Oleh : Dwi Ajeng Lutfia
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan permasalahan lingkungan yang mengancam kesehatan dan perekonomian masyarakat. Kabut asap yang ditimbulkan tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga menyebabkan pencemaran udara dan kerugian ekonomi.
Berdasarkan laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) pada 29 Oktober 2026, estimasi kematian akibat polusi udara di Indonesia 42% menjadi 5.310 jiwa. Pada September sebanyak 3.560 kematian diperkirakan berkaitan dengan paparan PM 2,5 akibat karhutla. Data ini menunjukkan bahwa karhutla telah menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat.
Asap kebakaran mengandung partikulat halus PM 2,5 yang dapat masuk hingga ke paru-paru. Partikel tersebut dapat terbawa angin dan menyebar ke berbagai wilayah. Menurut World Health Organization (WHO), paparan asap kebakaran dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan penyakit jantung, terutama pada anak-anak lansia dan orang yang memiliki penyakit kronis.
Karhutla mengganggu aktivitas masyarakat terutama petani, pedagang, dan pekerja lapangan. Pendapatan warga menurun karena terbatasnya aktivitas ekonomi serta rusaknya lahan pertanian. Berdasarkan pemberitaan katadata pada 22 Oktober 2026, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla selama Januari - Agustus 2026 mencapai Rp 39,29 triliun hingga Rp 123,1 triliun.
Dilansir dari ANTARA pada 1 oktober 2026, memberitakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran seluas 3.799,73 hektar di 6 provinsi prioritas di Sumatera dan Kalimantan selama 24 - 30 September 2026. Hal ini menunjukkan besarnya upaya dan biaya yang diperlukan untuk menangani karhutla.
Dampak karhutla terhadap kesehatan dan ekonomi menunjukkan buruknya tata kelola hutan dan lahan yang merugikan rakyat. Negara seharusnya melindungi masyarakat melalui pencegahan dan penanganan yang cepat. Minimnya mitigasi dan lemahnya pengawasan dapat menyebabkan kebakaran meluas sehingga rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan.
Dampak karhutla tidak berakhir setelah api padam. Paparan asap dapat menimbulkan gangguan kesehatan, sedangkan masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan lahan membutuhkan waktu untuk memulihkan perekonomiannya.
Sistem kapitalisme dapat mendorong eksploitasi hutan demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Hutan berpotensi dipandang sebagai komoditas ekonomi bukan amanah yang harus dijaga. Pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan salah satu praktik yang dapat merusak lingkungan.
Negara tidak boleh hanya berperan sebagai pembuat regulasi. Pengawasan dan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas agar kepentingan rakyat tidak dikalahkan oleh kepentingan korporasi. Negara harus mengutamakan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Negara wajib melindungi rakyat sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung). Rasulullah SAW. bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (H.R. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat serta tidak boleh membiarkan masyarakat menderita akibat karhutla.
Adapun mengenai jenis kepemilikan umum, Rasulullah SAW. bersabda, "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu air, padang rumput, dan api" (H.R. Abu Daud).
Hadis ini menjadi salah satu landasan kepemilikan umum. Dalam Islam hutan dan sumber daya alam harus dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya keuntungan segelintir pihak. Pembukaan lahan juga harus memperhatikan keamanan lingkungan.
Negara harus melakukan pengawasan wilayah rawan kebakaran, pemantauan titik panas, pengelolaan lahan gambut serta edukasi masyarakat. Jika terjadi kebakaran, seluruh kekuatan dan fasilitas harus segera dikerahkan agar api tidak meluas.
Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik." (Q.S. Al-A'raf : 56).
Negara harus menyediakan pemeriksaan obat-obatan dan pengobatan bagi warga terdampak karhutla. Pelayanan kesehatan harus mudah dijangkau seluruh masyarakat, terutama anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Islam memandang nyawa manusia sebagai sesuatu yang sangat berharga.
Rasulullah SAW bersabda "Hilangnya dunia lebih ringan disisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak". (H.R. Nasa'i)
Siapapun yang terbukti melakukan pembakaran hutan secara melanggar hukum, harus diberikan sanksi tegas tanpa membedakan jabatan maupun kekayaannya. Perusahaan yang terbukti terlibat juga harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Negara perlu memberikan bantuan kepada petani, pedagang, dan pekerja yang kehilangan mata pencaharian akibat karhutla. Pemulihan lahan dan bantuan usaha juga diperlukan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonominya.
Karhutla merupakan masalah serius yang mengancam kesehatan lingkungan dan perekonomian rakyat. Besarnya estimasi kematian akibat polusi udara serta kerugian ekonomi menunjukkan bahwa penanganan karhutla harus menjadi prioritas dalam Islam. Negara bertanggung jawab sebagai pengurus dan perlindungan rakyat. Oleh karena itu, negara harus mencegah terjadinya karhutla, mengelola hutan untuk kemaslahatan masyarakat, menjamin kesehatan, memulihkan ekonomi, serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku pembakaran.