Minggu, 12 PEBRUARI 2023

Oleh : Nisfah Khoirotun Khisan

 (Aktivis Muslimah Pemalang)

Warung kopi (warkop) sudah menjadi tempat nongkrong murah meriah dan asyik yang biasa di datangi untuk sekedar nongkrong ataupun hanya sekedar menikmati hangatnya secangkir kopi yang lezat.

 

Namun bagaimana jadinya jika warung yang biasanya hanya menjadi tempat berkumpul dan menjual minuman dan makanan lantas juga berubah menjadi tempat plus-plus alias menjajakan jasa prostitusi untuk mendulang rupiah dan juga memuaskan hasrat para lelaki hidung belang.

Puluhan warung kopi di tepi jalur Pantura Kabupaten Pemalang dibongkar. Warung-warung kopi ini diduga disalahgunakan sebagai tempat prostitusi. Salah seorang pemilik warung, R mengaku menyediakan dua kamar atau bilik. Bilik berukuran sekitar 1x2 meter itu berdinding bambu, hanya ada satu kasur di ruangan tersebut.

"Ini warung milik saya Mas. Itu kamarnya. Saya punya dua bilik untuk seperti itu," kata R, mengawali obrolan dengan detikJateng, Senin (6/2/2023).

Dia pun hanya tersenyum ketika ditanya soal tulisan 'TIDAK MELAYANI PROSTITUSI'. Dia mengatakan tulisan itu dipasang ketika ramai penolakan dari warga.

"Ya tahu sendirilah. Warung saya juga tulisannya seperti itu. Ya terserah pemilik warung lainnya yang mengatakan tidak melayani itu. Nyatanya saya melayani," ucapnya.

R mengaku bukan sebagai muncikari. Dia hanya menyediakan bilik tersebut. Sedangkan para wanita pelaku prostitusi disebutnya datang sendiri ke warungnya.

R mengatakan dari pengakuan salah seorang pelanggannya, tarif wanita itu berkisar antara Rp 50 ribu-100 ribu untuk satu kali kencan. "Saya tidak pernah harga ke wanita, takut tersinggung. Tapi kata obrolan pelanggannya ya segitu tadi. Antara Rp 50-100 ribu," ucapnya. https://www.detik.com/jateng/berita/d-6554306/pemilik-warkop-di-pantura-pemalang-ungkap-tarif-prostitusi-rp-50-100-ribu.

Pihak pemerintah Kabupaten Pemalang sendiri tentu tidak tinggal diam, melalui Sekretaris PT PN IX, Wahyudi mengatakan pihaknya bersama pemkab pemalang melakukan penertiban warung liar yang berdiri di atas aset milik PT PN IX di desa Jatirejo, kecamatan Ampelgading.

Penertiban ini merupakan bentuk upaya pengamanan aset perusahaan sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menegakkan Perda Nomor 12 tahun 2019, tentang Penanggulangan Pelacuran," kata Wahyudi dalam pers rillisnya yang diterima detikJateng, Senin (6/2/2023).

Sementara itu, Kepala Satpol PP Pemalang, Rahardjo membenarkan bahwa sebagian warung-warung kopi itu diduga disalahgunakan untuk prostitusi. Hal itu berdasarkan temuan saat melakukan operasi maupun dari laporan masyarakat. "Ini kita kawal penertiban. Ini warung yang menempati di tanah PTPN terindikasi memang informasi-informasi ada beberapa digunakan sebagai warung prostitusi. Memang kami (sebelumnya) melakukan operasi-operasi, ya menang ada yang untuk kegiatan itu," kata Rahardjo.

Dari sejumlah operasi yang dilakukan, Satpol PP bersama Dinas Kesehatan melakukan tes kepada para wanita di warung dan didapati ada yang terindikasi HIV/AIDS.

"Hasilnya sih ada memang hasil operasi kemarin, kita uji lab untuk HIV AIDS, ada beberapa yang terkonfirmasi. Jumlahnya berapa, silakan cek ke DKK," katanya.

