BALIKPAPAN - Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyerap aspirasi warga dan sejumlah komunitas pengemudi ojek online (ojol) dalam kegiatan reses masa sidang yang digelar di Jalan Agung Tunggal, RT 16, Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, Kamis (12/11/2026).
Dalam reses tersebut, puluhan perwakilan pengemudi ojol dari berbagai aplikasi, seperti Gojek, Grab, Maxim, dan Shopee, menyampaikan berbagai keluhan terkait kondisi lalu lintas dan kelayakan infrastruktur jalan di Kota Balikpapan.
Sejumlah poin utama yang disoroti meliputi pemasangan rambu lalu lintas yang dinilai tidak sesuai peruntukan, hingga konstruksi polisi tidur (speed bump) yang terlalu tinggi sehingga mengganggu kenyamanan dan keselamatan berkendara.
"Mereka ini setiap hari bekerja di jalan, jadi pengamatannya jauh lebih teliti terhadap kondisi lapangan. Misalnya, soal rambu putar balik di kawasan Jalan Asnawi Arbain yang seharusnya diperbolehkan, serta titik di Jalan Jenderal Sudirman dekat kawasan Melawai yang justru tidak seharusnya dipasang rambu serupa. Masukan-masukan teknis seperti ini sangat berharga bagi kami selaku pemangku kebijakan," ujar Budiono usai kegiatan reses.
Selain persoalan lalu lintas, kegiatan reses juga menyoroti polemik penutupan akses fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) di kawasan Perumahan Balikpapan Baru (Sinarmas).
Warga mengeluhkan akses jalan tersebut masih ditutup hingga kini, padahal status fasum-fasosnya telah resmi diserahkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan. Padahal, jalur tersebut merupakan akses penghubung vital yang mampu memangkas waktu tempuh masyarakat.
Tidak hanya infrastruktur jalan, persoalan pelayanan dasar turut disoroti dalam diskusi. Warga mengeluhkan distribusi air bersih Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB/PDAM) yang kerap tidak mengalir akibat kendala tekanan, namun tagihan bulanan tetap berjalan normal.
Selain itu, masyarakat juga mengadukan persoalan kelistrikan PLN serta minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah titik.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Budiono menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap laporan bersama instansi teknis terkait yang turut hadir dalam pertemuan, yakni Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), serta jajaran PTMB.
"Untuk keluhan yang sifatnya perbaikan teknis dan pemeliharaan ringan, seperti penggantian atau penyesuaian rambu lalu lintas, kami meminta Dishub untuk segera mengeksekusinya di lapangan.
Sedangkan untuk usulan pembangunan fisik yang membutuhkan alokasi anggaran besar, seperti pengaspalan di kawasan Damai Baru, akan kita kawal agar masuk dalam rencana penganggaran tahun depan," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dengan adanya persoalan distribusi air bersih, kelistrikan, dan PJU, Budiono memastikan DPRD akan mendorong koordinasi lintas sektor agar permasalahan layanan dasar masyarakat tersebut dapat segera dituntaskan secara komprehensif. (dys/*)