendidik)
Kideco Run 2024, sebuah acara yang disambut meriah oleh Pemerintah Kabupaten Paser beserta masyarakat di sana. Mewakili Bupati Paser, Fahmi Fadli, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Paser, Katsul Wijaya mengapresiasi kegiatan Kideco Run 2024 yang berjalan lancar pada Minggu (1/9/2024).
Ia juga mengatakan, Pemkab Paser terima kasih yang tak terhingga kepada PT Kideco Jaya Agung yang telah membersamai kemajuan di Kabupaten Paser.
Telah banyak kontribusi yang diberikan dalam membangun Kabupaten Paser. Seperti yang sekarang sedang dibangun rumah sakit tipe D di Kecamatan Batu Sopang.
Serta memberikan sebagian lahan di mess karyawan untuk pembuatan akses jalan sepanjang 200 meter ke Tokare, sehingga warga sebanyak 70 kepala keluarga yang bermukim di dekat bantaran Sungai Kandilo tidak lagi terisolasi pada musim hujan.
Kideco Run yang digelar pada Minggu (1/9/2024) pagi tak hanya menarik antusias komunitas lari maupun masyarakat umum, tapi juga pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Paser. Hal ini karena, sekitar area kegiatan terdapat puluhan stand untuk pelaku usaha lokal, baik binaan Forum UMKM Mitra Kideco dan Teras UMKM.
Dengan dilibatkannya pelaku UMKM dalam kegiatan Kideco Run secara langsung membantu perekonomian pelaku usaha lokal.
Hal ini karena, produk yang dijual juga mampu berdaya saing, di sisi lain kemasannya telah dibuat semenarik mungkin. (Sumber : https://www.merdeka.com/peristiwa/gelaran-kideco-run-di-kabupaten-paser-bantu-perekonomian-pelaku-umkm-189985-mvk.html)
Namun, dari ungkapan dari Sekda terkait peran Kideco memperlihatkan berlepas tangannya negara terhadap perannya sebagai pengurus umat secara keseluruhan. Ada banyak hal yang dilakukan Kideco dibandingkan Pemerintah sebagai pelaksana dan pengurus umat di dalam negara ini.
Ambil contoh saja, pembangunan jalan hingga fasilitas kesehatan seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Dua hal itu merupakan kebutuhan masyarakat dan hak dasar masyarakat. Tetapi, terlihat dari fakta yang ada justru jauh panggang dari api.
Hal-hal ini justru dikerjakan oleh kapitalis tambang. Ditambah, ini justru memperlihatkan negara berlepas tangan atas tanggung jawabnya. Dari sisi para kapitalis, mengadakan hal-hal tadi yang merupakan hajat umat bisa dimaknai "Suap" perusahaan agar masyarakat diam terhadap pengerukan kekayaan alam yang ada di depan mata mereka.
Padahal jika dikelola negara sendiri kesejahteraan akan diraih. Mirisnya, masyarakat justru mengais kesejahteraan dari UMKM yang tidak akan membawa kesejahteraan secara menyeluruh di masyarakat.
Menghidupkan UMKM hanya obat pereda sakit yang bisa dinikmati masyarakat, sementara kekayaan yang berlimpah dikeruk habis dan dikuasai oleh segelintir orang saja. Kata sejahtera mana yang kita inginkan? Negara dalam sistem kapitalisme sekuler memang menjadikan dirinya mandul di mata para Kapitalis.
Tak lebih hanya sekadar regulator (pembuat kebijakan) untuk mengokohkan hegemoni sistem dan kepentingan para kapitalis di dalamnya. Justru yang muncul adalah mekanisme pemerintah dalam memetakan Sumber Daya Alam dengan prinsip kebebasan kepemilikan.
Langkah ini sejatinya salah, yang berdampak pada masyarakat berupa kemiskinan dan keterbatasan mengakses layanan publik seperti jalan maupun fasilitas kesehatan. Tentu, kita sebagai muslim tidak boleh ridho hidup berlama-lama dalam tatanan kehidupan kapitalisme ini. Sebab, banyak hal fatal yang melanggar aturan Allah.
Salah satunya adalah menyerahkan sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umum pada kapitalis. Ini adalah sebuah keharaman, dan mendiamkannya membuahkan dosa berjama'ah.
Dalam Islam, jelas bahwa penguasa dan negara sangat memahami kewajibannya untuk melindungi rakyat dan menjamin kehidupan mereka karena rakyat dipandang sebagai amanah, bukan beban.
Oleh karena itu, penguasa bertindak layaknya penggembala yang wajib menjaga dan melindungi gembalaannya,” Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. riwayat Bukhari dan Ahmad, “Seorang imam atau khalifah adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang ia urus.”
Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakan fasilitas publik secara gratis dengan kualitas terbaik. Ini bukan beban bagi negara manakala negara memang mengatur segala aspek dengan aturan yang shahih. Pembiayaan yang jelas dan gratis bisa diwujudkan dengan kualitas terbaik.
Bagaimana caranya? Tentu dengan menjalankan dua aspek penting, yakni aspek politik dan ekonomi. Aspek mekanisme pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Islam sehingga bisa menyejahterakan rakyat.
Dalam sebuah hadits dikatakan, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api" Agar mekanisme ini bisa berjalan sesuai syariat, maka butuh negara yang menerapkan syariat Islam. Negara yang sepenuh hati untuk mengurus umat. Inilah negara yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., daulah Islam.
Kemudian dilanjutkan oleh para Sahabat dan Khalifah-khalifah setelahnya, yakni Khilafah Islamiyyah. Khilafah tidak akan membiarkan para kapitalis jumawa menguasai harta umat, justru kesejahteraan umat diutamakan oleh negara.
Tidakkah kita menginginkan hidup segera dalam naungan Khilafah? Semoga pertolongan Allah segera datang untuk umat Islam dengan adanya penerapan Islam kaffah dalam naungan Khilafah. Wallahu a'lam bish shawab.