Selasa, 7 PEBRUARI 2023

Oleh: Rahmi Surainah, M.Pd

Alumni Pascasarjana Unlam Banjarmasin

 Siapa yang tidak kenal negara Indonesia? Negeri yang kaya akan sumber daya alam dan energi (SDAE). Namun, di balik kekayaan SDAE, di beberapa daerah ditimpa kemiskinan, bahkan kemiskinan absolut atau ekstrem. Salut dengan kekayaan Indonesia, tetapi beberapa daerah terjadi kemiskinan absolut.

Misalnya di Kabupaten Bekasi, sebanyak 3.961 jiwa warga masuk kategori penduduk miskin ekstrem berdasarkan hasil pencocokan data lapangan yang dilakukan Dinsos setempat. (Repjabar.republika.co.id, 28/1/2023)

Selain itu, daerah lain seperti Samarinda dari 44.524 warga miskin, 9.032 warga diantaranya masuk dalam kategori miskin ekstrem. Data tersebut dibeberkan oleh Kepala Dinas Sosial Samarinda. (Headlinekaltim.co, 13/1/2023)

Sejumlah kabupaten/ kota di Indonesia masih mencatatkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Bahkan, ada beberapa kabupaten/kota yang hampir setengah penduduknya dikategorikan miskin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Intan Jaya menjadi kabupaten/kota termiskin di Indonesia pada 2022.

Persentase penduduk miskin di kabupaten yang terletak di Papua Tengah tersebut mencapai 42,03%.  Kabupaten Deiyai di Papua Tengah berada di urutan selanjutnya dengan persentase penduduk miskin sebesar 40,31%.

Kemudian, persentase penduduk miskin di Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan yang sebesar 37,76%. Sebanyak 37,70% penduduk di Kabupaten Supriori, Papua juga dikategorikan miskin.

Sementara, Kota Sawah Lunto di Sumatera Barat memiliki tingkat kemiskinan paling rendah, yakni 2,28%. Di atasnya ada Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dengan persentase penduduk miskin sebesar 2,45%.

Berdasarkan jumlahnya, penduduk miskin paling banyak berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yakni 474.740 orang. Posisinya diikuti Kabupaten Brebes dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 290.660 orang. (dataindonesia.id, 1/12/2022)

Demikian beberapa daerah yang masuk dalam kategori miskin dan kemiskinan ekstrem. Dikabarkan meski ada upaya dari pemerintah menargetkan tahun 2024 Indonesia sudah tidak ada lagi warga yang miskin ekstrem.

Namun di lapangan, tren kemiskinan bahkan kemiskinan ekstrem terus meningkat. Tentu upaya untuk mencapai target nol kemiskinan ekstrem akan sulit diraih. Apalagi dana yang dianggarkan untuk kemiskinan dialokasikan ke lain.

Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas yang mengaku miris karena mengetahui total anggaran penanganan kemiskinan yang jumlahnya hampir mencapai Rp 500 triliun justru tak terserap ke rakyat miskin.

Menurut dia, anggaran itu justru digunakan untuk berbagai kegiatan kementerian/lembaga yang tidak sejalan dengan tujuan program penanganan kemiskinan, antara lain studi banding dan rapat di hotel. (nasional.kompas.com, 28/1/2023)

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono juga mengungkapkan sangat sulit untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen dan miskin 7 persen di 2024. Mengingat, angka kemiskinan ekstrem di Maret 2022 masih mencapai 2,04 persen dan penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen. (Kumparanbisnis.co, 30/1/2023)

Kemiskinan Buah Kapitalisme

 Tidak seharusnya beberapa daerah di Indonesia ditimpa kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem atau kemiskinan absolut adalah sejenis kemiskinan, didefinisikan oleh PBB sebagai "suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. (Wikipedia) Salut dengan kekayaan Indonesia, seperti tambang batu bara, migas, hasil hutan, perikanan, hasil laut, pertanian, perkebunan, termasuk pariwisata dan industri.

Namun hasil kekayaan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang, tidak bisa dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Hal tersebut akibat dari pengelolaan SDAE yang diserahkan oleh negara kepada swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Negara tega menyerahkan kekayaan SDAE sehingga eksploitasi terjadi tanpa dibatasi. Liberalisasi besar-besaran terjadi terhadap kekayaan SDAE atas nama investasi dan penambang legal. Ilegal pun tidak bisa ditangani, mereka bebas sulit diberantas.

