Sukses Operasi Kista Jarak Jauh, Akankah Bisa Dinikmati Semua Kalangan?

Kamis 12 September 2024

Oleh: Fita Rahmania, S. Keb., Bd.

Satu lagi gebrakan baru di bidang kedokteran telah menyedot perhatian masyarakat. Kolaborasi antara kecanggihan teknologi dan kemajuan sains mampu menembus batas yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.

Bagaimana tidak, tindakan operasi yang mestinya dilakukan secara langsung atau face to face antara dokter dengan pasiennya, kini dapat dilakukan dari jarak jauh.

Metode ini disebut dengan operasi telerobotik (telerobotic surgery), yaitu sebuah metode bedah canggih yang memanfaatkan teknologi robotik dan jaringan nirkabel secara real-time.

Selain mempermudah, metode ini juga diharapkan dapat menekan permasalahan di bidang bedah, seperti kekurangan SDM kesehatan dan hambatan geografis. (health.grid.id, 7/9/2024)

Indonesia menjadi negara pertama yang berhasil menerapkan operasi telerobotik. Pada Jumat (30/8) lalu, para dokter ahli di bidang urologi berhasil melakukan live telerobotic surgery (operasi telerobotika) dari RS I.G.N.G Ngoerah Bali kepada pasien kista ginjal yang berada di RS Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, atau dengan jarak mencapai 1.200 kilometer. (Kemenkes.co.id, 7/9/2024)

Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan RI menuturkan bahwa operasi telerobotik ini sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia juga maju dalam hal teknologi, khususnya di bidang kedokteran.

Budi juga menambahkan, terdapat empat rumah sakit yang kelak akan ditempatkan alat untuk operasi telerobotik tersebut.

Ketua Perkumpulan Robotik Medik Indonesia (Robomedisia) Profesor dr. Agus Rizal Ardy Hariandy Hamid mengungkapkan, operasi telerobotik sendiri akan membawa keuntungan baik bagi dokter maupun pasien.

Sebab, selain mewujudkan pemerataan layanan kesehatan dan kualitas rumah sakit di seluruh Indonesia bahkan di daerah terpencil, prosedur ini juga memungkinkan kolaborasi antar dokter dari berbagai spesialisasi secara sekaligus.

Melansir Liputan6.com, adapun keuntungan lainnya yakni dapat meningkatkan akurasi saat operasi, mengurangi risiko infeksi, serta meminimalisir perpindahan pasien karena mereka tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh untuk melakukan operasi.

Teknologi telerobotik ini kemudian hari akan dapat digunakan untuk lebih banyak jenis pembedahan, tidak hanya pada kasus urologi, tetapi juga bedah toraks kardiovaskular (BTKV), bedah digestif, obstetri-ginekologi, dan lain-lain.

Pencapaian yang luar biasa ini tentu memberikan secercah harapan bagi angka kesembuhan rakyat Indonesia. Namun, muncul pula kekhawatiran mengingat tingkat kualitas pelayanan kesehatan hari ini berbanding lurus dengan biaya yang harus dibayar.

Akankah operasi telerobotik dapat terjangkau untuk semua kalangan? Mengenai harga layanan operasi telerobotik tersebut, menurut direktur RSCM Supriyanto, nominalnya relatif. Dia mengakui bahwa penggunaan alat baru dalam dunia kesehatan biasanya memang dibandrol mahal terlebih dahulu.

Hanya saja, dia enggan menyebutkan nominal pasti mengenai biaya layanan tersebut. Walaupun belum ada data yang menunjukkan berapa besaran biaya untuk prosedur ini, tetapi kita bisa memperkirakannya dari harga pembelian alat telerobotik tersebut.

Saat ini, alat dipakai  dari Tiongkok dengan harga cukup fantastis kisaran USD 3,5 juta kalau dirupiahkan sekitar Rp 53 miliar lebih.  Sedangkan untuk merek lain misalkan da Vinci harga lebih mahal sekitar USD 5 juta. Bagi negara pengusung ideologi kapitalisme wajar jika kesehatan dihargai mahal.

Sebab, sektor kesehatan hanya dipandang sebagai aspek bisnis. Bisnis kesehatan dalam kapitalisme tentu sangat menjanjikan. Karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia.

Jadi, peluang profitnya pasti jauh lebih besar karena masyarakat pasti membutuhkan pelayanan kesehatan, seperti dokter, perawat, obat-obatan, serta fasilitas kesehatan lainnya.

Negara pun sedikit demi sedikit berlepas tangan dalam tanggung jawabnya memenuhi kesehatan rakyatnya. Mereka hanya berperan sebagai regulator yang mendistribusikan kebutuhan kesehatan bukan sebagai produsen itu sendiri.

Kondisi ini tidak akan kita temui jika menengok bagaimana pengaturan kesehatan dalam sistem Islam. Islam meletakkan aspek kesehatan sebagai kebutuhan asasi setiap warga negara.

Tidak boleh menjadikannya ladang bisnis demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Negara berperan penting dalam penyelenggaraan dan penanggung jawab penuh dalam menyediakan sistem, layanan, serta fasilitas kesehatan untuk rakyatnya.

Tidak ada pungutan apapun dalam memenuhi kebutuhan ini. Bahkan, negara wajib memenuhinya secara gratis kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas ra. yang mengatakan bahwa rombongan orang dari Kabilah ‘Urainah telah masuk Islam, lalu jatuh sakit di Madinah.

Maka Rasulullah saw. selaku kepala negara meminta kepada mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola oleh Baitulmal di dekat Quba. Mereka diperbolehkan meminum air susunya secara gratis sampai sembuh.

Khalifah Umar sebagai Kepala Negara Islam juga telah menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa meminta sedikit pun imbalan dari rakyatnya (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustur, 2/143).

Demikianlah perbedaan signifikan tentang pengaturan kesehatan dalam pandangan kapitalisme dan Islam. Dengan Islam tak ada lagi diskriminasi yang membuat kesehatan semakin sulit dijangkau.

Tak ada si kaya yang hanya bisa mengakses fasilitas kesehatan mumpuni seperti operasi telerobotik, sedangkan si miskin hanya bisa gigit jari. (**)