Kamis, 30 Juli 2020
Oleh: Djumriah Lina Johan (Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam)
Peta dukungan untuk bakal pasangan calon di Pilwali Balikpapan kian mengerucut. Tampaknya, partai politik pemilik suara di legislatif, sepakat mengusung bakal pasangan calon petahana, Rahmad Mas’ud.
Sehingga memunculkan peluang calon tunggal melawan kotak kosong pada pesta demokrasi, 9 Desember 2020 nanti. Hingga kemarin, sudah ada tujuh parpol yang telah merekomendasikan Rahmad Mas’ud untuk maju dalam pilwali.
Enam parpol mengusung bakal pasangan calon yang sama, yakni Rahmad Mas’ud dan Thohari Aziz, yang juga wakil ketua I DPRD Balikpapan. Hanya satu partai politik yang merekomendasikan bakal calon wakil wali kota yang berbeda untuk Rahmad Mas’ud.
Adalah Partai Gerindra yang justru merekomendasikan Sabaruddin Panrecalle untuk mendampingi Rahmad Mas’ud. Sebagaimana diketahui, 6 parpol yang merekomendasikan bakal pasangan calon Rahmad Mas’ud dan Thohari Aziz adalah PDIP (8 kursi), PKS (6 kursi), Golkar (11 kursi), Demokrat (4 kursi), dan Hanura (2 kursi).
Dengan demikian, jumlah dukungan yang dikumpulkan bakal pasangan calon ini adalah 31 kursi. Sementara syarat bakal pasangan calon untuk diusung oleh partai politik adalah 9 kursi atau 20 persen dari jumlah kursi di DPRD Balikpapan sebanyak 45 kursi.
Namun, Gerindra yang memiliki 6 kursi di DPRD Balikpapan, justru menerbitkan rekomendasi berbeda untuk Rahmad Mas’ud. Tak ingin, sekadar menjadi pendukung, partai berlambang garuda berwarna emas ini pun mengutus kadernya sendiri.
Yakni, Sabaruddin Panrecalle yang juga wakil ketua II DPRD Balikpapan sebagai pendamping Rahmad Mas’ud. Hal tersebut, cukup logis. Mengingat, Gerindra merupakan partai penentu. Dukungan menentukan jumlah pasangan calon pada pilwali Balikpapan 2020.
Seakan memperlihatkan nilai tawar itu, pengurus DPC Gerindra Balikpapan menggelar konferensi pers di sekretariatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kompleks Ruko Balikpapan Permai (BP), Balikpapan Kota, Rabu (22/7).
Dihadiri Ketua DPC Gerindra Balikpapan Muhammad Taqwa yang didampingi Sekretarisnya Aminuddin serta Bendahara Danang Eko Susanto. Turut hadir Sabaruddin Panrecalle.
“Gerindra sebagai partai politik, yang mempunyai jumlah kursi 6, sepertinya tidak ingin melepaskan momentum ini. Sebagai bargaining posisi. Bahwa DPC Gerindra Balikpapan, diperintahkan untuk mengirim kader internal berpasangan dengan Haji Rahmad Mas’ud sebagai calon wali kota,” kata Muhammad Taqwa.
Muhammad Taqwa melanjutkan, mengenai dinamika maupun konstelasi politik yang ada di Kota Minyak, termasuk koalisi partai politik yang akan mengusung bakal calon wali kota Rahmad Mas’ud nantinya, bukan wewenang DPC Gerindra Balikpapan.
Karena hanya menerima perintah DPP untuk menjalankan rekomendasi yang telah diterbitkan untuk bakal pasangan calon Rahmad Mas’ud dan Sabaruddin Panrecalle.
Akan tetapi, ketika nantinya Rahmad Mas’ud tidak setuju dengan bakal calon wakil wali kota yang direkomendasikan Gerindra, maka keputusan selanjutnya akan dikembalikan ke DPP. Dan pada akhirnya DPP yang akan menentukan. (Kaltim.prokal.co, Kamis, 23/7/2020)
Melihat peta politik Pilwali Balikpapan yang penuh intrik mengarahkan kita pada beberapa analisis: Pertama, majunya Rahmad Mas’ud sebagai calon tunggal untuk Pilwali Balikpapan sejatinya menunjukkan kegagalan demokrasi.
