Sabtu 13 Juli 2024
Yuliana S.Sos
JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah anggota DPR yang diduga bermain judi online ternyata mencapai 82 orang, berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jumlah itu jauh lebih banyak dari yang diungkapkan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Setelah menerima laporan itu, MKD memanggil anggota DPR yang dimaksud untuk memberikan peringatan bahwa bermain judi online melanggar kode etik anggota DPR. Dalam rapat Komisi III DPR RI dengan PPATK pada Rabu (26/6/2024), terungkap bahwa ada 1.000 lebih anggota dewan di pusat dan daerah (DPR dan DPRD) yang bermain judi online.
"Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu," kata Ivan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
Ivan menyebutkan, setiap anggota legislatif dapat menyetorkan uang deposit dari ratusan juta hingga Rp 25 miliar.
Peneliti The Indonesia Institute, Arfianto Purbolaksono, menilai temuan anggota DPR yang bermain judol adalah hal memalukan. Ia mengingatkan bahwa DPR maupun DPRD dipilih sebagai wakil rakyat dan digaji tanpa melihat latar belakangnya.
"Sebenarnya ini hal-hal yang sangat memalukan bagi bangsa Indonesia, di mana sebenarnya wakil rakyat kita yang itu dipilih oleh masyarakat, yang digaji oleh masyarakat, terlepas dari apapun itu partainya, apapun agamanya, apapun sukunya, atau apapun latar belakangnya gitu, tapi ketika dia dipilih oleh rakyat, mewakili rakyat dalam institusi demokrasi, ya ini sangat memalukan ketika mereka melakukan hal-hal yang sifatnya yang tidak baik gitu ya, melakukan judi online gitu ya," kata Arfianto, Rabu.
Arfianto menekankan bahwa temuan ini berpotensi mencoreng lembaga DPR maupun DPRD di hadapan publik. Ia mengingatkan publik sudah berpersepsi negatif terhadap legislatif dan temuan judol bisa merusak citra lebih parah.
"Itu akan merendahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut," kata Arfianto.
Berita ini jelas mencoreng citra DPR sebagai lembaga legislatif yang seharusnya menjadi panutan. Terlebih, tindakan ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam integritas dan etika para wakil rakyat.
Wakil rakyat yang harus nya mampu menyelesaikan masalah judol di masyarakat, ini malah ikut menjadi pelaku judol itu sendiri. Wajarlah, jika judol tidak akan pernah tersolusikan.
Hidup di sistem kapitalisme hari ini menjadikan manusia haus akan materi. Semua untuk mendapatkan materi, keuntungan yang banyak dengan jalan yang salah. Keserakahan sistem hidup hari berhasil melahirkan manusia-manusia yang tidak takut dengan balasan dari yang menciptakan yaitu Allah SWT.
Hidup yang jauh dari aturan agama, bahkan menggunakan aturan yang menuruti hawa nafsunya. Anggota Dewan pun hari ini sama, lebih banyak melegalisasikan kepentingan dan oligarki dan tidak berpihak kepada masyarakat banyak. Karena keuntungan dan materi yang di cari, akhirnya rakyat menderita.
Hal ini menggambarkan adanya perekrutan yang bermasalah karena tidak mengutamakan kredibilitas dan juga representasi masyarakat. Islam menawarkan solusi komprehensif yang mampu mengatasi masalah ini secara mendasar.
Sistem Islam kaffah memiliki pandangan yang berbeda dalam membentuk lembaga legislatif dan menumbuhkan individu yang bertanggung jawab. Majelis Umat sebagai representasi sejati, Dalam sistem Islam, Majelis Umat berperan sebagai representasi sejati umat.
Mereka bertugas menjaga penerapan hukum syara' oleh pejabat negara dan menyalurkan aspirasi rakyat. Majelis Umat dipilih berdasarkan kredibilitas, amanah, dan kemampuan untuk menegakkan hukum Allah SWT serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sedangkan proses rekrutmen dalam sistem Islam menitikberatkan pada kualitas individu. Mereka yang dipilih harus memiliki integritas, amanah, dan kemampuan yang jelas. Ini berbeda dengan sistem hari ini yang seringkali didominasi oleh uang dan kekuasaan.
Ditambah lagi pendidikan moral dan spiritual Islam menekankan pentingnya pendidikan moral dan spiritual. Individu yang dibentuk dengan nilai-nilai Islam akan memiliki ketahanan moral yang kuat dan tidak mudah tergoda oleh tindakan-tindakan yang merusak seperti judi online.
Dalam sistem Islam, pengawasan terhadap pejabat sangat ketat. Setiap tindakan mereka diawasi tidak hanya oleh lembaga resmi tetapi juga oleh masyarakat luas yang paham akan hak dan kewajibannya dalam Islam.
Pengawasan ini memastikan bahwa setiap pejabat tetap berada pada jalur yang benar. Terakhir, Islam memiliki mekanisme penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran.
Mereka yang terbukti melakukan tindakan tidak bermoral seperti judi akan dikenai hukuman yang setimpal sesuai dengan syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas lembaga dan kepercayaan masyarakat. Wallahu a'lam bi ash-shawaab