Minggu, 4 SEPTEMBER 2022
Oleh : Hj. Padliyati Siregar, ST
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa negara telah mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp502,4 triliun dan berpotensi ditambah Rp195 triliun tersebut masih belum tepat sasaran, dan sebagian besarnya dinikmati oleh orang kaya.
"Nah, Rp698 triliun itu siapa yang menikmati? Dengan ratusan triliun subsidi yang kita berikan, yang menikmati adalah kelompok yang justru paling mampu. Karena mereka yang mengkonsumsi BBM itu, entah Pertalite, Solar, atau bahkan Pertamax," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Kebijakan Subsidi BBM, di gedung Kementerian Keuangan, Jumat(26/8/2022).
Sri Mulyani memerinci, sebagian konsumen solar adalah rumah tangga dan sebagiannya lagi dunia usaha. Sebanyak 89% dari 15—17 juta kilo liter solar dinikmati oleh dunia usaha dan 11% dinikmati oleh rumah tangga.
Dari konsumsi rumah tangga tersebut, sebanyak 95% dinikmati oleh rumah tangga yang mampu dan hanya 5% yang dinikmati oleh rumah tangga tidak mampu.
Untuk Pertalite, Sri Mulyani menyampaikan bahwa situasinya tidak jauh berbeda. Total subsidi Pertalite yang besarnya Rp93,5 triliun, sebanyak 86% dinikmati rumah tangga dan sisanya 14% dinikmati oleh dunia usaha.
Dari yang dinikmati rumah tangga, sebanyak 80% adalah rumah tangga mampu dan hanya 20% yang merupakan rumah tangga miskin.
Pemerintah jelas tahu bahwa kenaikan harga BBM akan membuat ekonomi makin sulit. Angka inflasi akan terkerek naik, padahal inflasi sudah mencapai 4,94% pada Juli (yoy), melebihi prediksi pemerintah.
Bukan tidak mungkin, hiperinflasi yang diprediksi Ketua MPR Bamsoet akan benar-benar terjadi.
Selain itu, karena harga barang-barang naik, biaya produksi di dunia usaha akan naik. Efeknya adalah penurunan produksi yang berujung pengurangan karyawan sehingga jumlah pengangguran makin meningkat.
Hal ini akan berdampak sosial berupa maraknya kriminalitas. Dengan kenaikan harga BBM, jumlah orang miskin akan meningkat. Rakyat yang semula nyaris miskin akan menjadi benar-benar miskin. Dunia usaha juga terpukul.
Inflasi naik, biaya bahan baku akan turut naik. Jika tidak punya bantalan modal yang mencukupi, usaha akan gulung tikar. Di samping kemiskinan masyarakat juga terancam bahaya yang tak kalah ngerinya yaitu kriminalitas.
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana menyatakan tingkat kriminalitas di wilayah hukumnya naik 10 persen selama masa pandemi virus Corona. Sementara itu Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono menyatakan peningkatan kriminalitas sebesar 19,72 persen dari masa sebelum pandemi.
Memang, kemiskinan dan kriminalitas adalah dua hal yang tak terpisahkan. Sekalipun tak semua kejahatan dilatarbelakangi tuntutan kebutuhan mengisi perut, tapi tak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan menjadi pendorong utama seseorang melakukan tindakan kriminal semacam pencurian, perampokan, penjambretan, dll. Demikianlah efek domino naiknya harga BBM.
Melihat besarnya risiko kenaikan harga BBM, jika memang pemerintah peduli terhadap rakyat, keputusan menaikkan harga BBM tidak akan dilakukan.
Namun, realitasnya tidaklah demikian Jelas ini sebuah kezaliman yang besar terhadap seluruh rakyat terutama rakyat miskin dan hampir miskin.
Betapa tidak, di saat sebagian besar rakyatnya mengalami guncangan ekonomi akibat dampak dari Covid-19, ternyata pemerintah tetap tega mengambil untung besar dari bisnis BBM yang sejatinya milik rakyat karena sebagian besar digali dari perut bumi Indonesia.
Semua kebijakan buruk dan zalim ini akibat diterapkannya sistem demokrasi kapitalis. Sistem ini telah menjadikan penguasa tidak lebih dari sekadar makelar yang berkelindan dengan kepentingan para pemilik modal dalam mendagangkan hajat hidup publik.
Sistem ini juga telah melahirkan penguasa zalim tanpa empati sedikit pun kepada rakyatnya, yang menghilangkan fungsinya sebagai penjaga dan pelayan rakyat. Pengelolaan Sumber Energi dalam Islam Kondisi ini berkebalikan dengan sistem Islam.
Dalam sistem Islam, posisi pemimpin/penguasa adalah sebagai pengurus rakyat. Penguasa bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Setiap jiwa rakyatnya akan dipertanggungjawabkan di hari penghisaban.
Menyadari hal ini, penguasa dalam Islam akan berkhidmat untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini dilengkapi dengan sistem yang benar karena berasal dari Sang Khalik. Sistem pemerintahan Islam yakni khilafah memosisikan BBM sebagai kepemilikan umum. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:
اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Khilafah akan menjamin kebutuhan BBM rakyat dan menjadikannya sebagai sumber kekuatan negara.
Untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, khilafah bisa menempuh dua kebijakan: Pertama, mendistribusikan minyak, gas dan kepada rakyat dengan harga murah.
Kedua, mengambil keuntungan dari pengelolaan energi untuk menjamin kebutuhan rakyat yang lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan termasuk terpenuhinya sandang, papan dan pangan.
Dengan demikian, khilafah bisa mengelola secara mandiri dan tidak diintervensi oleh negara mana pun. Khilafah akan mewujudkan swasembada energi. Hasil dari pengelolaan energi akan membawa kemakmuran bagi rakyatnya dan menjadi kekuatan bagi negara.
Negara bukan saja mewujudkan kemandirian energi tetapi juga bisa menjadikan energinya sebagai kekuatan diplomasi.
Untuk itu, khilafah sejak pertama kali berdiri segera melakukan pengembangan infrastruktur energi yang diperlukan untuk menjamin kebutuhannya dan memastikan agar energi tersebut tidak keluar dari negara dan jatuh ke tangan negara-negara penjajah. Dalam khilafah, BBM murah bukan lagi mimpi, tapi menjadi kenyataan. (**)