Selasa, 18 Agustus 2020
Oleh: Djumriah Lina Johan
(Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam)
Tujuh puluh lima tahun sudah negeri ini telah terbebas secara fisik dari dominasi para penjajah khususnya Belanda dan Jepang. Namun, ada yang luput dari pembahasan bahkan cenderung untuk ditutup-tutupi.
Yakni, adanya bantuan dari Khilafah Utsmaniyah dalam proses pembebasan Nusantara dari para penjajah tersebut. Khilafah Utsmani memang tak main-main dalam mendukung Nusantara. Khilafah pernah mengirimkan perwakilannya ke Batavia.
Konsulat Khilafah Turki menyokong gerakan-gerakan pribumi Islam. Sumatera Post memberitahukan bahwa Khilafah Turki Utsmani mengirim misi rahasia untuk mendukung kaum Muslim di Nusantara.
“Konsul Belanda di Konstantinopel (Istanbul) telah memperingatkan Pemerintah Belanda bahwa utusan rahasia Muhammedan telah dikirim dari Turki ke Indonesia untuk memotivasi orang-orang Islam agar memberontak kepada penjajah.” (Deliar Noer, Bendera Islam, Jakarta, 22 Januari 1925).
Sebetulnya, jika sedikit saja kita mau jujur pada sejarah, hubungan Khilafah dan Nusantara bukan saja sangat erat. Bahkan Khilafah punya sumbangsih nyata bagi Nusantara.
Kehadiran kaum Muslim dari wilayah Timur Tengah (Khilafah) ke Nusantara pada masa-masa awal disebutkan pertama kali oleh agamawan dan pengembara terkenal Cina, I-Tsing, yang pada 51 H/617 M sampai ke Palembang. Kerajaan Sriwijaya di Palembang merupakan kerajaan Budha yang tercatat memberikan pengakuan terhadap kebesaran Khalifah.
Pengakuan ini dibuktikan dengan adanya dua pucuk surat yang dikirim oleh Raja Sriwijaya kepada Khalifah pada zaman Bani Umayah. Surat pertama dikirim kepada Khalifah Muawiyah dan surat kedua dikirim kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Pada perkembangan selanjutnya, hubungan Khilafah dan Nusantara inilah yang menjadi faktor yang mengkonversi banyak kerajaan Hindu/Budha menjadi kesultanan Islam di Nusantara. Salah satunya Kesultanan Yogyakarta yang merupakan penerus Kesultanan Mataram Islam.
Fakta ini diakui secara langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-6 di Yogyakarta. Saat itu ia menjelaskan hubungan yang erat Keraton Yogyakarta dengan Kekhalifahan Utsmani di Turki (Republika.co,id, 12/2/2015).
Berbagai sumber juga telah menyebutkan kegigihan sebagian sultan di Nusantara untuk mendapatkan gelar sultan dari Kekhilafahan Islam di Turki, yang diwakili oleh Syarif Makkah. Hal ini menunjukkan hasrat kuat mereka agar mendapatkan legitimasi dari Khilafah.
Fakta ini diakui antara lain oleh sejarahwan Muslim Tiar Anwar Bachtiar. (Republika.co.id, 8/5/2015) Fakta lain, menurut Nuruddin ar-Raniri dalam Bustan Al-Salathin, penguasa Aceh Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar pernah mengirim utusan ke Istanbul untuk menghadap “Sultan Rum” (Khalifah Turki Utsmani).
Utusan ini bernama Huseyn Effendi yang fasih berbahasa Arab. Pada Juni 1562 M, utusan Aceh tersebut tiba di Istanbul untuk meminta bantuan militer Khilafah Utsmani guna menghadapi Portugis. Hubungan Aceh dengan Khilafah Turki Utsmani terus berlanjut.
Terutama untuk menjaga keamanan Aceh dari serangan Portugis. Dengan demikian, eratnya hubungan Khilafah dan Nusantara merupakan fakta sejarah.
Wajar jika kalangan Muslim di Nusantara menunjukkan kepedulian luar biasa saat Khilafah Utsmani diruntuhkan tahun 1924. Mereka pun terlibat dalam upaya-upaya internasional untuk mengembalikan Khilafah.
Eksistensi sejarah umat Islam Nusantara dalam memperjuangkan Khilafah ini telah diamini oleh para sejarahwan Indonesia maupun Barat.
Di antaranya Prof. Deliar Noer, Prof. Aqib Suminto dan Martin van Bruinessen. Deliar Noer dalam disertasinya, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942 (Cornell University, 1962), menyatakan bahwa umat Islam di Indonesia tak hanya berminat dalam masalah Khilafah, tetapi juga merasa berkewajiban memperbincangkan dan mencari penyelesaiannya.
Keterlibatan kaum Muslim di Nusantara dalam perjuangan mengembalikan Khilafah antara lain diwakili oleh Sarekat Islam, Muhammadiyah dan para kiai dari pesantren. Mereka membentuk ‘Komite Khilafat’ pada 4 Oktober 1924 di Surabaya. Komite Khilafat ini diketuai Wondosoedirdjo (juga dikenal sebagai Wondoamiamiseno) dengan Wakil Ketua K.H.A. Wahab Hasbullah (yang kemudian menjadi salah satu pendiri NU pada 1926).
Tujuan pembentukan Komite Khilafah ini adalah untuk ikut menuntut pengembalian Khilafah Utsmaniyah (Azyumardi Azra, “Khilafah,” Republika.co.id. 24/7/2017). Dengan demikian, lekatnya hubungan Indonesia dengan Khilafah Islam tak bisa dibantah.
Bahkan tercatat sejarah adanya upaya dari ulama terdahulu untuk mendirikan kembali Khilafah. Maka, marilah kita menjadi orang-orang yang membuka kembali sejarah yang selama ini ditutup-tutupi oleh para penjajah Barat yang tidak ingin dominasinya diganggu gugat.
Wallahu a’lam bish-shawab.
Editor: Ahmad Yani