Akibatnya lingkungan rusak dan masyarakat kena imbas, puncaknya terjadi kemiskinan ekstrim. Harus ada upaya real dari pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem. Bukan hanya berkisar pada data-data menurunnya angka kemiskinan.

Apalagi memanfaatkan potensi zakat umat Islam yang otomatis pengalihan tanggung jawab negara. Termasuk pembangunan IKN baru yang tentu anggarannya mengurangi jatah pengentasan kemiskinan dan menambah daftar kemiskinan.

Kemiskinan ekstrem memang harus dilihat dari akarnya. Kemiskinan khususnya di Indonesia dan beberapa daerah di dalamnya kalau dilihat dari penyebabnya, maka sebenarnya terjadi secara sistematis.

Yakni ketidakmampuan sistem dalam menyediakan kesempatan kerja yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Selain itu, mengubah sudut pandang bahwa jangan sampai urusan kekayaan dalam negeri dikelola oleh asing atau pemilik modal.

Mandiri, tanpa ketergantungan asing atau swasta itu hal yang utama. Jangan sampai pemerintah melalaikan kewajibannya, sehingga urusan pelayanan kepada masyarakat diserahkan kepada pihak lain dan berubah menjadi bisnis.

Termasuk melepaskan tanggung jawab mengurus rakyat, terutama dalam mengentaskan kemiskinan. Memang berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sepertinya masih dalam tataran permukaan, belum mendasar.

Hanya memberikan bantuan-bantuan sosial (bansos) yang belum tentu semua dapat dan cukup. Selain itu, kebijakan satu dengan yang lain justru bertentangan. Misalnya mengoptimalkan potensi pertanian tapi di sisi lain pertambangan mengganggu lahan warga.

Tidak dapat dipungkiri terjadinya kemiskinan di Indonesia terjadi karena sistem yang dipakai saat ini adalah sistem kapitalis.

Sistem kapitalis menjadikan orang-orang kaya mendominasi, menjadikan kekuasaan ada dalam genggamannya sehingga penguasa berpihak kepada mereka melalui kebijakan dan undang-undang. Salut Indonesia kaya SDAE tapi tidak berdaya alias miskin, akhirnya diserahkan kepada para kapital untuk dikelola.

Sayangnya warga dan negara hanya dapat sedikit bonus dari eksploitasi SDAE tersebut, bahkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan lebih besar. Termasuk kemiskinan absolut yang menimpa beberapa daerah meski penghasil tambang seperti di Papua.

Salut Islam menyejahterakan masyarakat

Berbeda dengan Islam, dasar perekonomiannya adalah akidah Islam. Setiap orang bebas menjalankan aktivitas ekonomi dengan membatasi sebab dan jenis kepemilikan.

Artinya, ada pembagian kepemilikan negara yang tidak boleh dikuasai/ dimiliki oleh individu, swasta atau asing misalnya SDAE.

Dalam Islam, pengelolaan hasil SDAE oleh negara akan masuk dalam kas Baitul Mal yang menjadi pusat pendapatan negara. Arahnya adalah untuk menjamin kehidupan per-individu rakyat agar benar-benar mendapatkan sandang, pangan dan papan.

Serta untuk mewujudkan jaminan bagi rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, pertanian, industri, infrastruktur dan lainnya.

Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya masalah makan saja. Tapi mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat harus dipenuhi oleh negara. Dengan pengelolaan SDAE tersebut in syaa Allah akan menjadikan warga kaya dan sejahtera.

Islam mewujudkan kesejahteraan perindividu secara real bukan rata-rata perkapita berdasarkan data. Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang.

Jika terjadi kesenjangan maka negara harus memecahkannya dengan cara mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat. Caranya dengan memberikan harta negara kepada orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya.

Misalnya, memberikan tanah yang tidak difungsikan untuk dikelola warganya. Negara memberikan harta baik yang bergerak atau tidak, pemberiannya pun bukan sekedar memenuhi kebutuhan bersifat temporal.

Demikianlah perbedaan dari sisi perekonomian menentukan arah kebijakan, keberpihakan dan solusi yang ditawarkan Islam. Itu baru dari sisi ekonomi, dari sisi lain misalnya kehidupan sosial masyarakat muslim maka akan ditemui tolong menolong karena unsur ukhuwah/ persaudaraan seiman.

Dari sisi pendidikan dan kesehatan maka negara akan menyediakan layanan secara gratis dan berkualitas. Semua sisi tersebut tidak terlepas dari sistem mendasari kehidupan, yakni ideologi Islam dengan diterapkannya secara Kaffah (menyeluruh). _Wallahu'alam_ ...