Rabu 12 November 2025
SANGATTA – Dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) didorong untuk memperkuat fokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, melalui peran strategis Komisi C yang membidangi urusan pembangunan, secara aktif menggalang sinergi dengan pihak eksekutif untuk memastikan tidak ada satupun wilayah yang tertinggal, khususnya kawasan terpencil dan pelosok.
Aldryansyah, Anggota Komisi C DPRD Kutim, menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih holistik dan berkeadilan dalam perencanaan anggaran pembangunan.
Ia menekankan bahwa upaya mempersempit kesenjangan antarwilayah merupakan sebuah keniscayaan untuk membangun fondasi pembangunan yang kokoh dan berkelanjutan di masa depan.
“Ini catatan penting buat kami terkait persoalan kesenjangan wilayah, apalagi di Kabupaten Kutai Timur ini kan kesenjangan wilahnya sangat besar yah, karena dominan anggaran turun itu di daerah-daerah yang dekat pemerintahan dan hal itu menjadi problem juga,” ujar Aldryansyah.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi kesadaran tinggi para wakil rakyat akan kondisi riil di lapangan. Dampak dari belum meratanya infrastruktur ini secara langsung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di daerah terjauh. Akses terhadap layanan dasar, yang merupakan hak seluruh warga negara, seringkali menjadi kendala yang menghambat peningkatan taraf hidup dan produktivitas masyarakat. Padahal, infrastruktur yang memadai adalah kunci penunjang bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan indeks pembangunan manusia.
Berbagai kebutuhan mendasar masih menjadi perhatian serius. Mulai dari penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau, peningkatan kualitas jalan sebagai urat nadi penghubung kegiatan ekonomi dan sosial, hingga jaminan ketersediaan air bersih dan energi listrik yang andal, merupakan pilar-pilar yang akan menentukan daya saing daerah secara keseluruhan.
“Mengingat di lapangan masyarakat ini kan banyak sekali yang butuh, mungkin dari segi rumah layak huni, dari segi konektivitas antara wilayah, dan dari segi air bersih dan listrik, ini jadi permasalahan,” tuturnya.
Optimisme tetap mengemuka dalam menanggapi tantangan ini. Komitmen politik yang kuat dari DPRD, dalam hal ini Komisi C, diwujudkan melalui fungsi pengawasan dan fasilitasi yang pro-aktif. Dukungan terhadap program-program strategis Pemerintah Daerah akan terus digulirkan, dengan penekanan pada kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan pemerataan. Kolaborasi yang erat antara legislatif dan eksekutif dipandang sebagai motor penggerak utama untuk mengakselerasi pembangunan.
“Dan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dan terkhususnya juga kami di Komisi C, kami terus mendorong program-program Bupati yang sekarang ini,” pungkas Aldryansyah.
Dukungan yang konstruktif dari DPRD ini merupakan angin segar bagi upaya pembangunan yang lebih inklusif. Dengan semangat gotong royong dan tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Kutai Timur tanpa terkecuali, diharapkan dapat tercipta sebuah lompatan kemajuan.
Pembangunan infrastruktur yang merata bukan hanya tentang penyediaan fasilitas fisik, melainkan juga investasi jangka panjang untuk menciptakan stabilitas sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berimbang, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada akhirnya, kesuksesan pembangunan di Kutim akan diukur dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara nyata, dari pusat kota hingga ke desa-desa yang paling terpencil. (adv/*)