Karhutla Mengancam kesehatan dan Ekonomi Warga

Oleh: Titin Agustina (Aktivis Muslimah)

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menorehkan luka mendalam dan kesedihan bagi masyarakat akibat kabut asap yang pekat dan udara yang tercemar. Kesehatan masyarakat semakin menghawatirkan karena udara sudah berstatus "berbahaya", perekonomian pun ikut melemah.

Kematian akibat polusi udara di Indonesia melonjak 42% menjadi 5.310 jiwa pada September 2026 seiring memburuknya karhutla. Sebanyak 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat karhutla dua kali lipat dari pada estimasi bulan sebelumnya.

Dampak karhutla terhadap kesehatan tidak selalu terlihat secara langsung, partikel alus PM 2,5 yang dihasilkan dari kebakaran dapat terbawah dan menyebar ke berbagai wilayah sehingga memperluas paparan polusi udara kepada masyarakat.

Karhutlah juga berdampak pada ekonomi warga, pemasukan warga berkurang karena tebalnya asap menjadikan masyarakat sulit untuk beraktivitas sehingga menyebabkan penurunan keuangan rumah tangga. Jakarta Kompas, 29 Oktober 2026.

Dampak karhutla terhadap kesehatan dan ekonomi menunjukkan bahwa buruknya tata kelola hutan dan lahan telah merugikan dan menyengsarakan rakyat. Negara telah zalim pada rakyat dengan lambatnya penanganan Karhutla hingga terjadi dalam waktu panjang.
Minimnya mitigasi juga menyebabkan karhutla menyebar secara luas dan tak terkendali.

Jika Karhutla berhenti karena hujan telah turun. Namun dampaknya sebenarnya belum benar-benar selesai, seperti dampak kesehatan, ekonomi, deforestasi yang mengakibatkan hewan punah akibat kerakusan para korporasi. Semua itu butuh waktu yang panjang untuk bisa kembali seperti sediakala.

Sistem kapitalisme menjadi pangkal permasalahan, hutan dalam sistem demokrasi menjadi komoditas yang menguntungkan bukan amanah yang harus dijaga oleh para penguasa. Alhasil yang terkena dampak dari karhutla adalah rakyat.

Kapitalisme meminimalkan peran negara terbatas pada pembuatan regulasi namun regulasi yang dibuat justru menguntungkan para pemilik modal dan mengabaikan kepentingan rakyat. Maka berharap pada sistem hari ini (sistem buatan manusia) adalah sesuatu yang mustahil karena yang kita butuhkan adalah sistem dari yang Mahakuasa atas segalanya yaitu sistem Islam.

Islam bukan hanya sebagai agama ritual namun Islam juga sebagai sebuah ideologi atau sistem untuk mengatur kehidupan dengan syari'at Islam yang berlandaskan Al Qur'an dan hadits.

Negara Islam adalah raa'in dan junnah yang wajib melindungi keamanan, kesehatan dan perekonomian rakyat, semua itu harus dipenuhi. Negara sendiri tidak boleh bertindak zalim membiarkan rakyat sengsara karena sulit untuk bernafas. Apalagi berada dalam kondisi dharar (mengancam nyawa akibat karhutlah).

Negara Islam memandang hutan sebagai harta milik umum yang wajib dikelola dan dijaga untuk kemaslahatan rakyat. Rasullullah Saw bersabda: "kaum muslimin berserikat dalam tiga hal yaitu Padang rumput, air, dan api". (HR.lbnu Majah)

Negara dalam sistem Islam tidak akan memberikan konsesi hutan kepada perusahaan. Hanya negara yang boleh mengelola hutan, baik pemanfaatan lahan maupun hasilnya. Asas pengelolaan hutan harus dengan akidah Islam dan acuan pengelolaannya berdasarkan ketentuan syariat Islam. Pengelolaan hutan tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan.

Jika terjadi karhutla maka negara akan menggerakkan seluruh kekuatan baik aparat pemadam kebakaran, infrastruktur, dana militer dan juga pengobatan gratis bagi yang menjadi korban maupun yang terkena dampak dari karhutla.

Negara juga memberikan himbauan dan membina masyarakat untuk tidak merusak lingkungan, jika kemudian terjadi kebakaran yang sengaja dilakukan seseorang maka negara bertidak tegas dalam menjalankan hukum yang adil dan berefek jera. Dan hanya negara Islam lah yang mampu menyelesaikan permasalahan karhutlah sampai ke akar-akarnya dengan syari'at Islam.