Pengesahan RUU Cipta Kerja, Membongkar Wajah Asli Kapitalisme

Jumat, 16 Oktober 2020

Oleh : Annisa Putriawantiko (Mahasiswa)

Indonesia memanas, ! begitulah sekiranya ungkapan yang tepat untuk menggambarkan situasi negeri kita hari ini.

Bagaimana tidak, di tengah kondisi genting akibat pandemi Covid-19 yang belum juga menemukan titik temu, publik dikejutkan dengan kabar pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang sudah dari beberapa bulan lalu mulai diomongkan, lalu berakhir pada ketok palu dalam Sidang Paripurna DPR yang digelar, Senin, 5 Oktober 2020, lalu. 

RUU ini dinilai menghilangkan hak pekerja dan memberi angin segar bagi pelaku usaha. Di antara pasal kontroversi tersebut ialah penghapusan Upah Minimum Kota/Kabupaten sebagai dasar upah minimum pekerja; peningkatan waktu kerja lembur yang dianggap sebagi bentuk eksploitasi pada pekerja; pengurangan nilai pesangon; perjanjian kerja waktu tertentu yang terus diperpanjang alias kontrak seumur hidup; ketentuan cuti, dan sejumlah pasal lain yang mengabaikan hak pekerja, lingkungan hidup, dan partisipasi publik sebagai check and balance bagi pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sahkan RUU Ciptaker di tengah malam, tanpa memperhatikan aspirasi penolakan publik.

Usai disahkannya senin lalu, sontak hal itu langsung mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat hingga aksi turun ke jalan oleh ribuan masa diberbagai wilayah pun turut dilakukan, tak ketinggalan jagad sosial media pun dipenuhi dengan seruan untuk menolak RUU Ciptaker hingga berhasil menduduki trending topik di twitter selama 2 hari berutut-turut. Namun kesemua itu tak sedikitpun didengar, alhasil RUU Cipta Kerja tetap disahkan.

Dikutip dari suara.com, Fraksi Partai Demokrat DPR walk out saat rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja untuk menjadi undang-undang.

"Jadi karena pimpinan sewenang-wenang tidak dikasih kesempatan kami untuk sampaikan pandangan, maka kami mengambil sikap walk out," ujar Benny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). 

Ia pun menyatakan RUU ini tidak memperhatikan rakyat kecil seperti petani, nelayan, pedagang, dan lainnya.

"Hanya berikan legalisasi, deskriminalisasi terhadap pebisnis yang selama ini lakukan perambahan hutan, itu yang terjadi. Bagaimana kita bisa setujui RUU semacam ini, maka kami menolak," sambung Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia pun turut memberikan pendapatnya tentang RUU Ciptaker.

“Pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, karena akan memberikan lebih banyak ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Jika disahkan, RUU ini bisa membahayakan hak-hak pekerja,” ujarnya yang dikutip dalam website tirto.id.

Penolakan juga datang dari Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, "Simpulan besar, fundamental substansialnya ialah bahwa filosofi dari RUU tersebut rapuh sekali. Bertentangan dengan moralitas konstitusi 1945," kata Busyro dikutip dari keterangan video, Rabu, 15 Juli 2020. (dikutip dari nasional.tempo.com)

RUU Cipta Kerja Untuk Siapa ? Pengesahan RUU Cipta Kerja terlihat sangat terburu-buru bak kejar tayang sebagai sesuatu yang mendesak, padahal nyatanya RUU Ciptaker sama sekali bukanlah perihal yang urgent saat ini, Corona yang sudah merenggut ribuan nyawa seharusnya yang menjadi fokus pembahasan, bukan yang lain.

Lebih-lebih rakyat tidak memerlukan RUU ini justru sebagian besar menolak keras , lantas disahkannya RUU Cipta Kerja tersebut atas kepentingan siapa ? jelas bukan untuk rakyat.

Jika dilihat pasal-pasal yang beredar memang terlihat bukan berisi bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, tersedianya lapangan pekerjaan, terjaminnya upah para pekerja dengan layak, dan hal lain yang menunjang kesejahteraan bagi rakyat.

Namun berbalik dari semua itu justru di dalamnya nampak jelas lebih condong dan berpihak hanya pada pengusaha atau pemilik modal, dan berpotensi besar akan menekan rakyat kecil, bahkan para pekerja terancam kehilangan haknya.

