Selasa, 7 PEBRUARI 2023
Oleh: Anggia Widianingrum
Indonesia adalah Negara kepulauan di kawasan Asia Tenggara yang di lintasi garis khatulistiwa. Dari Wikipedia disebut juga negara terluas urutan ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar dunia.
Disinari matahari sepanjang tahun menjadikan Indonesia memiliki bentang alam yang indah serta tanah yang subur, menjadikannya bak surga dunia. Kepulauan yang dikelilingi lautan yang kaya akan hasil laut dan juga berbagai macam sumber daya alam.
Namun kenyataannya tidak berbanding lurus dengan kondisi perekonomian rakyatnya di berbagai daerah. Seperti halnya Sumatera Selatan. Salah satu provinsi di Indonesia ini dijuluki sebagai lumbung Energi dan lumbung Pangan Nasional.
Namun ironisnya, Sumsel masuk dalam 10 provinsi termiskin di Indonesia. Bukan hanya itu, Pemprov Sumsel harus menanggung hutang hingga Rp 1,44 triliun pada 2021 lalu untuk berbagai program pembangunan. RMOLSumsel.id (Selasa, 14 Juni 2022)
Berbanding terbalik sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dirjen Perbendaharaan Sumsel, Lidya Kurniawati Christyana mengungkapkan bahwa, tingkat kemiskinan di Sumsel masuk urutan tertinggi di seluruh provinsi Sumatera, bahkan rata-rata di tingkat nasional sekalipun yang hanya 2,04 persen.
Tingkat kemiskinan pada tahun 2022 di Sumatera Selatan disebut meningkat dibanding 2021. Pada 2021, kemiskinan ekstrem Sumsel tercatat 3,14 persen, sedangkan di 2022 meningkat menjadi 3,19 persen.
Dari data Kementerian Keuangan, di tahun 2022 Sumsel memegang rekor kedua tertinggi tingkat kemiskinan ekstrem yakni 3,14 persen setelah Bengkulu yang mencapai 3,16 persen. detik.com(Selasa, 10/01/2023) Tidak hanya di Sumsel, dikutip dari repjabar.republika.co.id (Sabtu, 28/01/2023)
Dinsos Kabupaten Bekasi menyebutkan sebanyak 3.961 jiwa warga Kabupaten Bekasi pada 2022 masuk kategori miskin ekstrem berdasarkan hasil pencocokan data lapangan yang dilakukan Dinsos setempat.
Kepala Dinsos Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin menjelaskan, indikator penduduk miskin ekstrem ditentukan berdasarkan pengeluaran harian yaitu dibawah USD 1,9 atau setara Rp. 11.941,1 per kapita perhari.
Dia juga menambahkan jika hal tersebut sesuai ketetapan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Dan ini berlaku secara nasional bahkan internasional.
Terkait masalah kemiskinan ekstrem di Indonesia ini, pemerintah tengah gencar berupaya mengentaskan lewat beberapa program bantuan seperti perbaikan rumah tak layak huni, BLT, PKH, dan juga subsidi sembako.
Dimana pada tahun 2024 nanti target pemerintah bisa tercapai yaitu menghapus kemiskinan ekstrem sampai pada level 0 persen. Hal tidak senada justru disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono.
Ia mengatakan bahwa sangat sulit untuk mencapai target tersebut, karena mengingat angka kemiskinan ekstrem di Maret 2022 masih mencapai 2,04 persen dan penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen.
Meski begitu, dia yakin angka kemiskinan dapat berkurang melalui perbaikan sistematis, misalnya memperbaiki pusat data dalam penyaluran bantuan, tambahnya. (Kumparan.com, Senin 30/01/2023).
Dampak Penerapan Ekonomi Kapitalistik
Indonesia, dengan segala kekayaannya yang terkandung didalamnya seharusnya bisa menjadikan rakyatnya sejahtera jauh dari kemiskinan. Namun apalah daya, pada faktanya kemiskinan itu terjadi di berbagai wilayah bahkan kemiskinan ekstrem. Sangat ironis.
Hal ini adalah permasalahan serius yang perlu ditangani secara mendalam agar ditemukan solusi yang benar. Akar permasalahan ini adalah akibat faktor struktural yaitu penerapan kapitalisme dalam perekonomian dan dalam pengelolaan sumber daya alamnya.
Dalam kapitalisme, kebebasan menjadi pilar tegaknya ideologi ini. Maka hal ini meniscayakan adanya kebebasan individu atau komunitas dalam hal keberpemilikan termasuk menguasai sarana-sarana produksi dalam rangka merealisasikan kepentingannya.
Termasuk menguasai sumber produksi dalam hal ini sumber daya alam. Dalam prinsipnya, ideologi ini memarginalkan campur tangan negara dalam aktivitasnya, karena akan menumbuhkan "ketidaksehatan" dalam mekanisme ideologi ini.
Persaingan bebas memunculkan orang-orang yang hidup bak dalam hutan rimba, siapa yang kuat dia yang tetap bertahan (animal civilization).
Kepentingan rakyat diserahkan pada mekanisme pasar yang dibangun diatas penawaran dan permintaan, sehingga menjadikan harga sebagai alat keseimbangan.
Lewat Demokrasi dalam politiknya, meniscayakan munculnya para pejabat yang siap menjadi legalisator bagi kepentingan korporat. Ibarat dua sisi koin yang saling bertautan yaitu Demokrasi dan Kapitalisme tidak bisa dipisahkan.
Walhasil, Negara tidak memiliki pos pendapatan dari sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup rakyatnya. Karena sudah dikuasai dan berputar pada korporasi atau swasta.
Yang ada justru rakyat dibebani dengan berbagai pajak yang menjadi sumber utama pendapatan bagi negara.
