Minggu, 14 Pebruari 2021

Syahida Adha

(Mahasiswi)

Pandemi Covid-19 semakin hari semakin gawat darurat. Jumlah pasien positif semakin melonjak naik. Membuat pemerintah pusat dan daerah harus meninjau kembali kebijakan dan aktivitas warganya. Mulai dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) telah dilakukan.

Namun tidak juga berhasil menurunkan angka penularan. Masyarakat pun ikut dipersalahkan karena masih saja keluar rumah, meskipun hanya untuk mengais rezeki. Keadaan kini menjadi serba salah ibarat buah simalakama.

Harus memilih antara dua jalan kematian. Mati karena kelaparan atau mati terjangkit virus corona. Selain itu, kebijakan yang parsial cenderung tidak menyelesaikan masalah.

Contohnya, saat ekonomi rakyat mulai mendesak karena diberlakukan PSBB, pemerintah akhirnya memutuskan kebijakan New Normal pada pertengahan tahun lalu.

Namun ini berdampak pada penularan covid 19 yang semakin tinggi. Kemudian diberlakukannya PPKM karena tingginya jumlah penularan. Kebijakan tesebut jelas hanya bertumpu pada masyarakat, bukan pada optimalisasi peran negara dengan 3T (Testing, Tracing, Treatment) yang gratis dan berkualitas, dibarengi dengan penjaminan penuh kebutuhan masyarakat selama dibatasi perekonomiannya.

Tentu saja ini akan kembali berefek pada terhambatnya perekonomian masyarakat. Sangat merugikan masyarakat. Kota Balikpapan termasuk salah satu kota yang telah menerapkan PPKM ini sejak pertengahan Januari 2021.

Lalu di akhir Februari PPKM diperpanjang karena tidak signifikan menghentikan laju penularan Covid-19. Lalu diberlakukan pula di Kaltim, PPKM di seluruh kabupaten dan kota, juga Kaltim steril di akhir pekan yaitu penghentian kegiatan masyarakat setiap sabtu dan minggu yang diefektifkan mulai tanggal 6 Februari 2021 sesuai Surat Instruksi Gubernur Kaltim Nomor 1/2021 tentang Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan Wabah Pandemi Covid-19 di Provinsi Kaltim.(https://regional.kompas.com/read/2021/02/05/12524371/gubernur-kaltim-instruksikan-semua-kabupaten-dan-kota-terapkan-ppkm?page=all)

Keluhan masyarakat pun mulai bermunculan karena belum ada solusi untuk memelihara iklim ekonomi agar tetap kondusif. Pedagang pasar pun mulai memperbincangkan.

Pasalnya kegiatan konsumsi masyarakat cenderung sangat besar di akhir pekan. Sehingga berpotensi menurunkan pendapatan para pedagang pasar. Bukan hanya faktor pembiasaan, namun sangat dibutuhkan kepastian ekonomi entah pengaturan kegiatan ekonomi yang menjanjikan atau penjaminan kebutuhan pokok oleh Negara.

Namun sangat disayangkan, Negara hingga hari ini tidak mampu menjamin pemenuhan kebutuhan seluruh rakyat yang dibatasi kegiatan ekonominya dalam rangka menuntaskan wabah. Alasannya tak ada dana, bahkan menjadi negara pengutang.

Sejak sebelum pandemi, Indonesia sudah berutang ditambah lagi utang yang dipinjam dari IMF untuk mengatasi pandemi. Kementerian Keuangan mencatat sampai akhir Desember 2020 total utang pemerintah sebesar Rp6.074,56 triliun. (https://www.merdeka.com/uang/desember-2020-utang-indonesia-bengkak-jadi-rp6074-triliun.html#:~:text=Merdeka.com%20%2D%20Kementerian%20Keuangan%20mencatat,yang%20sama%20di%20tahun%20lalu)

Sangat miris memang, saat Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun tak dapat merasakan hasilnya. Tak mampu digunakan untuk memenuhi secara total kebutuhan rakyat yang dibatasi ekonominya disaat wabah.

Tak mampu menyediakan fasilitas kesehatan terbaik dan gratis untuk mengobati rakyat yang terkena wabah. Juga tak mampu mendanai riset untuk menghasilkan farmasi, baik vaksin dan obat untuk menuntaskan wabah ini.

Hal ini disebabkan sektor-sektor sumber daya alam melimpah yang sangat vital dikuasai oleh swasta dan asing untuk kepentingan kelompok tertentu. Bahkan sebenarnya hasil alam Indonesia telah berhasil memperkaya negara-negara maju seperti Amerika, Perancis, Inggris, Belanda dan lain-lain.

Pemerintahan yang meniadakan peran Tuhan membuat manusia hidup seperti di alam rimba. Siapa kuat, dia yang menang. Seperti halnya hubungan negara maju yang menjajah negara berkembang seperti Indonesia.

Ditambah sistem demokrasi yang sangat mahal, telah memicu tumbuhnya praktek korupsi. Yaitu membuka peluang bagi pemilik modal untuk membantu biaya kempanye pada calon legislatif dan calon penguasa (pusat dan daerah). Sehingga para kapitalis yang menguasai kekayaan di negeri ini.

Maka sebenarnya akar masalah dari keruwetan negeri ini adalah sistem pemerintahan yang tidak manusiawi sehingga haruslah diganti dengan sistem yang adil juga membawa keberkahan dan rahmat bagi seluruh alam.

Yakni system Islam (khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah) sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Saw.

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ(50)

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.

Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.

Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka.

Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-maidah 49-50).

Wallahu a’laamu bi as-showwab.