Selasa, 8 September 2020
Oleh: Tatik utomo (Pemerhati sosial)
Pemblokiran penayangan Film 'Jejak Khilafah di Nusantara' oleh pemerintah menuai polemik di kalangan masyarakat. Film tersebut diblokir ditengah-tengah siaran langsung secara virtual.
Sebelumnya, Film Jejak Khilafah di Nusantara diluncurkan pada Minggu (2/8/2020) lalu, dibuat oleh Nicko Pandawa dan Komunitas Literasi JKDN dan diputar perdana pada Kamis 20 Agustus 2020 kemarin.
Namun film tersebut sempat diblokir beberapa kali di tengah pemutaran film. Akun Instagram @jejakkhilafahdinusantara mengunggah pengumuman tersebut.
Akun tersebut mengunggah tampilan layar saat film diblokir. Video tidak tersedia. Konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena ada keluhan hukum dari pemerintah," demikian isi notifikasi pemblokiran film seperti dilansir dari suara.com, Jumat 21 Agustus 2020.(Galamedia,21/08/2020).
Film dokumenter ‘Jejak Khilafah di Nusantara’ yang tayang di YouTube sejak kemarin, Kamis 20 Agustus 2020 diblokir. Film tersebut sebelumnya disiarkan secara Live. Lalu, tidak bisa diakses.
Youtube diketahui memblokir tayangan itu dengan menyebut ‘Konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena ada keluhan hukum dari pemerintah.'
Dilihat terkini.id hingga Jumat 21 Agustus 2020, terlihat terlihat tayangan video itu sudah dilihat hingga 278.372 kali.(terkini,21/08/2020).
Dari wacana di atas dapat kita lihat bagaimana film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara menuai kontroversi di negeri ini.
Bukannya mendapat sambutan atau apresiasi tapi pemblokiran yang dilakukan youtube atas laporan dari pemerintah seolah menegaskan penolakan pemerintah atas film sejarah Islam di Nusantara.
Pemblokiran film dokumenter " Jejak Khilafah Di Nusantara” sungguh merupakan ironi dalam negeri demokrasi kita. Dimana kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi hanyalah ilusi.
Bila kita mau mencermati lebih dalam lagi film dokumenter jejak khilafah di nusantara seharusnya menjadi sangat layak untuk diapresiasi atau bahkan ditonton.
Karena film dokumenter ini menggambarkan sejarah tentang eratnya hubungan Khilafah dengan Nusantara. Bahkan film ini bukan hanya asal-asalan ataupun rekayasa sang sutradara, melainkan dibuat berdasarkan informasi yang valid berdasarkan data yang valid pula.
Yang tak kalah pentingnya film dokumenter jejak khilafah di nusantara dibuat berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ditemukan di setiap daerah yang menjadi sumber dalam pembuatan film dokumenter ini.
Bahkan film dokumenter jejak khilafah di nusantara dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Yang patut dipertanyakan adalah apakah dari penayangan film dokumenter tentang sejarah hubungan khilafah dengan nusantara tersebut ada hukum-hukum yang dilanggar oleh sang pembuat film? Tentu saja jawabannya adalah tidak! Seharusnya dari peristiwa pemblokiran film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara oleh pemerintah, umat semakin sadar bahwa ada upaya untuk mengaburkan dan menguburkan sejarah Khilafah di Nusantara.
Ada pihak-pihak yang meradang dengan tayangnya film tersebut dan akhirnya menghadang agar film tersebut tidak sampai tayang di ranah publik. Upaya pemblokiran sejarah Khilafah yang ada di Nusantara adalah wujud kekalahan intelektual, hipokrisi demokrasi dan upaya untuk menghilangkan sejarah Khilafah dari Nusantara.
Padahal sebagai muslim kita seharusnya berbangga bahwa Nusantara kita ternyata adalah bagian dari sejarah khilafah, yang pernah membantu perjuangan para syuhada dalam mengusir dan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.
Sebagai seorang muslim seharusnya kita sadar bahwa Jejak Khilafah ada dan membekas dalam diri seorang muslim.
Karena bagaimanapun keislaman kita saat ini adalah jejak khilafah yang mengirimkan para da'i dan juga wali dari negara Khilafah.
Keislaman kita bukan karena para musafir dan juga bukan dari pedagang gujarat yang membawa ajaran islam.
Seperti yang selama ini kita pelajari di sekolah. Karena Khilafahlah saat ini kita diberikan nikmat berupa iman islam yang saat ini kita banggakan.
Wallahu A'lam bishowab.
Editor: Ahmad Yani