Sistem Kapitalisme Liberalisme Menyuburkan Praktik Prostitusi

Menjamurnya kasus prostitusi tidak terlepas dari sistem kapitalisme-liberalisme yang diterapkan negeri ini. Sistem kapitalisme yang menjadikan manfaat sebagai asasnya, tentunya akan mempertahankan keberadaan prostitusi ini selama memberi keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Prostitusi akan tetap ada jika peminatnya masih ada.

Tak peduli dampak yang ditimbulkan dan siapapun yang menjadi korban, bisnis haram ini tetap berjalan, bahkan dijadikan sebagai salah satu pintu untuk mendapatkan uang banyak dalam waktu yang relatif singkat.

Harus difahami bahwa prostitusi adalah masalah yang cukup lama dan tak kunjung selesai, sehingga ini tentu menjadi masalah yang serius yang perlu segera ditangani.

Praktik semacam ini semakin ramai di bicarakan ketika semakin terbuka lebar jalan untuk mendapatkan pengakuan bahwa pekerjaan semacam itu memang jelas adanya dan tak perlu dipermasalahkan, sebab para pelakunya hanya bekerja untuk memenuhi tuntutan hidup yang semakin keras.

Masalah pekerjaan yang abnormal dan menabrak norma agama tidak sesuai dengan budaya timur itu menjadi urusan individu saja. 

Terlebih ada pihak yang juga memanfaatkan kasus semacam ini untuk mendapatkan materi dengan cara memobilisasinya di kanal youtube pribadinya, salah satunya adalah artis kontroversial NM yang kontennya sering memuat sisi lain dari para psk dan kehidupannya, seolah ingin mendapatkan pengakuan dan pemakluman masyarakat dari perilakunya.

Inilah buah dari sistem sekuler liberal yang menjunjung tinggi nilai kebebasan tanpa peduli dengan standar halal dan haramnya.

Prostitusi yang menjamur juga tidak hanya terjadi di kalangan selebritas saja tetapi juga menjamur dari level masyarakat paling bawah sampai level atas.

Prostitusi ini terjadi selain karena persoalan lemahnya keimanan dan ketaqwaan individu para pelaku, juga sebetulnya ada faktor utama penyebab prositusi ini terjadi yaitu faktor sistem yang menaungi kehidupan mereka selama ini yaitu sistem kapitalisme liberalisme yang dalam kehidupan kita baik di lini individu maupun masyarakat sangat ditentukan oleh standar yang diakui dan ditegakkan oleh negara.

Sistem kapitalisme liberalisme yang menjiwai sistem kehidupan kita hari ini kemudian menggiring individu untuk mengagungkan kebebasan berperilaku dan berekonomi sehingga segala sesuatu menjadi tidak lagi dipandang dari segi halal atau haram tetapi dari sisi mendatangkan keuntungan materi atau tidak.

Bagi mereka pemuja sistem ini, selama masih mendatangkan uang maka bisnis ini akan tetap berjalan. sistem kapitalisme meniscayakan apapun untuk dijadikan sebagai komoditas bisnis, termasuk tubuh sendiri.

Di tengah masyarakat pun demikian, masalah perzinahan sudah dianggap hal yang lumrah dan jika pun ada kontrol dari masyarakat akan cenderung kaku karena berbenturan dengan HAM dan asas kebebasan, sehingga tindak lanjut dari keresahan dan kontrol masyarakat pun tidak sepenuhnya bisa disikapi dengan positif dan solusi tuntas.

Sehingga tidak ada jaminan akan dapat terselesaikan secara tuntas pula, yang ada prostitusi ini akhirnya menjadi unsur yang diminati dan merebak di masyarakat karena dianggap mampu mendatangkan materi dengan cepat.

Bukan hal yang mencengangkan memang, jika dalam sistem ini, prostitusi di segala lini banyak terjadi. Aspek sistem pula yang menciptakan tekanan ekonomi akibat penerapan sistem kapitalisme sehingga menciptakan kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mendorong individu akan menghalalkan segala cara.

Belum lagi gaya hidup mewah dan hedonis yang dipertontonkan oleh sebagian kalangan, sementara di sisi lain kemiskinan kian merajalela sebagai akibat persaingan bebas namun ditentukan oleh kekuatan modal para korporasi sehingga yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin. Ini yang menjadi penyebab adanya kecemburuan sosial atas ketimpangan yang terpampang nyata.

