Senin, 20 PEBRUARI 2023
Oleh : Dyan Indriwati Thamrin, S. Pd.
Pemerhati Masalah Sosial dan Politik
Pulau Maratua terkenal dengan keindahan alamnya. Tak heran jika ada investor luar negeri yang tertarik, seperti Negara Qatar yang akan membuat hotel kapsul bawah laut di pulau terluar Indonesia itu.
Akan tetapi, masih mencari lahan yang jelas. Sekretaris Tim Percepatan Pengembangan Strategis Kepariwisataan Kepulauan Maratua, Tri Murti Rahayu mengatakan, rencana tersebut sebenarnya sudah ada sebelum pandemi Covid-19. Maka dari itu, saat ini pihaknya tengah mengupayakan adanya lahan yang jelas sebelum rencana itu direalisasikan.
Ia mengaku, selama ini masyarakat selalu menawarkan lahan mereka kepada investor untuk dibeli. Padahal, kata Tri, hal itu merugikan untuk jangka panjang.
“Memang dengan menjual lahan bisa mendapatkan uang dengan cepat dan banyak. Tetapi kan yang harus dipikirkan anak cucu mereka nantinya,” tuturnya.
Tri Murti menegaskan, jangan sampai lahan dijual kepada investor. Tetapi agar memiliki manfaat jangka panjang, bisa dikelola oleh perusahaan daerah atau badan daerah yang memberdayakan masyarakat lokal.
“Jadi lahan kita harus dijaga agar dapat memberi efek positif ke daerah. Kalau masyarakat tetap bersikeras menjual lahannya, harus ada suatu perusda dulu khusus untuk mengelola lahan tersebut,” terangnya.
Ia menambahkan, dengan berdirinya perusda, masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton. Tetapi, tenaga kerja lokal bisa ikut serta dalam hotel kapsul bawah laut itu.
“Kita jangan mengulang kejadian serupa seperti di Nusa Dua Bali. Lahan mereka saat ini menjadi mess dan mereka tidak semua bisa bekerja di situ karena soal SDM,” imbuhnya.
Kendati demikian, Tri Murti mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk membentuk badan usaha atau bekerjasama dengan Pemprov Kaltim dalam hal mengelola lahan yang ada di Pulau Maratua itu. https://mediakaltim.com/qatar-akan-buat-hotel-kapsul-di-pulau-maratua-masyarakat-diminta-tidak-jual-lahannya/
Pembangunan hotel kapsul di Maratua tentu bertujuan untuk mencari keuntungan dari sektor pariwisata. Hotel kapsul sendiri walaupun merupakan fasilitas publik, terkategori fasilitas sangat mewah yang hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu.
Sulit untuk tidak dikatakan hal ini menjadi paradoks di tengah urgensitas kebutuhan fasilitas umum yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Karena sudah bisa dipastikan fasilitas demikian bukan untuk kaum proletar.
Demikianlah ketika negara diformat dengan sistem kapitalisme. Mau dibantah sedemikian rupa, fakta demikian adanya.
Sistem kapitalisme mengharuskan bidang apa pun dalam kehidupan, bagaikan perusahaan, profit-oriented, yakni mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
Keuntungan bagi siapa? Sangat berat jika dikatakan keuntungan bagi rakyat banyak, karena kenyataan membuktikan, walaupun dinyatakan peluang negara dan masyarakat sekitar akan sama-sama mendapatkan manfaat, tetaplah pihak yang bercuan yang maksimal menikmati laba.
Sudah jadi pemahaman umum yang namanya bisnis berasyik masyuk identik dengan miras dan prostitusi. Sebab, bukankah bersenang-senang tentu berharap kebebasan, sehingga miras dan prostitusi merupakan kenikmatan jasadiyah yang harus dipenuhi.
Lokalisasi prostitusi seringkali melingkari kawasan wisata. Belum lagi bisnis hiburan malam alias diskotek yang sulit dipisahkan dari kegiatan judi, narkoba dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Dinyatakan masyarakat sekitar akan beroleh manfaat dari dibangunnya fasilitas kawasan pariwisata.
Lagi-lagi ini pun tidak benar adanya. Pekerjaan yang ditawarkan pada mereka adalah pekerjaan dengan upah di bawah rata-rata, seperti penjaga karcis, cleaning service dan lainnya. Itu pun harus bersaing ketat karena jumlah lowongan biasanya tidak sebanyak pencari kerja.
Bisnis-bisnis sampingan seperti toko-toko, restoran dan lainnya yang melengkapi arena wisata juga bernasib serupa. Tetap tidak pernah menguntungkan masyarakat sekitar yang tidak memiliki modal besar dan kemampuan yang maksimal.
Di ujung cerita tetaplah para kaum kapital yang akan mendulang keuntungan. Maka dapat disimpulkan, pengelolaan fasilitas pariwisata dalam sistem kapitalisme hanya akan menghasilkan bisnis yang dipenuhi keburukan.
Buruk bagi kehidupan bermasyarakat, bahkan buruk bagi alam raya, karena sering kali pembangunan kawasan wisata malah merusak habitat. Islam tidak pernah melarang pariwisata.
Islam mengatur pariwisata bukan sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, tetapi sarana dakwah yang efektif karena selain menunjukkan keindahan alam yang merupakan bukti Kemaha Besaran Allah SWT, juga menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya Islam yang cantik dan menawan sehingga para pelancong akan makin memahami Islam.
Sungguh disayangkan, keindahan bawah laut yang disodorkan hanya menginginkan cuan bukan keberkahan.
Penting kiranya mengedukasi masyarakat bahwa hanya sistem Islam yang memiliki aturan sempurna dan aplikatif dalam semua bidang kehidupan tak terkecuali bidang pariwisata. Wallahualam.