Oleh : Sitti Radimatulsuma, S.Pd
Krisis akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia bukan lagi sekadar bencana musiman yang lewat begitu saja, melainkan darurat kemanusiaan. Pada September 2026, lonjakan polusi udara akibat karhutla merenggut 5.310 jiwa—melonjak 42% dari periode sebelumnya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.560 kematian tercatat berkaitan langsung dengan polusi asap karhutla, melonjak hingga dua kali lipat dari estimasi bulan sebelumnya. Dampak mematikan ini bekerja secara senyap. Ancaman utamanya datang dari partikulat halus berukuran PM2,5.
PM2.5 .Partikel beracun ini mampu terbawa angin menembus jarak jauh, menyebar ke berbagai wilayah, dan memperluas paparan polusi kepada masyarakat yang bahkan tinggal jauh dari titik api. Di titik terparah, situasinya berubah menjadi bencana udara terbuka.
Dikutip dari laman metrotvnews.com Kalimantan Tengah mencatatkan diri sebagai wilayah dengan kualitas udara terburuk di Indonesia. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per Sabtu, 24 Oktober 2026, pukul 08.00 WIB, indeks pencemaran udara di provinsi tersebut meroket hingga menyentuh angka ekstrem 1.533.
Di balik angka-angka statistik yang mengkhawatirkan itu, badai karhutla juga langsung menghantam dapur warga. Pemasukan harian anjlok drastis akibat terganggunya aktivitas ekonomi, yang berujung pada penurunan drastis keuangan rumah tangga masyarakat.
Dampak karhutla yang meremukkan kesehatan dan ekonomi warga bukanlah musibah alam murni, melainkan buah pahit dari buruknya tata kelola hutan dan lahan. Ketika titik api dibiarkan meluas tanpa mitigasi yang serius, dan negara bergerak lamban memadamkannya hingga bencana berlangsung berbulan-bulan, yang terjadi bukan lagi sekadar kelalaian birokratis.
Ini adalah bentuk pengabaian hak dasar warga negara. Lambatnya respons negara memaksa rakyat menghirup udara beracun dan memikul beban kerugian seorang diri, sebuah kondisi ketika keselamatan publik dikorbankan demi hal-hal yang bisa dicegah.
Mirisnya, Ilusi terbesar dalam penanganan karhutla adalah anggapan bahwa keadaan otomatis selesai begitu musim hujan tiba dan api padam. Faktanya, penderitaan rakyat justru memasuki babak baru yang lebih sunyi. Partikulat halus PM2.5 yang menghujam paru-paru meninggalkan rekam jejak penyakit pernapasan kronis jangka panjang, terutama bagi anak-anak.
Demikian pula dengan ekonomi rumah tangga: tabungan yang habis, modal tani yang musnah, dan utang yang menumpuk tidak serta-merta pulih hanya karena langit kembali biru. Pemulihan sosial ekonomi pasca karhutla membutuhkan waktu bertahun-tahun, jauh melampaui durasi musim kemarau itu sendiri.
Jika ditarik lebih dalam, karhutla berulang adalah buah dari sistem ekonomi kapitalisme yang memandang hutan bukan sebagai amanah ekologis, melainkan sekadar komoditas komersial. Dalam logika ini, alam harus dieksploitasi seluas-luasnya untuk mendatangkan keuntungan maksimal dengan biaya sekecil mungkin.
Membakar lahan dipilih sebagai cara paling murah dan cepat untuk membersihkan area demi ekspansi korporasi. Ketika alam direduksi menjadi sekadar angka-angka laba di atas kertas, keselamatan lingkungan dan manusia kehilangan nilainya.
Ironisnya, dalam sistem ekonomi yang sama, peran negara sering kali direduksi sebatas penjaga administratif dan pembuat regulasi. Namun, hukum dan regulasi yang lahir kerap kali tumpul ke atas dan tajam ke bawah—dirancang akomodatif bagi para pemilik modal, sementara sanksi bagi pembakar lahan korporat sering kali tumpul di tengah jalan.
Alih-alih bertindak sebagai pelindung rakyat, negara justru menjelma sebagai fasilitator kepentingan korporasi,membiarkan laba segelintir oligarki di atas penderitaan jutaan rakyat yang sesungguhnya menjadi pemilik sah negeri ini.
Menghadapi lingkaran setan karhutla ini, diperlukan perbaikan fundamental melalui penerapan aturan yang sahih, yakni sistem Islam.
1. Negara sebagai Raa’in dan Junnah Dalam Islam, negara menduduki posisi fundamental sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi rakyatnya yang wajib melindungi keamanan, kesehatan, dan perekonomian. Membiarkan rakyat menderita dan terancam nyawanya akibat kabut asap adalah bentuk kezaliman struktural yang nyata, terlebih ketika kondisi tersebut telah masuk dalam kategori dharar (bahaya besar yang mengancam keselamatan jiwa).
2. Hutan sebagai Kepemilikan Umum Islam memandang hutan dan kekayaan alam di dalamnya bukan sebagai komoditas bebas yang bisa diserahkan pada korporasi, melainkan sebagai harta milik umum (milkiyah 'ammah). Negara wajib mengelolanya secara mandiri untuk sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Pembukaan lahan harus melalui kajian ketat, dan deforestasi masif demi laba segelintir pihak dilarang keras.
3. Mitigasi Total dan Tanggap Darurat Negara mewajibkan adanya mitigasi preventif yang kuat. Jika kebakaran tetap terjadi, negara tidak akan berpangku tangan. Seluruh kekuatan—mulai dari aparat pemadam, infrastruktur, dana darurat,hingga pengerahan kekuatan militer—akan dikerahkan secara total untuk memadamkan api secepat mungkin.
4. Jaminan Layanan Kesehatan Gratis Menghadapi dampak kesehatan, negara hadir langsung dengan menyediakan layanan kesehatan gratis dan berkualitas bagi seluruh warga tanpa kecuali. Rakyat tidak boleh dibebani biaya pengobatan di tengah hantaman krisis ekonomi.
5. Sanksi Tegas Tanpa Pandang Bulu Terakhir, Islam menerapkan sistem sanksi (uqubat) yang tegas sebagai pencegah (zawaj dan jawab). Siapa pun yang terbukti membakar hutan—baik individu, korporasi, maupun pejabat yang bermain mata—akan dijatuhi sanksi keras yang memberikan efek jera, demi melindungi keselamatan nyawa manusia dan kelestarian bumi.
Maka sudah seharusnya kaum muslim berpikir bahwa solusi dari berbagai permasalahan ini adalah kembali ke dalam Islam secara kaffah yang itu akan diterapkan dalam sistem bernegara, karena hanya dengan institusi negara sajalah Islam sebagai Rahmat bagi alam semesta akan terwujud.