Akhirnya setiap orang berusaha untuk tampil 'kaya', meski sebetulnya hidup berkubang nestapa, sehingga tidak sedikit yang mengambil jalan pintas demi meraup materi berlimpah meski dengan cara yang tidak bermoral dan menabrak aturan syariat. Inilah wajah buruk kapitalisme, menjadikan manusia yang kurang iman, semakin mudah menceburkan diri ke dalam lumpur kemaksiatan.

Tanpa adanya upaya pencegahan maupun memutus mata rantainya dengan menjatuhkan sanksi yang tegas. Salah satu upaya untuk mengurangi angka prostitusi adalah dengan adanya lokalisasi yang justru hanya memindahkan praktik prostitusi secara terkonsentrasi.

Upaya pembinaan pun sudah sering dilakukan dengan harapan para pelaku kembali ke jalan yang benar dan memiliki keahlian lain untuk bertahan hidup. Kemudian ada upaya lain yaitu untuk menutup lokalisasi dengan maksud memutus aktifitas berzinahan tersebut.

Namun pada faktanya jumlah prostitusi di Indonesia terus saja mengalami peningkatan, jumlah PSK yang kembali pada bisnis esek-esek tersebut semakin bertambah. Belum lagi prostitusi terselubung di desa-desa tertentu yang dilakukan oleh sejumlah oknum melalui warung kopi secara sukarela oleh pemilik warung kopi dan warga setempat dengan alasan tergiur dengan materi.

Produk hukum yang ada di negeri ini juga dianggap tak mampu menjerat para penjaja seks komersial dan penikmat jasa tersebut. Sebaliknya hanya para mucikarinya saja yang terkena sanksi hukuman. Inilah yang semakin menumbuhsuburkan bisnis haram ini.

Banyak yang pada akhirnya menjual dirinya sendiri tanpa perantara mucikari. Apalagi tangan hukum yang seolah tak mampu menjangkau seluruh aktivitas esek-esek tersebut jika tidak ada pelaporan.

Adapun sweeping biasanya dilakukan saat-saat tertentu saja dengan sanksi yang tidak tegas. Terlebih dengan adanya lokalisasi juga seolah melegalisasi perilaku menyimpang tersebut.

Jika pun dijerat undang-undang tidak akan membuat jera dan denda yang tak seberapa dibanding keuntungan yang didapatkan.

Solusi Islam Menyelesaikan Kasus Prostitusi 

Menjual diri atau pelacuran dalam islam adalah zina dan merupakan dosa besar. Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’: 32).

Sebagai agama dan juga aturan hidup islam tentu memberikan solusi yang tuntas atas permasalahan ini baik yang bersifat individu maupun bersifat sanksi tegas atas perbuatan dosa tersebut.

Dalam aspek individu Islam menempatkan perempuan secara terhormat sehingga terdapat aturan hukum untuk menjaga fitrah dan kemuliaannya seperti menutup aurat, ketika melakukan perjalanan harus disertai mahram jika sehari semalam, menikah, tidak ada kewajiban mencari nafkah dan lain-lain sedangkan sistem kapitalisme menempatkan perempuan seolah sebuah barang yang bisa diperjualbelikan.

Bukan hanya menempatkan perempuan dengan posisi yang mulia dengan menerapkan hukum islam yang berkaitan dengan perempuan.

Lebih dari itu Islam memberikan solusi menyelesaikan masalah perzinahan. Dalam Islam pelaku zina diberikan sanksi yang berat. Karena zina termasuk dosa besar. Bagi pelaku zina mukhson (yang sudah berkeluarga) sanksinya adalah rajam hingga meninggal (HR Abu Daud).

Sedangkan pelaku zina ghoiru mukhson (yang gadis dan perjaka) maka sangsinya adalah didera hingga 100 kali. (Surat An Nur 2).

