Demo Tuntutan Perbaikan Layanan Publik & Pembangunan Daerah: Problem Sistemik Tak Cukup Solusi Parsial

Oleh: Rahmi Surainah, M.Pd

Alumni Pascasarjana Unlam Banjarmasin

Kamis 1 Oktober 2026 lalu Aliansi Balikpapan Bergerak melakukan aksi demi di depan Kantor Wali Kota. Mereka menyoroti sejumlah persoalan pelayanan dasar dan pembangunan di Kota Balikpapan.

Mulai dari persoalan air bersih, antrean BBM bersubsidi, pemadaman listrik, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan berat, hingga pembangunan RSUD Sayang Ibu menjadi perhatian dalam evaluasi yang disampaikan.

Rahmi Surainah

Tuntutan atas berbagai problem saat ini memang sangat dirasakan masyarakat Kalimantan Timur khususnya di Balikpapan. Namun masyarakat yang terwakili demo harus memahami bahwa tuntutan praktis tidak akan solutif karena bersifat sistemik.

Bagaimana tidak solusi yang ditawarkan tidak menyentuh akar masalah yakni tata kelola kepemilikan SDA dan layanan publik sebagai urusan yang wajib dipenuhi oleh negara. Antrean BBM, pemadaman listrik, tidak terpenuhinya air bersih, dan tidak selesai dan amannya layanan publik menunjukkan kapitalisme terbukti fasad dalam tata kelola SDA dan urusan publik.

Tata kelola liberal dengan kebolehan individu memilikinya mengakibatkan rakyat semakin sulit. Layanan publik memang harus dipenuhi karena menyangkut kebutuhan dasar.

Pemimpin barus benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya jangan sampai rakyat merasa terzalimi. Kalimantan Timur kaya akan SDA, di antaranya, mineral, batubara, minyak dan gas bumi (migas).

Namun sayangnya, dengan semua potensi migas yang begitu besar ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kekayaan alam yang dimiliki belum mampu mengentaskan kemiskinan. Inilah kondisi yang terjadi pada masyarakat Kaltim. Kondisi ini melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Kekayaan alam yang melimpah ruah ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah kesejahteraan seluruh rakyat. Akar dari permasalahan ini disebabkan negara kita tidak memiliki visi bagaimana memanfaatkan SDA (di antaranya migas) untuk kepentingan rakyat.

Negara justru menjadi alat Kapitalisme untuk menghisap dan mengeksploitasi kekayaan alam tersebut. Demikianlah kalau negara menerapkan sistem kapitalisme, berbeda halnya dengan sistem pemerintahan Islam.

Sistem Islam: Layanan Publik & Pembangunan Terbaik

Sistem pemerintahan Islam dengan perangkat sistem lainnya berasaskan akidah Islam. Di antaranya sistem ekonomi Islam, khususnya dalam pengelolaan SDA maka menurut pandangan Islam, hutan, air dan energi yang berlimpah wajib dikelola oleh negara.

Selanjutnya hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.

Perlu diketahui bahwa dalam sistem pemerintahan Islam ada struktur atau aparatur pemerintahan Islam yang bertugas sebagai Qadhi Mazhalim.

Qadhi mazalim adalah Qadhi yang diangkat untuk menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang terjadi dari negara yang menimpa setiap orang di bawah kekuasaannya, baik rakyatnya sendiri maupun bukan, baik kezaliman dilakukan oleh khalifah maupun pejabat-pejabat lain, termasuk yang dilakukan oleh para pegawai.

Qadhi mazalim memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara kezaliman, termasuk memeriksa kezaliman aparatur negara bahkan penyimpangan pemimpin terhadap hukum, penyimpangan UUD, penyimpangan UU, dan seluruh hukum yang diterapkan pemimpin, termasuk jika ada demo masyarakat terhadap layanan publik dan pembangunan.

Karena itu, sudah saatnya umat ini dengan berbagai komponennya menyatukan hati, pikiran, dan langkah untuk mengganti sistem kapitalisme dengan sistem yang sudah terbukti menjadikan kekayaan alam bisa dinikmati dan menyejahterakan seluruh rakyat baik muslim maupun non-muslim.

Tuntutan demo tentang layanan publik dan pembangunan sebenarnya hanya permasalahan cabang, perlu diselesaikan dari akar yakni mengubah sistem kapitalisme dengan menggantinya dengan sistem Islam.

Masyarakat harus dicerdaskan dengan melihat akar persoalan sehingga mengambil Islam sebagai solusi. Dengan pemahaman Islam politik yang benar maka masyarakat akan berdakwah kepada penguasa dan menuntut solusi sistemik. Wallahu'alam...