Jumat, 24 PEBRUARI 2023

Oleh : Diana Damai P

Proyek pembangunan IKN yang melimpah semestinya dapat menjadi solusi untuk menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar hingga diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di wilayah Kaltim dan sekitarnya.

Namun sayangnya justru pemerintah berencana mendatangkan 20.000 dengan kedatangan awal berjumlah 16.000 pekerja luar Kaltim untuk pengerjaan proyek proyek tersebut.

Hal ini sontak mengundang reaksi penolakan dari sejumlah aktivis dan organisasi lokal. Aliansi Gerakan Suara Rakyat Kaltim Nusantara ( GASKAN ) yang terdiri dari, KNPI Balikpapan, KNPI PPU, KNPI Kutai Kartanegara, Organisasi Cipayung Kaltim-Tara, serta BEM Nusantara Kaltim mendeklarasikan penolakan mereka usai melakukan dialog bersama mengenai perkembangan IKN pada Minggu (5/2/2023) lalu.

Penolakan ini mereka sampaikan disertai enam tuntutan diantaranya : menolak kedatangan pekerja luar daerah bila tidak memprioritaskan pekerja lokal, meminta penambahan jatah deputi dari warga Kaltim dan jabatan - jabatan dibawahnya, meminta pemerintah pusat serius dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM di wilayah Kaltim dalam rangka percepatan penyerapan tenaga kerja lokal, meminta penambahan dana dan pembangunan fasilitas penunjang bagi kota / kabupaten yang terdampak langsung dalam pembangunan IKN.

Sebagai rakyat daerah yang berhadapan langsung dengan Mega proyek ini amatlah wajar bila menuntut jaminan penyediaan lapangan kerja diutamakan bagi mereka sebagai pekerja lokal termasuk Posisi jabatan struktural bagi putra daerah yang selalu menjadi sorotan.

Karena saat ini pengangguran dan PHK semakin meningkat dan angkatan kerja di wilayah Kaltim lebih banyak di manfaatkan sebagai buruh kasar dari proyek pembangunan yang ada.

Eksplorasi SDAE dan SDM dalam pembangunan Mega proyek ini sejak awal sejatinya bukanlah ditujukan untuk pemerataan dan perbaikan ekonomi apalagi meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena sebagian besar pengelolaan dan pembangunan dikuasai oleh korporasi swasta dan asing.

Alhasil konsep yang diadopsi dari sistem kapitalis liberal ini membuat kekuatan oligarki menjadi sangat mudah mengendalikan arah pembangunan demi menghasilkan keuntungan semata dan mengesampingkan kepentingan rakyat.

Sudah saatnya konsep ini diganti dengan sistem Islam yang lebih baik memihak kepentingan rakyat.

Dalam sistem Islam SDAE dalam jumlah melimpah akan dikelola oleh negara dan tidak diijinkan pihak swasta atau korporasi asing ikut menguasai dalam pengelolaannya. Karena hasil dari pengelolaan SDAE ini akan dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik sebenarnya.

Dari hasil pengelolaan harta kekayaan milik rakyat inilah negara akan membangun berbagai fasilitas umum yang dibutuhkan rakyat di semua wilayah. Seperti gedung gedung sekolah, kampus, rumah sakit, perpustakaan umum, workshop untuk semua bidang keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan dalam dunia kerja saat ini, pengembangan riset teknologi dan jaringan internet serta semua fasilitas penunjang yang menjadi kebutuhan penting dalam membentuk SDM yang profesional dan berkualitas.

Semua fasilitas ini bisa dinikmati oleh rakyat secara mudah dan gratis . Hal ini akan dapat diwujudkan oleh negara karena dengan sistem ekonomi Islam yang diterapkan akan mewujudkan stabilitas dan kemandirian ekonomi dalam negeri, tidak dibutuhkan lagi peran investor swasta dan asing untuk membiayai sejumlah pembangunan proyek ini yang sarat kepentingan bisnis.

Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM dalam sistem Islam juga akan ditopang dengan support sistem yaitu sistem pendidikan Islam yang memiliki kurikulum pendidikan berbasis karakter ketaqwaan dan penguasaan teknologi, sehingga mampu melahirkan SDM terbaik berkarakter mulia karena menanamkan nilai-nilai ketaqwaan dan keimanan sejak jenjang paud serta mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi dan keterampilan yang paling mukhtahir untuk membentuk keahlian dalam semua bidang ilmu .

Semua sistem ini akan dijalankan secara merata dan terintegrasi disemua wilayah. Agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan dan peningkatan kapasitas kualitas SDM yang merata. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran SDM lokal yang akan tersingkir dengan SDM luar daerah karena semua rakyat akan mendapat riayah (pengurusan ) yang sama oleh negara tanpa ada pembedaan.

Menciptakan SDM berkualitas dan profesional yang merata hanya bisa diwujudkan dalam sistem Islam karena pemimpin negara dalam sistem Islam akan berperan penuh dalam seluruh prosesnya sebagai wujud pelayanan terhadap kebutuhan rakyat serta kesadaran bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada sang Kholiq. Wallahua'lam bishowab Wassalamu'alaikum wr.wb.