Kamis 11 September 2025
TANA PASER– Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Paser memberikan apresiasi atas capaian pembangunan yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Paser.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Paser yang digelar dalam rangka penyampaian penjelasan nota keuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi Golkar menilai indikator-indikator pembangunan menunjukkan tren positif.
"Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi yang membaik, serta penurunan angka pengangguran dan kemiskinan patut diapresiasi,” ujar Hamsi, anggota DPRD Paser dari Fraksi Golkar, Kamis (11/9/2025).
Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga menyoroti peningkatan indeks pemantapan jalan sebagai bentuk nyata dari realisasi visi pembangunan “Tuntas” (Tangguh, Unggul, Transformatif, dan Sejahtera) yang diusung oleh pemerintah daerah.
Namun, di tengah berbagai capaian tersebut, Fraksi Golkar mengingatkan Pemerintah Kabupaten Paser untuk bersiap menghadapi tantangan baru, khususnya kebijakan pemerintah pusat yang berencana memangkas dana transfer ke daerah.
"Terkait kebijakan tersebut, kami mendorong Bupati dan Wakil Bupati Paser agar mampu menggerakkan seluruh kekuatan fiskal daerah dengan menempatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih inovatif, kreatif, dan arif. Namun tetap menghindari kebijakan yang dapat memicu gejolak sosial seperti yang terjadi di sejumlah wilayah tanah air,” kata Hamsi.
Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya peningkatan kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan program dan kegiatan pembangunan.
Berdasarkan evaluasi tahun anggaran sebelumnya, percepatan pelaksanaan program menjadi hal krusial untuk mencegah terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
"OPD harus bergerak dengan akselerasi tinggi agar program pembangunan dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran. Silpa harus ditekan seminimal mungkin,” tegasnya.
Di tengah dinamika sosial-politik nasional yang semakin kompleks, Fraksi Golkar juga meminta Pemkab Paser untuk meningkatkan koordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), guna mengantisipasi potensi unjuk rasa yang bersifat destruktif.
"Kami berharap pemerintah daerah mampu merespons kondisi sosial-politik dengan pendekatan yang lebih intensif. Kerusakan terhadap aset negara adalah kerugian bersama, karena itu milik rakyat,” kata Hamsi.
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam penyusunan Perubahan APBD 2025. Seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi pertimbangan dalam proses pembahasan selanjutnya. (Adv/MK/DPRDPaser/*)