Sebab, demokrasi dengan jargonnya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat telah berubah menjadi dari korporat oleh korporat dan untuk korporat. Hal ini terlihat jelas dari minimnya peran rakyat dalam pengambilan keputusan pencalonan bakal calon pemimpin Kota Balikpapan.
Jika memang demokrasi sesuai dengan teorinya, seharusnya rakyat lah yang mencalonkan bakal calon Wali Kota Balikpapan. Bukan para politisi dan oligarki yang beredar di balik layar Pilwali. Kedua, arah politik Balikpapan lima hingga sepuluh tahun ke depan. Pilwali tahun ini akan berimbas hingga sepuluh tahun ke depan.
Sehingga agar untung dapat diraih, butuh untuk melihat peluang kemenangan mulai dari investasi sosial yang telah dilakukan oleh bakal calon wali kota, kekuatan politiknya, hingga kekuatan finansial yang ia miliki. Maka, siapa pun akan mengindera sosok yang memenuhi kriteria tersebut.
Namun, ada hal yang luput dari penglihatan semua orang. Yakni, masyarakat. Warga Kota Balikpapan tentu mengenal sang petahana yang berpeluang melawan kotak kosong di Pilwali tahun ini.
Akan tetapi, mungkinkah kesejahteraan yang diidam-idamkan akan teraih sebagaimana kemungkinan tercapainya hasrat parpol pendukung bakal calon Wali Kota Balikpapan ke depannya? Hal ini patut disangsikan.
Sebab, sejatinya demokrasi adalah sistem kriminal yang hanya menjadi kendaraan para politisi untuk meraih kekuasaan di dukung lingkaran oligarki di belakangnya. Lobi-lobi politik bawah meja dilakukan demi tercapainya kemaslahatan bersama, yakni kemaslahatan para kapitalis, politisi, dan lingkaran elite politik di sekitarnya.
Sehingga wajar jika ke depannya, kita dihadapkan dengan investasi demi investasi yang masuk ke Balikpapan. Atau dibuatnya regulasi yang hanya menguntungkan para pemilik modal, politisi, dan kroni-kroninya.
Sebab, ada harga yang harus dibayar demi tercapainya tujuan untuk bisa duduk di kursi panas jabatan pemimpin daerah. Maka lagi-lagi, kepentingan masyarakat diabaikan.
Kesejahteraannya tergadaikan. Semua karena rusaknya landasan perpolitikan negeri ini. Ketiga, sistem rusak tidak akan pernah melahirkan seorang pemimpin saleh, amanah, bertanggung jawab, mengurusi urusan rakyat, serta siap menerapkan hukum Allah SWT.
Sejatinya demokrasi sebagai kendaraan politik pemerintahan dalam sistem Kapitalisme tidak akan pernah menghasilkan pemimpin idaman umat.
Sebaliknya, hanya akan hadir para pemimpin yang bekerja untuk melanggengkan sistem rusak tersebut, parpol dan oligarki yang mendukungnya, dan demi keuntungannya sendiri. Sebab, sistem Kapitalisme lahir dari hasil pemikiran manusia.
Dengan mengusung sistem politik demokrasi, Kapitalisme menawarkan ilusi semu kesejahteraan dan iming-iming berjuang atas nama rakyat. Kemunafikan ini tentu butuh untuk segera dihentikan, dicabut dari akarnya, dan diganti dengan sistem yang berasal dari Sang Pencipta, Allah SWT.
Sesungguhnya umat kini membutuhkan hanya dua hal tidak lebih dan tidak kurang, yakni sistem Islam sebagai jawaban atas problematika kehidupan dan pemimpin saleh, beriman, bertakwa, amanah, memiliki kapabilitas, merdeka (tidak disetir berbagai macam pihak dari kalangan manapun), dan bertanggung jawab.
Hanya dengan terpenuhinya kebutuhan ini, maka masyarakat Balikpapan secara khusus dan Indonesia pada umumnya akan hidup dalam kesejahteraan tanpa bayang-bayang kapitalis.
Wallahu a’lam bish-shawab.