Rabu 25 Juni 2025
SAMARINDA — Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, menyambut pelantikan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin dengan harapan besar terhadap arah baru kebijakan pembangunan di daerah tersebut.
Ia menilai, masa awal pemerintahan ini menjadi momentum emas untuk melakukan koreksi strategi dan mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tapi juga waktu yang tepat untuk mengambil langkah-langkah strategis yang pro-rakyat. Penguatan PAD adalah fondasi utama menuju kemandirian fiskal daerah,” ujar Samsun di Samarinda, Rabu (25/6/2025).
Menurut politisi PDIP itu, PAD tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan keuangan daerah. Jika dikelola secara optimal, PAD akan menjadi instrumen utama dalam menyusun program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Kalau PAD kuat, pemerintah daerah tidak perlu terlalu bergantung pada dana pusat. Program pembangunan bisa lebih fleksibel, lebih responsif terhadap kebutuhan warga,” jelasnya.
Samsun menyoroti perlunya reformasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar belanja daerah tidak hanya terserap untuk operasional birokrasi, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan pengukuran hasil dalam setiap program yang digulirkan.
"Pembangunan tidak boleh hanya seremonial. Harus terukur, punya target jelas, dan bisa dievaluasi manfaatnya,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi capaian Kukar dalam sektor pertanian, khususnya swasembada jagung, yang dinilainya sebagai bukti potensi besar daerah bila dikelola dengan serius.
Samsun mendorong agar keberhasilan itu diperluas ke sektor pangan lainnya, dengan dukungan infrastruktur dan akses pasar yang lebih modern.
"Kukar punya sumber daya lahan dan petani tangguh. Tinggal ditopang dengan dukungan berkelanjutan agar pertanian benar-benar jadi kekuatan ekonomi mandiri,” ujarnya.
Di sisi lain, Samsun juga menekankan perlunya pembenahan birokrasi, percepatan digitalisasi layanan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
Ia mengingatkan agar kepemimpinan baru tidak terjebak dalam pola lama yang kurang partisipatif.
"Pemerintah daerah harus hadir sebagai mitra rakyat. Semangat kolaborasi dan transparansi harus dihidupkan, agar pembangunan benar-benar menjawab aspirasi masyarakat,” pungkas Samsun. (Adv/DPRDKaltim/*)