Senin 4 September 2023
SAMARINDA - Belum lama ini sejumlah pengurus Lembaga Budaya Melayu Kalimantan (LBMK) menggelar audensi ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Untung Soropati, Karang Paci, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda.
Kedatangan LBMK selain bersilaturahmi, sekaligus mengenalkan kepengurusan LBMK.
Sejumlah pengurus LBMK disambut Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud didampingi anggota Komisi II Sapto Setyo Pramono dan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Norhayati.
Dalam audiensi itu juga dihadiri dalam sejumlah pengurus Lembaga Budaya Melayu Kalimatan (LBMK) Provinsi Kalimantan adalah ; H. Fadlan Hamid (Ketua umum PB LBMK), H Syamsudin HS (wakil ketua PB LBMK), Ary Sadry (Wakil ketua PB LBMK). Ismunandar Azis (ketua DPW LBMK Kalimantan Utara). dra. Hj Maryam M.Si (ketua DPD LBMK Kota Tarakan), Ir. Edy Suryansyah M.Si. (Sekjen DPW LBMK Kalimantan Utara), Ibramsyah (Ketua DPD LBMK Balikpapan) dan hadir juga beberapa tokoh lain dari LBMK.
Meski audiensi terbilang singkat. Fadlan Hamid, Ketua PB LBMK dan pengurus lainnya memberikan beberapa keterangan dan masukan kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, disampaikan secara langsung.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan rasa terima kasih kepada pengurus LBMK yang telah mewadahi adat budaya Melayu yang ada di Kalimantan. Berpesan agar tetap menjaga kelestarian lembaga. Dengan melakukan berbagai kegiatan yang dapat mengenalkan adat budaya Melayu di Katim.
Hasanuddin Mas'ud mengusulkan adat budaya Melayu dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah, minimal bahasa. Termasuk menggelar event seperti seni budaya, melalui lomba tari agar bisa dikenalkan kepada generasi muda saat ini.
Selaku Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin juga menegaskan, supaya keberadaan Lembaga Budaya Melayu Kalimatan (LBMK) ini terasa dan mengakar, agar mempunyai sekretariat dan melakukan pengarsipan terhadap yang berkaitan dengan adat budaya Melayu.
"Walaupun ada perbedaan budaya Melayu yang ada di seluruh Indonesia, namun tetap harus dikenalkan. Misalnya dengan baju adat, kerajinan, makanan khas dan lainnya,” ungkap Hasanuddin Usai audensi, Kamis (31/8/2023).
"Alhamdulillah hari ini ada audensi dari pengurus LBMK. Tujuannya adalah menyampaikan terbentuknya DPW (Dewan Pengurus Wilayah) LBMK Provinsi Kalimantan Timur, yang PB LBMK nya berkedudukan di Kalimantan Utara," katanya.
Hasanudin menjelaskan, dengan terbentuknya kepengurusan LBMK ini menunjukkan adanya eksistensi budaya Melayu yang ada di Kalimantan. Agar segera dikenalkan yang mana etnis lokalnya, seperti Kutai, Banjar, Paser, Tidung, Berau, dan Bulungan. yang perlu dikenalkan kepada masyarakat.
"Dengan audensi ini mudahan-mudahan Lembaga Budaya Melayu Kalimatan (LBMK) ini bisa dikenalkan kepada seluruh masyarakat Kalimantan," urainya.
Bahkan Hasanuddin Mas’ud Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur juga didaulat menjadi penasehat dalam kepengurusan Lembaga Budaya Melayu Kalimatan (LBMK) tersebut.
Selaku Ketua DPRD Provinsi Kaltim Hasanuddin Mas'ud memberikan dukungannya. Dan ingin memposisikan dengan keberadaan IKN, yang dapat masuk budaya lain, akan ada puluhan ribu tenaga kerja di IKN.
Dengan adanya lembaga LBMK ini untuk memfilter budaya-budaya yang tidak cocok dengan budaya kita,” jelasnya.
Senada Ketua umum PB LBMK Kalimantan Fadlan Hamid mengatakan, keberadaan lembaga ini untuk memfilter budaya-budaya luar yang masuk ke kalimatan. Sekaligus menunjukkan keberadaan etnis Melayu itu sendiri ada yang di Kalimantan sekarang. Dan mengenalkan budaya Melayu ke seluruh Indonesia.
Meski keberadaannya selama ini seolah-olah hanya ada satu kelompok etnis saja yang ada di Kalimantan, padahal ada Melayu Bulungan, Melayu Tidung, Melayu Banjar, Melayu Kutai, Melayu Paser, Melayu Kalimantan Barat dan Melayu Kalimatan Tengah.
Untuk diketahui, Kepengurusan besar, PB Lembaga Budaya Melayu Kalimatan (LBMK) Provinsi Kalimantan baru terbentuk DPW dan DPD di Kalimatan Utara yang berpusat Kota Tarakan dan akan segera dibentuk kepengurusan lainnya di seluruh Kalimantan.
Kini, rencananya akan dibentuk Kalimatan Timur dengan kepengurusan DPW dan DPD, selanjutnya menyusul akan dibentuk di Kalimatan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. (Adv/*)