Selasa 10 September 2024
BALIKPAPAN- KPU Kota Balikpapan lanjut melakukan sosialisasi dengan organisasi keagamaan dalam membangun sinergi antara Nahdlatul Ulama (NU) Balikpapan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
Kegiatan ini dilakukan di Hotel Grand Senyiur, dengan narasumber Ketua Bawaslu Balikpapan, Wasanti, didampingi Komisioner KPU Balikpapan, Suhardi serta Ketua LAKPESDAM NU Balikpapan, Kurniadi dan dihadiri juga oleh lembaga/organisasi keagamaan se-Kota Balikpapan.
"Pada sosialisasi ini saya sebagai divisi partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih dan SDM, yang dimana menyampaikan terkait Pilkada sampai disetiap lapisan masyarakat," kata Suhardi.
Ditambahnya bahwa sosialisasi ini untuk masyarakat untuk mempunyai kesadaran politik. Maka dari itu KPU Kota Balikpapan secara terus-menerus melakukan berbagai tahapan rangkaian sosialisasi.
"Melihat secara basis agama, yakni organisasi terbesar di Indonesia ada NU, jadi kami mengundang mereka dalam harapan untuk bisa melanjut sampaikan kepada masyarakat lebih luas lagi dalam ajakan untuk Pilkada," ujar Adi sapaan akrabnya.
Ia menuturkan bahwasannya pilihan politik masyarakat terkadang sering kali dipengaruhi oleh faktor agama.
Jadi mempunyai harapan besar bisa membantu masyarakat dalam memilih berdasarkan visi perubahan yang lebih baik bukan sekedar faktor identitas.
Suhardi sangat ingin tingkat partisipasi pemilih Tahun 2024 ini meningkat tinggi untuk beramai-ramai mendatangi TPS sesuai wilayahnya masing-masing untuk memilih pemimpin Kota Balikpapan yang baru.
"Masyarakat harus memberi hak suaranya nanti di TPS pada 27 November 2024 mendatang," imbuhnya.
Suksesnya Pilkada itu merupakan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam memilih itu tinggi, yang menjadi salah satu kunci Kesuksesan Pilkada.
Selebihnya, bahwa sudah ada 3 Pasangan Calon (Paslon) dan diharapkan bisa mendapatkan 70% partisipasi pemilih. Suhardi mengatakan untuk partisipasi pemilih pada Pilkada sebelumnya selalu rendah.
Pada tahun 2010 untuk partisipasi pemilih berada diangka 56% sekian, lalu tahun 2015 naik sekitar 60%, kemudian pada tahun 2020 kembali menurun di angka 59,48%.
"Nah, tren Pilkada ini jadi tidak bisa naik diatas 60 persen, sementara KPU sebagai penyelenggara disediakan anggaran lebih besar oleh Pemerintah, yang dimana dengan harapan bisa lebih dimaksimalkan yang nanti tingkat partisipasinya tinggi," terangnya. (Adys/*)