Metode Online untuk Konseling Ditengah Wabah Pandemi

Minggu, 8 Nopember 2020

TAUFIKURRAHMAN

Mahasiswa IAIN Samarinda

Corona Virus Desese-2019 atau yang lebih dikenal dengan sebutan COVID-19 ini benar-benar telah mengubah sistem tatanan birokrasi disuatu negara secara drastis, termasuk Indonesia.

Adanya perubahan sistem tatanan tersebut, bisa kita lihat dengan terbentuknya kebijakan-kebijakan baru yang bermunculan, kebijakan ini meliputi: Pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC) di sekitar wilayah otoritas pintu masuk negara meliputi bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara.

Pembentukan TGC ini, sekaligus bertujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sekitaran wilayah otoritas tersebut. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pada bidang kesehatan medis, pemerintah menerbitkan kebijakan dengan kisaran anggaran senilai Rp. 75 trilliun, yang ditujukan untuk pembentukan perlindungan tenaga kesehatan. Pengupgradetan rumah sakit sebagai rujukan pasien COVID-19 hingga dana santunan kematian untuk tenaga medis.

Pada bidang sosial penerapan kebijakan pemerintah yang dibentuk melalui, pemberian dukungan logistik sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga pembebasan biaya listrik selama 3 bulan, kebijakan fiskal dan insentif pajak.

Pada kebijakan ini, pemerintah menerapkan relaksasi batas maksimal defisit APBN, 21 PPH pekerja sektor industri. Pengolahan yang penghasilannya dengan maksimal 200 juta dalam setahun ditanggung oleh pemerintah 100%, penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk pelaku Usaha Kredit Rakyat (KUR).

Selain lima poin kebijakan-kebijakan yang tuliskan diatas, masih terdapat beberapa kebijakan lain yang diterapkan oleh pemerintah. Yaitu, pembebasan para narapidana yang melalui program asimilasi, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kebijakan PSBB ini, tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 dan disetujui, serta ditanda tangani oleh Presiden, kemudian ditetapkan pada 3 April 2020 yang isinya terdiri dari 6 poin. 

Salah satu poinnya berisi, mengenai peliburan sekolah yang terhitung sampai 14 hari, dan kebijakan PSBB ini terus diperpanjang seiring perkembangan COVID-19 yang terus meningkat, hingga masuk pada kebijakan New Normal tahap dua.

Pada kebijakan inilah peraturan tentang libur sekolah dicabut oleh pemerintah, dan diganti dengan kebijakan belajar. Merdeka dari rumah yang juga bersamaan dengan adanya kebijakan Work From Home (Bekerja dari Rumah).

Belajar merdeka dari rumah dan Work From Home ini merupakan dua kebijakan yang sistem penerapannya berbasis online, yang mana pada sistem komunikasi penerapannya mengharuskan suatu interaksi dilakukan secara non verbal.

Dan kebijakan ini sangat erat kaitannya dengan suatu peralatan teknologi komunikasi. Baik itu berupa gadget hingga alat teknologi komunikasi lainnya, seperti laptop dan lainnya.

Pada dua kebijakan ini sangat banyak sekali metode-metode layanan komunikasi yang diberikan. Khususnya, pada kebijakan belajar merdeka dari rumah.

Pembahasan artikel ini penulis hanya akan terfokus pada kebijakan belajar merdeka dari rumah.

Penulis telah mengkaji ulang mengenai kebijakan merdeka belajar dari rumah yang telah diterapkan oleh pemerintah ini dan dilihat dari nama kebijakannya saja.

Sudah sangat jelas sekali yang menjadi sasaran kebijakan ini merupakan para pengajar dan para pelajarnya. Baik dari tingkatan yang paling rendah, yaitu taman Kanak-kanak (TK/RA), hingga tingkatan pelajar yang paling tinggi yaitu mahasiswa.

Namun, jika dilihat dari kacamata observasi di lapangan mengenai sasaran kebijakan ini, yaitu lebih kepada para pelajar.

Mengenai dampak diberlakukannya kebijakan ini. Sama seperti halnya kebijakan lainnya, yaitu ada yang positif dan ada juga yang negatif.

Untuk dampak positifnya kita telah dipermudah dalam pengaplikasiaannya. Entah itu berupa tidak adanya lagi antar jemput ke sekolah, yang dilakukan oleh orang tua.

Tidak adanya lagi menempuh perjalanan jauh yang berkilo-kilo meter dari rumah menuju ke sekolah dan yang lainnya.

Sedangkan untuk dampak negatifnya, justru sebaliknya, yaitu lebih banyak hal yang dirugikan.

Kita sebut saja salah satu contohnya , adalah pada sektor ekonomi dan adanya perubahan pola kebiasaan yang mempengaruhi mental para pelajar.

Bagi para pelajar tingkat menengah atas dan Perguruan Tinggi sistem pada kebijakan ini mungkin bukanlah sesuatu yang baru. Namun, menjadi hal baru bagi para pelajar tingkat dasar dan menengah pertama.

Nah, kerugian karena adanya perubahan pola kebiasaan yang berdampak pada mental para pelajar inilah, yang juga sangat perlu pemerintah dan orang tua perhatikan agar dapat segera mengantisipasinya.

Adanya kecenderungan pola kebiasaan lama, yang kemudian dialihkan secara langsung pada pola kebiasaan baru, memang akan sangat berdampak pada mental seseorang.

Dan inilah yang telah dirasakan oleh para pelajar kita di Indonesia. Khususnya, pada tingkatan dasar dan menengah pertama. Sebab, pada fase inilah belum adanya kematangan para pelajar dalam hal berpikir.

Pentingnya tiga hal ini, yaitu pengelolaan waktu dan pengawasan oleh kedua orang tua. Serta kreatifitas layanan yang diberikan oleh sekolah dan guru pendamping (Mata pelajaran/BK), sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan ini.

Dari tiga hal tadi, kita ambil contoh yaitu layanan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling (BK) di sekolah.

Sebagai pemangku profesi konselor di sekolah yakni guru BK, menyelaraskan kebijakan merdeka belajar dari rumah yang telah diterapkan oleh pemerintah merupakan keharusan, dan metode konseling online adalah jawabannya.

Seperti metode pembelajaran online yang diterapkan pada umumnya. Metode konseling online juga menerapkan pemberian layanan yang berupa yakni, video calls, voice calls, dan berkirim pesan.

Sangat penting bagi seorang konselor di sekolah untuk memastikan keberhasilan pemberian layanan konseling terhadap siswanya meskipun secara online. Dan cara yang paling efektif adalah dengan pemberian layanan konseling online berupa video calls. (**)

Editor: Ahmad Yani

#satgascovid19 #ingatpesanibu #ingatpesanibuwajibpakaimasker #ingatpesanibuwajibjagajarak #ingatpesanibuwajibcucitangan #wajibpakaimasker #wajibjagajarak #wajibjagajarakhindarikerumunan #wajibcucitangan #wajibcucitangandengansabun