Oleh: Syarif Syamsul – Penjual Nasi Kuning.

Setiap kali musim Sistim Penerimaan Siswa Baru (SPMB) tiba, warga Balikpapan kembali dihadapkan pada persoalan klasik yang entah sampai kapan akan terselesaikan.

Gelisah, panik, bahkan marah, menjadi perasaan yang umum dirasakan oleh para orang tua. Hal ini terutama terjadi pada jenjang peralihan dari Sekolah Dasar (SD) ke Sekolah Menengah Pertama, dan lebih parah lagi dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke Sekolah Menengah Atas (SMA).

Akar masalahnya selalu sama: jumlah lulusan jauh lebih besar daripada daya tampung sekolah negeri yang tersedia.

Ketimpangan ini seolah dibiarkan terus berulang dari tahun ke tahun tanpa penanganan yang serius. Di tengah situasi ini, berbagai dugaan praktik tidak sehat kerap muncul ke permukaan.

Misalnya, adanya "titipan" dari pihak-pihak yang dianggap punya pengaruh, atau pun intervensi oknum yang menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan kelompok tertentu.

Bagi masyarakat biasa yang tak punya akses dan kekuatan, sistem ini terasa sangat tidak adil. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi jalan pemerataan kesempatan bagi semua anak.

Tapi realitasnya, setiap tahun kita menyaksikan orang tua yang rela mengantre sejak dini hari, kebingungan berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain, bahkan harus membayar mahal agar anaknya bisa mengenyam pendidikan di sekolah negeri.

Apakah ini wajah pendidikan yang kita harapkan? Sistem zonasi yang diharapkan menjadi solusi justru kerap menjadi alat pembatas baru yang tidak fleksibel, terutama di kota seperti Balikpapan yang perkembangan pemukimannya tidak merata.

Akibatnya, anak-anak yang berprestasi pun bisa tersingkir hanya karena beberapa ratus meter dari batas zona. Situasi ini harus segera dijawab dengan langkah konkret oleh Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya Dinas Pendidikan.

Penambahan unit sekolah negeri, perencanaan jangka panjang soal pemetaan jumlah lulusan, hingga pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan sistem SPMB, adalah hal-hal mendesak yang tak boleh ditunda lagi.

Edukasi kepada masyarakat juga penting agar semua pihak memahami sistem yang adil dan transparan. Kita tidak boleh membiarkan keresahan ini menjadi tradisi tahunan.

Karena jika pendidikan tidak dijaga sebagai ruang keadilan, maka yang kita bangun bukan masa depan, tetapi ketimpangan yang semakin dalam.

Sebagai warga kecil, hanya bisa menyuarakan kegelisahan ini dari sudut pandang masyarakat biasa. Namun saya percaya, suara orang-orang biasa sering kali mencerminkan suara mayoritas yang jarang terdengar di ruang kebijakan.

Balikpapan butuh sistem pendidikan yang memanusiakan, bukan menyusahkan. (**)