Maka bisa dikatakan pemerintah mendesak segera mensahkan RUU Ini demi memuluskan kepentingan kaum Kapitalis, investasi asing dan aseng. Kini ‘dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat’ tinggal lah selogan semata yang terlupa, ketika rakyat bersuara langsung menutup mata dan telinga. Tetapi ketika hendak menjabat, berbondong-bondong datang pada rakyat dengan bermanis muka.

Ibarat suara rakyat dibutuhkan hanya saat pemilu, setelah menang, lupa dan acuh terhadap mereka.

Sungguh ironi! Inilah potret buruknya sistem Kapitalisme yang bercokol pada hari ini, sistem yang berasaskan manfaat dan keuntungan serta didesain hanya untuk para pemilik modal. Sehingga, menjadikan para pemain di dalamnya bersikap rakus dan serakah hanya memikirkan keuntungan yang tak jauh-jauh dari jabatan dan kekuasaan.

Dengan begitu, wajar dalam sistem demokrasi yang merupakan bagian dari Kapitalisme, ketika mengeluarkan kebijakan dan keputusan bukanlah murni untuk kemaslahatan rakyat, melainkan ada keuntungan dan kepentingan tersirat di dalamnya.

Termasuk RUU Ciptaker ini yang merupakan bentuk pengkhianatan DPR dan pemerintah secara sistematis, yang memenangkan kepentingan kaum Kapitalis. Sebenarnya RUU Ciptaker ini bukanlah satu-satunya produk buatan Kapitalisme-Demokrasi, melainkan banyak undang-undang lain yang juga tak berpihak pada rakyat.

Terbukti sebelum disahkannya RUU Ciptaker, sudah banyak masyarakat yang susah, kelaparan, tidak memiliki pekerjaan dan lainnya, apalagi setelah disahkannya RUU Ciptaker ini, tentu akan menambah beban dan kesulitan masyarakat.

Maka dengan begitu, hendaknya hal ini menyadarkan kita bahwa segala macam bentuk aturan dan kebijakan produk Kapitalisme sejatinya tidak dapat melepaskan kita pada lembah kesengsaraan. Islam Sebagai Solusi Dalam paradigma Islam, negara adalah khodim al ummah.

Yakni pelayannya umat, mengurusi kepentingan dan kemaslahatan umat. Negara bertugas memberi jaminan dan pelayanan. Menjamin penghidupan, kesejahteraan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyat. Di sistem pemerintahan Islam, regulasi dan Undang-undang yang dibuat tidak akan menyalahi syariat.

Legislasi hukum dalam sistem Islam dibuat sesuai ketentuan Islam. Tidak ada politik kepentingan. Tidak ada pula produk hukum yang dibuat berdasarkan kepentingan manusia.

Dalam Islam, negara akan menjalankan roda perekonomian sesuai dengan syariah Islam. mengelola kekayaan alam yang telah Allah berikan untuk rakyat. Kekayaan alam tersebut harus dikelola mandiri oleh negara, tidak dimiliki oleh segelintir individu atau negara asing.

Hasilnya sepenuhnya dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan sisanya menjadi salah satu pos pemasukan keuangan negara untuk membiayai sejumlah layanan yang dibutuhkan rakyat.

Penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) oleh negara tersebut menjadikan perekonomian negara akan stabil dan rentan terkena resesi, sebab tidak lagi bergantung dengan negara asing. Sehingga negara mampu memenuhi segala kebutuhan pokok warga negaranya, termasuk pekerjaan akan dijamin penuh oleh negara.

Dan adapun teknis memberi upah atau gaji dalam Islam berdasarkan tenaga si pekerja atau sesuai dengan pekerjaannya, tidak ada tinggi dan rendah, melainkan sesuai dengan porsinya yaitu adil terhadap para pekerja.

Demikianlah sedikit gambaran bagaimana Islam mensejahterakan masyarakat termasuk di dalamnya para pekerja. Kesemua itu terjadi akibat buah dari penerapan Islam secara keseluruhan dalam kehidupan.

Maka jika menginginkan keadilan tanpa kecewa, Islam kaffah lah solusinya.

Wallahu’alam bisshawab.

Editor: Ahmad Yani