Sabtu, 4 SEPTEMBER 2021

Oleh : Risnawati, S.Tp.

(Pegiat Opini Muslimah Kolaka)

Masih ditengah pandemi, kini para pejabat dan politisi negeri ini telah disibukkan dengan menggalang dukungan pilpres 2021. Seolah-olah mengamankan kedudukan lebih penting daripada perhatian terhadap penanggulangan covid-19 hingga tuntas.

Dilansir dari Tribunnews.Com - Analis politik dan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, berharap Partai Demokrat dan PKS tetap konsisten di pihak oposisi bila PAN betul merapat ke koalisi pemerintah.

Pangi menyebut negara tanpa ada kekuatan oposisi tidaklah baik. "Sudah 82 persen koalisi pendukung presiden berkuasa, tinggal PKS dan Demokrat, semoga konsisten tidak jadi tukang stempel dan mengamini semua kebijakan pemerintah," ungkap Pangi saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (28/8/2021).

“Demokrasi tanpa oposisi, pemerintah tanpa oposisi adalah pemerintahan masturbasi, keenakan dan asyik sendiri," tambahnya.

Pangi menyebut jalannya kepemimpinan idealnya memiliki kekuatan koalisi dan oposisi yang berimbang.

"Jika presiden hanya didukung kekuatan minoritas parlemen cenderung membuka peluang pemakzulan bagi presiden."

"Apabila presiden didukung kekuatan mayoritas mutlak di parlemen maka yang cenderung terjadi adalah pemerintahan yang kolutif dan koruptif," ungkap Pangi.

Sementara itu mengenai merapatnya PAN ke pemerintahan Jokowi, Pangi memprediksi PAN akan mendapat satu atau dua kursi menteri. Artinya, Pangi menilai kemungkinan reshuffle akan terjadi di tubuh kabinet setelah PAN merapat. Inilah gambaran politik demokrasi.

Sistem politiknya mendorong lahirnya parpol-politisi pengabdi kursi bukan pelayan kemaslahatan rakyat.

Rapuhnya Demokrasi

Kerapuhan demokrasi tidak bisa diperbaiki hanya melalui penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu.

Bagi demokrasi, prinsip kebebasan (liberalisme) adalah mutlak. Bahkan bisa dikatakan, prinsip ini merupakan nyawa sekaligus pilarnya demokrasi. Tanpa kebebasan, demokrasi berarti mati.

Maka dalam sistem politik demokrasi segala bentuk pengekangan terhadap hak kebebasan rakyat harus dicegah.

Termasuk intervensi paham keagamaan yang dipandang bisa memberi peluang lahirnya tirani kekuasaan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

Itulah kenapa dalam sistem demokrasi, praktik riba, pornoaksi, pornografi, dan minol yang jelas-jelas haram dalam Islam, justru bisa jadi legal.

Yakni ketika mayoritas rakyat di parlemen dan penguasanya menghalalkannya berdasar kesepakatan. Sehingga buruknya realitas demokrasi ini memang tak bisa ditutupi-tutupi.

Namun negara-negara Barat tetap intens mempropagandakan agar seluruh bangsa di dunia khususnya negeri-negeri muslim mengadopsi sistem ini.

Kebijakan-kebijakan dari penguasa pun yang selama ini tidak pro dengan rakyat telah menjadi bukti bahwa realitas kekuasaan yang didapatkan dari suara rakyat membuat mereka tidak dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah diamanahkan dari rakyat.

Tak heran jika banyak yang berpandangan orang-orang seperti inilah yang banyak diuntungkan. Karena sistem politik yang ada cenderung membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan dan memunculkan konflik kepentingan. Namun yang paling disayangkan, justru saat partai politik menggunakan situasi ini demi menarik keuntungan.

Karena bagi mereka yang penting adalah bagaimana menjadi partai pemenang. Lalu setelah itu kalangan elitenya bisa bagi-bagi kue kekuasaan.

Hal ini tentu menyalahi fungsi dasar partai politik. Namun dalam demokrasi fungsi parpol memang sudah dikerdilkan. Ia hanya berperan sebagai kendaraan politik atau sekadar batu loncatan untuk menuju kekuasaan.

Dengan demikian, kekuatan modal inilah yang akan menjadi alasan para penguasa memalingkan loyalitasnya pada mengurusi rakyatnya.

