Kamis, 4 NOPEMBER 2021
Oleh: Rahmi Surainah, M.Pd
Mau murah tapi langka itulah jika mau mendapatkan solar. Rakyat miskin maka layanannya buruk, antre untuk mendapatkannya. Beda jika mahal kualitas layanan oke.
Berjejer kendaraan besar/ truk berbahan bakar solar antre di SPBU. Kelangkaan solar kerap terjadi, itulah jika subsidi. Beda dengan bahan bakar lain nonsubsidi tidak perlu menunggu lama.
Seperti yang diungkapkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Logistik Forwarded Indonesia (ALFI) Samarinda, Muhammad Gobel, laporan dari rekan angkutan logistik harus mengantre selama dua malam untuk mendapatkan bahan bakar solar.
"Kami mengindikasikan beberapa penyebab kondisi ini yaitu ada pihak-pihak yang melakukan penyelewengan karena ada disparitas harga yang cukup jauh antara Solar bersubsidi dengan yang tidak bersubsidi," ujar Gobel.
Saat ini solar bersubsidi berada pada harga Rp 5.100, sedangkan untuk yang tidak bersubsidi di atas Rp 9.000. Pihak DPC ALFI Samarinda meminta solusi kepada Walikota Samarinda, Andi Harun, untuk opsi pembangunan SPBU di kawasan Palaran Samarinda yang diperuntukkan khusus angkutan logistik. (RRI.co.id)
Hal tersebut pun ditanggapi anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar yang mencurigai SPBU telah bersekongkol dengan pihak perusahaan tambang ilegal. Bahkan, truk-truk yang antri itu juga bekerja sama dengan tambang ilegal.
“Antrian BBM jenis solar memiliki kaitan erat dengan tingginya harga batu bara. Sehingga produksinya pun semakin besar-besaran. Pasti butuh BBM juga,” ungkapnya. Lebih lanjut, jika harga batu bara anjlok, tidak mungkin mengantri solar, dan tidak mungkin pula stok solar mulai langka.
Hal ini membuat politisi PDI-P itu merasa geram. Ia pun meminta kepada Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda untuk segera mengevaluasi kinerja Pertamina yang diduga menjual BBM-nya secara ilegal.
Dia juga mengatakan jika masih ada tambang ilegal yang beroperasi, maka permasalahan tersebut akan terus timbul. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada Pemkot Samarinda agar secepatnya bertindak. (Suarakaltim.id, 18/10/2021)
Menanggapi hal tersebut, Walikota Samarinda Andi Harun, akan berkomunikasi dengan Pertamina agar disediakan waktu pengisian bahan bakar bagi angkutan logistik mulai dari pukul 02.00 dini hari hingga pukul 06.00 pagi.
Saat ini menurutnya pemerintah kota Samarinda tetap memperhatikan kondisi masyarakat secara umum agar harga BBM tetap dapat terkendali dan terhindar dari inflasi.
Demikianlah gambaran buruknya layanan terhadap rakyat miskin. Solar dikurangi jatah sebagai upaya penghapusan subsidi, pemerintah sepertinya tidak sudi lagi melayani jika rakyat maunya murah apalagi gratis.
Padahal, SDA berupa minyak kaya tapi sayang untuk rakyat perhitungan. Kelangkaan BBM tidak seharusnya terjadi di daerah yang berdekatan dengan pusat minyak. Tapi apalah daya kekayaan berupa BBM tidak bisa dinikmati rakyat sendiri.
Pasal yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat" (pasal 33 ayat 1) hanya sebatas normatif dalam sistem demokrasi.
Dalam kitab Sistem Ekonomi Islam jika terjadi problem ekonomi, sebenarnya muncul dari pandangan (konsep) tentang kepemilikan, jeleknya pengelolaan kepemilikan, dan buruknya distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia.
Inilah yang terjadi dalam sistem kapitalis sekuler saat ini kesalahan paradigma berbuah liberalisasi SDAE. Kebebasan kepemilikan dan pengelolaan SDAE termasuk BBM seharusnya milik negara dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat namun faktanya dikelola oleh swasta atau asing.
Kalah saing teknologi dan ahli menjadi alasan, bukankah negara seharusnya bisa mengoptimalkan potensi dalam negeri. Selain itu, subsidi kepada masyarakat dianggap sebagai beban sehingga pemerintah terus berusaha untuk mengurangi/ menghilangkan subsidi.
Buktinya, bensin yang awalnya diprioritaskan kepada masyarakat non plat merah kini pun mulai ditarik di lapangan. Pelayanan pemerintah termasuk Pertamina milik negara perannya kalah saing dengan swasta sehingga tercipta suasana bisnis kepada rakyat.
Pelayanan BBM yang seharusnya murah bahkan gratis akhirnya dikapitalisasi. Dalam Islam, SDAE dikelola syariat sehingga peruntukannya dikembalikan kepada masyarakat tanpa syarat, murah bahkan gratis dan pelayanan berkualitas. Pemerintah akan melayani masyarakat sepenuh hati tanpa perhitungan untung rugi.
Rasulullah Saw bersabda: "Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api." (HR Ibnu Majah).
Kelangkaan BBM berupa solar adalah bukti buruknya layanan riayah Kapitalisme saat ini. Saatnya tinggalkan Kapitalisme, kembali kepada sistem Syariat Islam kaffah in syaa Allah berkah. Wallahu'alam...(**)