Pantas saja sebegitu susahnya mengentaskan kemiskinan, ditambah beban hidup rakyat yang berat, harga-harga kebutuhan pokok yang mahal, kesehatan dan pendidikan berkualitas sulit diakses warga miskin, pengangguran dan kriminal yang meresahkan.
Kesejahteraan dalam Kapitalisme ibarat cerita dongeng di negeri-negeri jajahannya.
Dengan asas sekularismenya menjadikan pejabat lupa diri, bahwa jabatan adalah sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Ilahi, tetapi malah sebagai wasilah memperkaya diri dan kroni.
Alih-alih mengentaskan kemiskinan, para pejabat demokrasi sering kali disibukkan dengan acara pengalokasian rapat dan biaya perjalanan dinas yang banyak menghabiskan waktu dan biaya. Pantas saja, jabatan dalam Demokrasi sangat diminati bahkan diperebutkan.
Islam Tawarkan Solusi Sejati
Pemberian bantuan berupa BLT, PKH, ataupun subsidi kebutuhan pokok kepada warga miskin memang cukup membantu, hal itu merupakan bukti bahwa negara masih peduli.
Namun hal itu adalah solusi praktis dan perlu adanya pengkajian ulang, apakah hal tersebut bisa dirasakan setiap warga miskin secara menyeluruh, atau bisakah membentuk kemandirian ekonomi mereka?
Dalam hal ini Islam menawarkan solusi untuk perbaikan masalah kemiskinan di negeri ini. Islam bukan hanya sebuah konsep agama spiritual semata, melainkan adalah seperangkat aturan yang mempunyai fikroh(ide Islam) dan thoriqoh (metode/tatacara) dalam menyelesaikan berbagai problem kehidupan.
Masalah kemiskinan ini erat kaitannya dengan sistem ekonomi. Ekonomi Islam memiliki 3 asas yaitu: (1). Kepemilikan (2). Pengelolaan dan pemanfaatan (3). Distribusi. Pertama, negara mewajibkan rakyat yang mampu bekerja untuk bekerja dalam hal ini adalah laki-laki.
Negara akan memastikan tersedianya lapangan pekerjaan, atau menyediakan sebidang tanah untuk digarap. Lewat kepemilikan umum seperti sumber daya alam, negara akan mengambil alih pengelolaannya dan mengintervensinya.
Sehingga tidak bisa dikuasai swasta atau asing. Dimana hasil dari pemgelolaan sumber daya alam dikembalikan lagi kepada rakyat berupa jaminan penyediaan kebutuhan pokok dan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, kesehatan, pendidikan, dan keamanan.
Hal ini sesuai dengan hadis:
المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والنار وثمنه حرام
"Kaum muslimin itu berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang gembalaan, dan api. Menjualnya adalah haram" [HR. Ibnu Majah]
Kemudian negara juga memiliki pos pendapatan negara yaitu jizyah, kharaj, fa'i, khumus dan lain-lain. Kedua, negara membolehkan untuk mengembangkan harta dan memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier rakyatnya.
Ketiga, distribusi kekayaan ditengah masyarakat, dalam hal ini Islam telah mensyariatkan hukum-hukum yang mampu menjamin distribusi kekayaan ditengah masyarakat secara adil yaitu dengan mewajibkan zakat yang mekanismenya diatur negara, pemberian negara dari kas atau baitul maal, pembagian harta waris kepada ahli waris.
Negara juga melarang penimbunan harta, emas, perak atau mata uang. Melarang penimbunan barang kebutuhan, serta melarang sikap bakhil dan kikir. Semua ini sesuai dengan firman Allah SWT:
مآ افآءالله على رسوله من اهل القرى فلله والرسول الذى القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم ومآ اتكلم الرسول اخذه ومآ معكم عنه فانتهى وتقواالله ان الله شديدالعقاب
Artinya:" Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah dan rosulNya(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rosul, kaum kerabat, anak-anak yatim, Orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rosul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumanNya. [TQS.Al Hasyr:7
] Negara juga wajib berasaskan akidah Islam, agar tercipta keimanan dikalangan pejabat dan rakyatnya.
Dengan akidah Islam, maka akan mampu menjadikan para pemangku jabatan memiliki kesadaran tinggi jika jabatan adalah amanah yang harus dipergunakan untuk mengurus rakyat dan berat pertanggungjawabannya dihadapan Allah SWT. Sehingga tidak berambisi mengejar jabatan di pemerintahan.
Bahkan bisa jadi dalam Islam, jabatan adalah sebuah musibah. Bukan sebagai profesi untuk menghasilkan uang serta kekuasaan. Rasulullah saw bersabda:
... فقال انا والله لا نولي على هذا العمل احدا شاله ولا احدا حرص عليه
"Maka nabi bersabda: Sungguh, demi Allah, aku tidak akan memberikan jabatan tersebut kepada orang-orang yang memintanya atau orang-orang yang menginginkannya." [HR.Muslim]
Maka jelaslah, negeri ini membutuhkan sistem alternatif yang sahih untuk memperbaiki kondisi yang memperihatinkan ini. Tentu saja, sistem ekonomi Islam tidak akan bisa diterapkan secara parsial melalui politik demokrasi kapitalis sekuler, melainkan dalam sebuah sistem politik Islam dalam konstitusi negaranya Khilafah Islamiyah yang akan tegak dimasa mendatang.
Apakah kita ragu terhadap janji Allah SWT. Wallahu a'lam bishowwab[] Hikmah
ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة سنكا ونخرج يوم القيامة اعمى
Artinya:"Barangsiapa berpaling dari peringatanKu, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. [TQS.Thaha:24]