Kamis, 10 NOPEMBER 2022
Oleh : Astina
Pandemi Covid-19 global semakin terkendali, ditunjukkan oleh semakin banyaknya negara yang menyatakan pandemi telah berakhir. Namun di sisi lain, prospek perekonomian global terus melemah.
Prospek perekonomian global terus menurun akibat eskalasi risiko global seperti lonjakan inflasi, volatilitas harga komoditas, isu geopolitik, serta potensi resesi.
Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih cukup kuat, didukung konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor.
“Kita menggunakan APBN untuk memberikan bekal atau untuk mengumpulkan bekal di dalam rangka kita untuk mengakumulasi daya tahan, supaya kita bisa masuk gejolak dunia yang memang akan sangat tidak pasti di tahun 2023 ini. Kewaspadaan akan kita terus tingkatkan tanpa menghilangkan optimisme kita untuk tetap menjaga pemulihan ekonomi yang memang terlihat cukup baik.”
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kementerian/lembaga untuk menghabiskan sisa anggaran belanja APBN yang jumlahnya masih sekitar Rp1.200 triliun sampai akhir tahun ini.
Tercatat, hingga akhir September 2022 belanja negara sudah terealisasi Rp1.913,9 triliun atau baru terserap 61,6 persen dari target Rp3.106,4 triliun.
Artinya, masih ada sisa belanja Rp1.000 triliun lebih yang harus dihabiskan dari Oktober-Desember 2022. Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu menyebutkan meski belanja harus dihabiskan, bukan berarti jor-joran untuk kegiatan yang tidak berkualitas.
Sebab, jika ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, maka belanja yang dilakukan harus berkualitas.
Artinya, belanja tidak harus habis, tapi realisasinya tinggi. Serapan anggaran baru sebesar 61,6% pada bulan september menunjukkan kinerja pemerintah yang tidak baik. Di sisi lain juga menggambarkan ketidak jelasan arah pembangunan, yang tidak berdasarkan kepada kebutuhan dan kemaslahatan umat.
Pembangunan infrastruktur di Indonesia memiliki anggaran yang cukup besar. Beberapa tahun masa jabatan Joko Widodo pembangunan infrastruktur telah banyak dilakukan mulai dari pembangunan jalan tol, bandara, MRT, bendungan dan beberapa pembangunan lainnya yang dianggap sebagai bentuk usaha kemajuan bangsa, Pembangunan Infrastruktur adalah salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dapat membantu perekonomian negara, memudahkan masyarakat dalam melakukan akivitasnya, seperti bendungan yang dapat mendukung perairan untuk pertanian.
Pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu bentuk keperdulian pemerintah bagi kemaslahatan ummat, tetapi masyarakat tidak hanya membutuhkan pembangunan saja, banyak hal yang lebih ummat ini dibutuhkan daripada pembangunan-pembangunan yang sedang dijalankan.
Seperti pembangunan Ibu Kota Negara yang dilaksanakan di Kalimantan Timur, tentunya pembangunan IKN mengeluarkan biaya yang sangat besar.
Seharunya daripada melakukan pembangunan IKN harusnya pemerintah lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat terutama pada bidang kesehatan dan pendidikan yang saat ini membutuhkan perhatian lebih, apalagi saat ini pandemi Covid-19 masih terjadi di Indonesia.
Apalagi banyak layanan publik yang belum optimal, dan kebutuhan dana besar untuk anggaran beberapa bidang, namun faktanya justru kurang dan malah dikurangi (seperti dana riset, hankam).
Sementara selalu dinarasikan ada defisit anggaran, sehingga subsidi dikurangi bahkan dihapuskan, nyatanya dana tidak terserap dan bersisa.
Negara Khilafah mengatur anggaran negara dengan berpatokan pada kebutuhan masyarakat. Khalifah memiliki hak dalam menyusun APBN negara yang akan menjadi aturan yang akan diikuti oleh seluruh pejabat negara.
Sedangkan untuk pengaturan anggaran negara khilafah memiliki institusi yang khusus mengatur harta yang diterima negara lalu dialokasi untuk kaum muslim yang berhak menerima yaitu baitul mal. Jika negara di naungi oleh sistem islam maka masyarakat akan lebih sejahtera hidupnya. Wallahu a'lam.