Senin, 15 Pebruari 2021
Oleh: Rahmi Surainah, M.Pd
Alumni Pascasarjana Unlam
Instruksi Gubernur Kaltim (Kalimantan Timur), tentang Kebijakan Kaltim Steril Menuai Pro dan Kontra.
Kebijakan ini ditujukan mengurangi angka penyebaran Covid-19, tetapi secara real di lapangan banyak UMKM dan Industri Pariwisata yang dirugikan.
Menyikapi hal tersebut, juru bicara Covid-19 Kaltim, Andi M Ishak mengatakan pihaknya masih mendalami dan mengevaluasi kebijakan tersebut dalam waktu dekat. Dirinya juga mengatakan, jika nanti kasus Covid-19 menurun maka kebijakan tersebut akan dihapus sehingga dirinya meminta prokes dan kebijakan ini bisa berjalan bersamaan. (Samarindapost.co, 10/2/2021)
Demikian kebijakan Kaltim Steril sebagai bagian dari PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tahap kedua setelah PPKM tahap pertama dinilai tidak efektif menurunkan jumlah positif Covid-19.
Masyarakat dibuat bingung dan resah dengan kebijakan yang bergonta-ganti mengatasi wabah. Mengapa penguasa bergonta-ganti kebijakan tapi tak kunjung mampu atasi wabah?
Kelemahan Kebijakan Penguasa Kapitalis Demokrasi Sepertinya masyarakat tidak bisa lagi mengandalkan penguasa agar wabah ini segera berakhir.
Berbagai klaim, kebijakan, dan sikap pemerintah sendiri sejak awal wabah sampai sekarang cenderung tidak peka dan berpihak kepada masyarakat.
Masyarakat seakan dikorbankan dan dibiarkan sendiri menghadapi wabah yang kini sudah semakin merajalela. Padahal, melihat situasi di dunia dan Indonesia kini sangat memprihatinkan.
Musibah silih berganti, kasus kriminalitas semakin meningkat, kasus KDRT dan perceraian, PJJ dan __learning loss_ , kematian para ulama, dan korupsi bahkan Indonesia bersiap resesi krisis ekonomi.
Semuanya terdampak inilah akibat kebijakan penguasa Kapitalis yang tidak mampu mengurus dengan baik warganya.
Wajar kita temui penguasa dengan kebijakan bergonta-ganti karena pertimbangan ekonomi dan para kapital bukan kesehatan apalagi kesejahteraan masyarakatnya.
Oleh karena itu, kita perlu pemimpin dan pemerintah yang serius dalam menangani kasus wabah. Tentu pemimpin dan pemerintah tersebut tidak akan ditemui dalam sistem kapitalis sekuler saat ini. Keunggulan Kebijakan Penguasa Sistem Khilafah Bandingkan dalam pemerintah kepemimpinan Islam.
Diceritakan pada masa kekhilafahan Islam pernah terjadi wabah Tha’un (sejenis penyakit kolera) saat dipimpin oleh Umar bin Khathab.
Beliau tidak memberikan keputusan sendiri melainkan meminta pendapat dari para pakar dan orang-orang yang berilmu berkaitan dengan wabah.
Amr bin Ash, seseorang yang terkenal cerdik dalam mengatasi masalah-masalah rumit dan melakukan analisis dengan menyimpulkan bahwa wabah akan menular di saat orang-orang berkumpul sehingga rekomendasi yang diberikan adalah dengan melakukan karantina kepada masyarakat.
Masing-masing diperintahkan untuk berpisah, ke gunung, lembah, dan ke tempat lainnya terpisah-pisah. Hasilnya hanya berselang beberapa hari, jumlah orang yang terkena wabah mulai sedikit dan wabah pun lenyap.
Umar bin Khathab selaku Khalifah setuju dengan rekomendasi Amr bin Ash yang memang memiliki keilmuan lebih.
Disamping mendengarkan ahli yang diceritakan dalam sirah di atas, dalam Islam fokus ilmuwan dan sains juga digunakan untuk menyelesaikan masalah masyarakat.
Negara Islam akan memberi support penuh dalam pengembangan sains dan teknologi. Dengan adanya peran negara tersebut otomatis kemaslahatan akan dirasakan dan kemudaratan akan terhindar.
Negara Islam akan mudah menyelesaikan wabah karena semua potensi akan dikerahkan dan dengan izin Allah wabah akan segera berakhir.
In syaa Allah... Wallahu'alam. (**)