Oleh : Martinah S.Pd
Hutan bukan sekadar hamparan pepohonan. Hutan merupakan sumber kehidupan yang menyimpan kekayaan alam, menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan sumber air, dan menjadi penopang kehidupan masyarakat. Namun, bagaimana jadinya jika kekayaan alam yang seharusnya dinikmati rakyat justru dikuasai segelintir pemilik modal?
Pada Rabu (28/10/2026), mahasiswa yang menggelar demonstrasi di kawasan Gedung UOB, Jakarta, membentangkan spanduk bertuliskan, "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili." Spanduk tersebut menjadi simbol kritik terhadap persoalan kerusakan hutan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam aksinya, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penetapan status bencana nasional, pengadilan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta pembenahan tata kelola lahan.
Persoalan ini bukan sekadar masalah lingkungan, tetapi juga menyangkut keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketika penguasaan hutan dan lahan terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal, muncul pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang menikmati kekayaan alam negeri ini? Di satu sisi, keuntungan ekonomi dari pemanfaatan lahan dapat mengalir kepada perusahaan. Di sisi lain, masyarakat harus menghadapi risiko bencana ekologis, mulai dari banjir, kerusakan lingkungan, hingga kabut asap akibat karhutla.
Kondisi ini perlu dikritisi karena kebijakan politik ekonomi yang berorientasi pada keuntungan dan investasi berpotensi menempatkan kepentingan pemilik modal di atas keselamatan rakyat. Dalam sistem kapitalisme sekuler, pengelolaan sumber daya alam kerap menggunakan pertimbangan ekonomi sebagai salah satu orientasi utama. Jika pengawasan dan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kerusakan lingkungan dan ketimpangan penguasaan sumber daya alam dapat terus berulang.
Islam memiliki pandangan berbeda tentang pengelolaan kekayaan alam. Dalam konsep kepemilikan Islam, hutan termasuk sumber daya yang memiliki fungsi sebagai kepemilikan umum. Artinya, manfaatnya diperuntukkan bagi masyarakat luas, bukan dimonopoli individu, korporasi, ataupun kelompok oligarki. Bahkan, negara bukan pemilik mutlak harta tersebut, melainkan pengelola yang bertanggung jawab memastikan manfaatnya sampai kepada rakyat.
Politik ekonomi Islam menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai orientasi pengelolaan kepemilikan umum. Negara berkewajiban menjaga kelestarian alam, mencegah eksploitasi yang merusak, serta memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan kerusakan. Islam juga melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf ayat 56.
Negara dalam Islam menjalankan fungsi sebagai ra'in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Artinya, negara tidak boleh abai ketika kekayaan alam dirusak dan hak masyarakat terancam.
Sudah saatnya pengelolaan hutan dikembalikan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hutan bukan komoditas untuk memperkaya segelintir orang, melainkan amanah yang harus dijaga demi kehidupan rakyat dan generasi mendatang.