Selasa 18 November 2025
SANGATTA - Upaya pemerintah daerah dalam mendiversifikasi sumber pendapatan tampaknya masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Struktur perekonomian lokal didominasi oleh sektor-sektor tradisional yang dinilai belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini menyisakan tantangan besar dalam menciptakan ketahanan fiskal yang mandiri.
Yusri Yusuf, dalam sebuah kesempatan, menyoroti persoalan ini dengan gamblang. "Jadi disertivikasinya sangat konvensional lah belum ada industri yang betul betul bisa bantu apbd kita," ujarnya.
Ketergantungan pada sektor konvensional, seperti pertanian tradisional atau perdagangan skala kecil, membuat penerimaan daerah menjadi rentan terhadap gejolak ekonomi dan tidak memiliki prospek pertumbuhan yang ekspansif. Akibatnya, ruang fiskal untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik menjadi sangat terbatas.
Fokus pada industri yang mampu menggerakkan APBD menjadi sebuah keharusan. Industri yang dimaksud adalah yang memiliki rantai pasok panjang, menyerap tenaga kerja secara masif, dan memberikan kontribusi pajak yang substansial. Tanpa kehadiran industri semacam ini, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa terhambat dan daya saing daerah di kancah regional akan sulit untuk ditingkatkan.
Analisis mendalam menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada sektor primer yang minim pengolahan menjadi akar permasalahan. Sektor-sektor ini tidak hanya rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan kondisi cuaca, tetapi juga memiliki dampak multiplier effect yang terbatas terhadap perekonomian secara keseluruhan. Nilai tambah yang dihasilkan cenderung rendah, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tidak optimal. Imbasnya, pemerintah daerah sering kali kesulitan untuk mengalokasikan dana yang memadai bagi program-program pembangunan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.
Selain itu, tantangan infrastruktur pendukung, seperti ketersediaan energi yang andal, jaringan logistik yang efisien, dan konektivitas digital, sering kali menjadi kendala utama. Ketidakmampuan menyediakan infrastruktur kelas dunia dapat menjadi faktor penghambat utama bagi masuknya investor-investor potensial yang diharapkan dapat mendorong industrialisasi. Infrastruktur yang tidak memadai secara langsung meningkatkan biaya logistik dan operasional, yang pada akhirnya mengurangi daya tarik investasi suatu daerah.
Untuk keluar dari jebakan ekonomi konvensional ini, diperlukan terobosan kebijakan dan iklim investasi yang lebih menarik. Pemerintah daerah perlu secara aktif menjemput investor di sektor-sektor industri unggulan yang sesuai dengan potensi lokal. Selain itu, pembenahan regulasi dan kemudahan perizinan mutlak dilakukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan kompetitif.
Langkah proaktif lainnya adalah dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Perguruan tinggi dapat berperan dalam menyediakan penelitian dan pengembangan (litbang) yang sesuai dengan kebutuhan industri serta menyiapkan tenaga kerja terampil. Sementara itu, pelaku usaha dapat memberikan masukan berharga mengenai tantangan riil di lapangan dan peluang pasar yang dapat dieksplorasi. Kolaborasi triple helix ini diyakini dapat mempercepat proses transformasi ekonomi.
Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal yang tepat sasaran juga dapat menjadi katalisator. Insentif tersebut harus dirancang untuk tidak hanya menarik investor baru, tetapi juga mendorong industri konvensional yang ada untuk melakukan alih teknologi dan meningkatkan nilai tambah produknya. Dengan demikian, transformasi dapat terjadi secara bertahap namun pasti.
Pergeseran dari ekonomi konvensional menuju ekonomi industri yang berdaya saing bukanlah hal yang mustahil, namun memerlukan komitmen dan perencanaan yang matang. Langkah strategis dan berani dari semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi perekonomian daerah yang lebih kokoh dan mandiri di masa depan. Membangun kemandirian fiskal adalah sebuah proses yang menuntut konsistensi, inovasi, dan kepemimpinan yang visioner untuk mewujudkan perekonomian daerah yang lebih beragam, tangguh, dan berkelanjutan. (adv/*)