Oleh karena itu, kekuasaan atau kepemimpinan dalam demokrasi menjadi identik dengan prestise, kebanggaan, akses mudah atas lahan proyek dan bisnis, serta semua hal yang bernilai material. Hingga berlomba-lombalah manusia untuk meraihnya, tanpa dibebani rasa takut akan pertanggungjawaban di keabadian.

Tak ada nilai halal haram, bahkan sekadar nilai-nilai moral sekalipun. Apa pun cara bisa dilakukan, termasuk memanfaatkan semua sumber daya dan kesempatan yang ada pada mereka.

Wajar jika kita melihat aksi saling sikut, saling jegal, dan saling fitnah pun menjadi hal biasa. Begitu pun kolusi dan nepotisme menjadi sesuatu yang lumrah.

Alhasil, realitas demokrasi yang sedemikian tentu bersebrangan dengan Islam. Islam jelas menolak paham sekularisme dan kebebasan. Karena Islam tegak di atas keyakinan bahwa keimanan mengharuskan kehidupan terikat dengan aturan Islam.

Islam Solusi Konfrehensif

Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam. Islam menghargai nyawa manusia. Allah SWT berfirman, “…

Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya…” (QS al-Maidah [5]: 32)

Dalam sistem kepemimpinan Islam bisa dilaksanakan secara lebih efektif, efisien dan hemat, tanpa harus melalui proses yang panjang (rantai proses pemilihan lebih pendek), melelahkan dan membutuhkan modal uang sangat besar seperti dalam sistem demokrasi. Rasulullah Saw. telah mengangkat Muadz bin Jabal menjadi wali di wilayah Janad, Ziyad bin Walid di wilayah Hadhramaut, dan Abu Musa al-‘Asy’ari di wilayah Zabid dan ‘Adn.

Rasulullah Saw. memilih para wali dari orang-orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan memegang urusan pemerintahan, yang memiliki ilmu dan yang dikenal ketakwaannya serta mampu “mengairi” hati rakyat dengan keimanan dan kemuliaan negara.

Suasana keimanan yang ada dalam sistem Islam menjadikan penyelenggaraan aparatur negara Khilafah dapat berjalan dengan amanah.

Begitu pula, fungsi pemimpin dalam Islam adalah mengurusi rakyatnya secara sungguh-sungguh dan melindungi rakyat, baik dari ancaman kelaparan, kemiskinan, termasuk penyakit; dalam hal ini kerawanan tertular virus berbahaya seperti Covid-19 ini.

Jadi, jika dibandingkan dengan sistem demokrasi, sistem Islam jauh lebih efektif dan efisien serta selalu mengutamakan keselamatan rakyat.

Maka seluruh aspek kehidupan, wajib diatur dengan syariat Islam. Termasuk aspek politik yang menjadikan kekuasaan justru sebagai satu-satunya metode penerapan Islam.

Justru penerapan Islam inilah yang akan mencegah segala bentuk keburukan yang justru terbuka lebar dalam sistem sekuler demokrasi kapitalis neoliberal.

Dalam sistem Islam, Negara akan berperan sebagai pengurus dan penjaga bagi seluruh rakyat. Bukan pengurus dan penjaga para pemilik modal.

Karena negara dalam sistem Islam tegak di atas baiat rakyat, bukan di atas sokongan para pemilik modal. Dengan sistem politik Islam, negara akan memiliki kemandirian dan kedaulatan.

Dengan sistem ekonomi Islam, negara akan mampu mewujudkan kesejahteraan. Dengan sistem sosial, hukum dan hankam yang diterapkan, masyarakat akan terjaga dari hal-hal yang merusak dan membahayakan.

Termasuk tercegah dari perampokan kekayaan alam yang lazim terjadi dalam sistem demokrasi kapitalis neoliberal. Walhasil, hakikat inilah yang semestinya dipahami umat Islam.

Bahwa demokrasi bukanlah habitat kaum muslimin dalam memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Maka, tak ada alasan bagi kita untuk mempertahankan sistem demokrasi sekular ini.

Demokrasi memang bisa dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan. Tapi demokrasi tak akan membiarkan Islam berkuasa dan menang.

Lalu masihkah, kita akan berharap pada demokrasi? Padahal kemenangan Islam terdahulu justru diraih melalui jalan dakwah yang dituntun wahyu.

Sudah saatnya kita campakkan demokrasi dan segera beralih pada sistem kepemimpinan Islam.

Caranya, tak lain dengan menggencarkan dakwah mengembalikan kehidupan Islam agar Islam rahmatan lil ‘alamiin bisa terwujud. Wallahu a’lam.