Minggu 15 September 2024

Oleh: Julina

Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa penggunaan air galon atau air kemasan merupakan salah satu penyebab penurunan kesejahteraan kelas menengah. Pendapat mantan menteri keuangan era Jokowi ini dinilai sangat disayangkan dan tidak masuk akal oleh Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies).

Menurut Anthony Budiawan, pernyataan Bambang jelas merupakan upaya mencari kambing hitam atas ketidakmampuan dan kegagalan pemerintahan Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan, dengan menyalahkan kebiasaan konsumsi air kemasan masyarakat.

Sebelumnya, Bambang mengklaim bahwa konsumsi air kemasan tidak terjadi di semua negara. Ia menyebutkan bahwa masyarakat kelas menengah di negara maju lebih memilih air minum dari keran yang disediakan pemerintah di tempat-tempat umum.

Anthony Budiawan menilai bahwa upaya Bambang untuk membela pemerintahan Jokowi dengan menyalahkan konsumsi air kemasan justru menghasilkan sebaliknya.

Pernyataan Bambang malah mengungkap fakta dan mengonfirmasi bahwa pemerintahan Jokowi tidak hanya gagal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah bawah, tetapi juga dalam menyediakan air minum di tempat-tempat umum.

Kebijakan minimalis seperti menyuarakan pesan penghematan air dan menggalakkan gerakan sosial lainnya, justru menjadi pilihan pemerintah. Hal ini memang tidak sepenuhnya salah, tetapi kondisi masyarakat hari ini membutuhkan langkah strategis mengingat ancaman krisis air sudah di depan mata.

Krisis air mengancam kehidupan manusia belakangan ini. Indonesia sendiri diperkirakan akan mengalami krisis air bersih pada 2040. Ancaman ini tentunya memerlukan penanganan dan antisipasi khusus agar masyarakat tidak kekurangan air bersih.

Kondisi krisis terjadi ketika air bersih sangat sulit dijangkau dan biaya untuk membeli air bersih menjadi mahal. Belum lagi kualitas air bersih masih menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat.

Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah cenderung mengonsumsi air apa adanya tanpa memerhatikan aspek kesehatan.

Realitas pahit ini tentu bukan tanpa sebab. Untuk mengakses air bersih dan sehat yang terbebas dari mikroorganisme, khususnya parasit dan patogen, membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Masyarakat sering tidak punya pilihan lain selain mengonsumsi air seadanya kendati tidak memenuhi standar air konsumsi. penggunaan air kemasan masih membutuhkan kajian mendalam mengenai standar air sehat dan bersih.

Meski masyarakat mengonsumsi air galon atau kemasan lain sekalipun, sejatinya bukan jaminan untuk mewujudkan masyarakat sehat. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa kandungan air isi ulang maupun kemasan masih menuai kritik.

Tentu kita ingat, tren kasus diare adalah masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi PR di tengah-tengah masyarakat. Salah satu sebabnya adalah pola konsumsi air tersebut.

Pada saat yang sama, maraknya bisnis air kemasan menunjukkan bahwa ketika negara abai, para pebisnislah yang akhirnya menyediakannya.

Tentu saja, untuk memperoleh air berkualitas masyarakat harus mengeluarkan sejumlah biaya. Wajar jika akhirnya pengeluaran rumah tangga bertambah.

Apalagi air adalah kebutuhan dasar manusia. Ini semua menuntut negara untuk menerapkan sejumlah kebijakan sebagai berikut. Pertama, larangan monopoli air oleh sejumlah individu.

Larangan korporasi yang melakukan eksploitasi dan eksplorasi air untuk mengeruk keuntungan besar dari bisnis air untuk masyarakat. Adapun pedagang air eceran dalam jumlah kecil merupakan pengecualian.

Ini berbeda dengan sejumlah perusahaan besar yang sengaja menguasai lahan dan menghalangi masyarakat dengan memagari satu tempat yang nyata-nyata merupakan sumber air yang masyarakat butuhkan. Kedua, negara wajib memastikan ketersediaan air di tengah masyarakat.

Untuk mewujudkannya, negara wajib melakukan inovasi dan teknologi dengan memanfaatkan riset para ahli. Negara juga akan meminta pendapat mereka untuk melakukan mitigasi jika sewaktu-waktu terjadi kelangkaan air. (**)