Sanksi ini hanya bisa diberlakukan oleh Khalifah yang menerapkan hukum Islam. Tak hanya itu, pemberian hukuman atas zina dilakukan dihadapan khalayak ramai sehingga memunculkan efek jera bukan hanya pada pelaku zina tetapi juga dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Sementara pelaku zina akan mendapatkan keringanan di akhirat karena sudah diberikan sanksi di dunia. Inilah fungsi sanksi/uqubat dalam islam sebagai Jawabir dan zawajir yang telah menjadikan sahabat dimasa dahulu berebut minta sanksi kepada Rasulullah.

Jika mereka khilaf melakukan kemaksiatan. langkah-langkah nyata dalam tataran negara untuk memutus mata rantai prostitusi adalah sebagai berikut: 1. Hukum penegakan hukum dan sanksi tegas yang menciptakan aspek jera oleh negara kepada semua pelaku prostitusi, termasuk mucikari, germo serta pemakai jasa PSK. (Hukum rajam dan Jilid).

2. Ekonomi penyediaan lapangan kerja sebagai jawaban atas faktor kemiskinan yang seringkali menjadi alasan utama PSK terjun ke lembah prostitusi, dan dalam hal ini negara harus memberikan jaminan kebutuhan hidup setiap anggota masyarakat, termasuk penyediaan lapangan pekerjaan, terutama bagi kaum laki-laki sebab perempuan semestinya tidak menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya.

(Penerapan sistem ekonomi Islam, termasuk alur kewajiban menafkahi dalam Islam, tidak memberikan aset negara untuk dikelola oleh swasta atau perorangan dengan orientasi laba sehingga terpenuhinya kas negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat).

3. Pendidikan Melalui pendidikan bermutu dan bebas biaya (gratis), serta pendidikan yang memberikan bekal ketakwaan selain kepintaran dan keahlian pada setiap orang agar mampu bekerja dan berkarya dengan cara yang baik dan halal. (Sistem pendidikan berupa tasqif (pembinaan) yang intens bukan hanya taklim dengan asas aqidah Islam dan membuang jauh racun pemikiran selain islam seperti HAM, Liberalisme, Sekulerisme dan filsafat yan merusak tatanan berfikir ummat).

4. Sosial Pembinaan untuk membentuk keluarga yang harmonis merupakan penyelesaian jalur sosial yang juga harus menjadi perhatian penguasa.

Hal ini disebabkan keluarga merupakan salah satu pilar dalam masyarakat yang ikut menentukan kualitas suatu generasi (menanamkan hak dan kewajiban suammi istri, tata cara membangun keluarga, mendidik anak serta menciptakan ketaqwaan individu didukung suasana masyarakat yang bersih dan taat pada nilai-nilai luhur agama serta dijauhkan dari berbagai akses yang tidak sesuai seperti pornografi, pornoaksi yang seringkali bebas beredar karena dalil hak asasi manusia).

5. Politik Penyelesaian prostitusi membutuhkan diterapkan dan kebijakan yang didasari oleh syariat Islam. Negara harus membuat undang-undang yang tegas dalam mengatur keharaman bisnis apapun yang terkait pelacuran.

Tidak boleh dibiarkan bisnis ini berjalan berdasar hukum permintaan dan penawaran semata tanpa pijakan yang benar dan salah sesuai syariat islam.

Nilai dan hukum Islam telah jelas dan mampu secara tegas menindak prostitusi dimana negara wajib menerapkannya dan menjaga setiap warganya dari setiap hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, termasuk memberangus bisnis pornografi sekalipun menguntungkan secara finansial.

Prostitusi bukan hanya sekedar masalah minimnya keimanan seseorang saja sehingga solusi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan menuntut peran dari seluruh pihak yaitu dengan peningkatan kualitas iman dan taqwa individu.

Pembentukan standar kehidupan masyarakat yang akan menjadi kontrol apabila terdapat pelanggaran syariat, dan peran vital negara sebagai penegak hukum.

Dalam pembentukan sistem yang memutus mata rantai prostitusi dengan menegakan sistem ekonomi, sosial, hukum dan budaya yang mampu menyelamatkan rakyat dari kemaksiatan, salah satunya adalah prostitusi dan dalam hal ini adalah dengan menerapkan Islam secara total dalam bingkai institusi negara khilafah. Wallahu A'lam Bishowab..