BALIKPAPAN - Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menggelar kegiatan reses masa sidang untuk menyerap aspirasi masyarakat di kawasan RT 76 dan RT 77, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, pada Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan reses tersebut, keluhan masyarakat masih didominasi persoalan infrastruktur dasar, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, sistem drainase, minimnya penerangan jalan umum (PJU), hingga distribusi air bersih dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB/PDAM) yang dinilai masih kurang optimal.
Secara khusus, warga menyoroti kondisi saluran drainase utama yang bermuara langsung ke laut. Jalur tersebut menjadi titik tampungan aliran air dari sejumlah RT di sekitarnya, sehingga membutuhkan penanganan dan peningkatan kapasitas agar tidak memicu genangan saat curah hujan tinggi.
"Untuk drainase yang membuang ke laut ini memang menampung aliran air dari beberapa RT di sekitar sini. Saat ini statusnya baru diusulkan dalam reses tahun ini, belum masuk realisasi," ujar Gasali usai kegiatan reses.
Selain persoalan drainase, pembahasan juga menyentuh status penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) kawasan perumahan setempat.
Menurut Gasali, sebagian kawasan, termasuk di wilayah RT 76, telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses penyerahan sehingga memengaruhi skema intervensi anggaran pembangunan oleh pemerintah.
Di luar isu infrastruktur fisik dan layanan air bersih, sektor pendidikan turut menjadi perhatian serius bagi masyarakat kawasan Manggar.
Selain itu, warga mengeluhkan daya tampung sekolah negeri yang belum sebanding dengan jumlah lulusan di setiap jenjang, baik dari tingkat Sekolah Dasar (SD) menuju Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun dari SMP menuju jenjang SMA/SMK.
"Masyarakat sangat mengharapkan adanya pembangunan unit sekolah baru, atau minimal penambahan ruang kelas baru (rombel) agar daya tampung peserta didik bisa terakomodasi dengan baik," jelasnya.
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Gasali menegaskan bahwa setiap masukan warga akan menjadi catatan prioritas untuk diperjuangkan dalam program kerja pemerintah kota. Meski realisasinya membutuhkan tahapan dan proses penganggaran, pihaknya berkomitmen mengawal penyelesaian persoalan masyarakat secara bertahap.
"Tentu tidak mungkin semua langsung tuntas secepat ini, tetapi seluruh keluhan yang masuk dalam reses ini menjadi bagian dari program yang akan kita kawal dan selesaikan satu per satu demi memberikan solusi terbaik bagi masyarakat," pungkasnya. (dys/*)