Selasa 24 Juni 2025
BALIKPAPAN — Kawasan Kaltim Kariangau Terminal (KKT), yang digadang sebagai simpul utama logistik Kalimantan Timur menjelang beroperasinya Ibu Kota Nusantara (IKN), justru dihadapkan pada dua persoalan krusial: infrastruktur jalan yang rusak parah dan rendahnya keterlibatan tenaga kerja lokal.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan. Ia menilai, kerusakan jalan menuju kawasan pelabuhan tersebut tidak sebanding dengan peran vital KKT dalam pergerakan logistik regional.
"Ini kawasan strategis, tapi kondisi jalannya memprihatinkan. Lubang di mana-mana, genangan air, sopir mengeluh, pengusaha terhambat. Tapi penanganannya selalu ditunda,” ujarnya di Balikpapan, Selasa (24/6/2025).
Firnadi menyebut, jalan rusak bukan sekadar soal kenyamanan, tapi berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Biaya logistik meningkat, waktu tempuh membengkak, hingga harga barang di pasar ikut terkerek.
"Efeknya domino. Jalan rusak itu artinya beban hidup rakyat bertambah. Dan ironisnya, ini terjadi di kawasan yang harusnya jadi tulang punggung ekonomi,” tegasnya.
Tak hanya soal infrastruktur, Firnadi juga mengkritik rendahnya serapan tenaga kerja lokal di kawasan tersebut. Ia menilai keberadaan BUMD seperti Perusda MBS dan sinergi dengan pihak pelabuhan nasional seperti Pelindo belum maksimal dalam memberikan ruang bagi warga lokal.
"Jangan sampai kita jadi penonton di rumah sendiri. Warga Balikpapan dan sekitarnya harus diberi akses nyata terhadap lapangan kerja. Jangan hanya jadi saksi pertumbuhan yang tidak inklusif,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya rekrutmen yang berpihak kepada masyarakat lokal, disertai pelatihan dan peningkatan kapasitas agar mampu bersaing dalam industri logistik dan pelabuhan yang makin kompleks.
"KKT ini harus jadi pusat pembelajaran dan transfer teknologi. Jangan hanya jadi tempat kerja bagi elite dari luar daerah. Kita punya SDM, tinggal diberi peluang,” imbuh politisi dari Partai Golkar itu.
Selain persoalan tenaga kerja, Firnadi juga mendorong pengembangan infrastruktur pendukung seperti gudang pintar, terminal logistik terpadu, hingga sistem pelabuhan berbasis digital.
$Infrastruktur keras tidak akan cukup tanpa kesiapan manusianya. Kita tidak boleh bangun pelabuhan megah tapi SDM kita hanya jadi penonton,” ujarnya.
Ia pun menutup dengan penegasan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinilai dari angka-angka makro, tetapi dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
"Kita tidak anti-investasi. Tapi kalau pertumbuhan hanya menciptakan ketimpangan, maka itu bukan keberhasilan—itu kegagalan bersama,” tutup Firnadi. (Adv/DPRDKaltim/*)