Jumat 6 November 2026
SAMARINDA - Ketelitian dalam administrasi dan pemahaman terhadap aturan menjadi hal yang perlu diperhatikan Pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.
Kesalahan dalam proses administrasi keuangan berpotensi menimbulkan persoalan, sehingga setiap tahapan harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keuangan Daerah yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Barat, Erik Victory, di Hotel Midtown Samarinda, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema Membangun Budaya Organisasi Berkinerja Tinggi melalui Komunikasi Efektif tersebut menjadi kesempatan bagi aparatur untuk meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola keuangan daerah, termasuk mengikuti perkembangan regulasi yang berlaku.
Dalam sambutan Bupati Kutai Barat yang dibacakan Erik Victory, disampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada penyerapan atau realisasi anggaran.
Karena, Pemerintah juga harus memastikan seluruh prosesnya berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Pengelolaan keuangan daerah memiliki tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, aparatur tidak hanya dituntut mampu melaksanakan anggaran, tetapi juga memahami ketentuan yang menjadi dasar dalam setiap proses pengelolaannya," ucap Bupati dalam sambutannya.
Pemahaman terhadap regulasi menjadi penting agar aparatur tidak keliru dalam menjalankan tugas. Terlebih itu, aturan pengelolaan keuangan dapat mengalami perkembangan sehingga perlu terus dipelajari dan disesuaikan dengan pelaksanaan di masing-masing perangkat daerah.
Selain itu, tertib administrasi juga menjadi perhatian. Setiap dokumen dan proses tata usaha keuangan harus diperiksa secara cermat untuk menghindari kekeliruan yang dapat berdampak pada pertanggungjawaban maupun persoalan hukum di kemudian hari.
Bupati pun juga mengingatkan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Menurutnya, dua prinsip tersebut harus diterapkan secara konsisten sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Upaya tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kepada peserta Bimtek, Bupati pun meminta agar kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan baik. Peserta diharapkan mengikuti seluruh materi secara disiplin serta tidak ragu menyampaikan persoalan teknis yang selama ini dihadapi dalam pekerjaan.
Mulai dari diskusi dengan narasumber juga diharapkan dapat membantu aparatur memperoleh pemahaman yang lebih jelas, terutama dalam menghadapi kendala administrasi dan penerapan aturan keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga menilai peningkatan kemampuan aparatur menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pada pengelolaan keuangan yang baik turut menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan.
Dalam Bimtek tersebut, diharapkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pemkab Kutai Barat semakin meningkat.
Selain itu, Aparatur juga diharapkan mampu menerapkan hasil pembelajaran dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga pengelolaan keuangan daerah berlangsung lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Demikian begitu, tata kelola keuangan yang semakin baik, penggunaan anggaran diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kutai Barat atau Bumi Tanaa Purai Ngeriman. (Dys/T7/*)