Jumat 6 November 2026
SENDAWAR - Penyelesaian kegiatan yang belum tuntas, pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga, hingga peningkatan pendapatan daerah menjadi catatan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan APBD 2027.
Hal itu menjadi bagian dari perhatian DPRD Kutai Barat saat menyampaikan pendapat akhir fraksi dalam Rapat Paripurna XX Masa Sidang III, pada Jumat (6/11/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD bersama pemerintah kabupaten menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Tiga fraksi, yakni PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra, menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut.
Namun, DPRD meminta sejumlah persoalan pengelolaan keuangan daerah tidak luput dari perhatian pemerintah.
Salah satu yang disoroti adalah belum optimalnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak. Pemerintah diminta lebih serius mengidentifikasi sumber penerimaan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Untuk sisi belanja, evaluasi terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) juga dinilai perlu dilakukan.
DPRD mengingatkan agar kegiatan yang sudah direncanakan tidak berlarut-larut dalam pelaksanaannya.
"Program dan kegiatan yang masih berjalan perlu segera diselesaikan. Begitu juga kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga harus menjadi perhatian agar tidak terlambat," kata Bupati Frederick Edwin.
Persoalan administrasi keuangan turut masuk dalam catatan legislatif. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) didorong mempercepat penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) agar administrasi penggunaan anggaran lebih tertib. Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan DPRD.
Ia mengapresiasi keterlibatan Badan Anggaran dan seluruh fraksi selama pembahasan APBD berlangsung.
"Setiap masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD tentu menjadi perhatian kami. Ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kutai Barat," ujarnya.
Frederick mengingatkan agar perangkat daerah tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan hasil yang dicapai dari setiap kegiatan.
"Anggaran yang tersedia harus digunakan secara cermat. Kita perlu mendahulukan kebutuhan yang benar-benar penting dan memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.
Menurut Frederick, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas. Pelayanan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian.
Dalam kesepakatan Raperda APBD 2027, ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Frederick Edwin dan Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai.
Selain itu, Rapat dipimpin Ketua DPRD dengan kehadiran 19 dari 25 anggota dewan. Dengan demikian, langkah selanjutnya rancangan tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (Dys/T5/*)