Oleh: Syarif Syamsul.
Di Hari Sumpah Pemuda, kita perlu bertanya dengan jujur: apa arti persatuan jika rakyat masih harus berjuang sendirian menghadapi kesulitan hidup, sementara mereka yang diberi mandat untuk mengurus negara terkesan belum menjawab harapan rakyat?
Kita punya keresahan yang sama. Pemerintah terkesan belum cukup serius menyelesaikan persoalan mendasar yang membebani kehidupan masyarakat.
Parlemen yang seharusnya menjadi corong aspirasi rakyat kerap dipertanyakan keberpihakannya. Sementara itu, partai politik yang lahir dari semangat memperjuangkan kepentingan publik sering kali membuat rakyat bertanya: siapa sebenarnya yang lebih mereka perjuangkan, kepentingan rakyat atau kepentingan partai sendiri?
Kita tidak sedang menuduh semua orang di dalam kekuasaan gagal. Namun, kita berhak mempertanyakan arah kebijakan, mengukur hasil kerja, dan menagih tanggung jawab mereka yang menerima mandat dari rakyat.
Sebab, demokrasi bukan cek kosong yang diberikan sekali, lalu membuat penguasa bebas dari kritik. Ada ironi yang sulit diabaikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Untuk menjadi kasir di toko sembako, seseorang bisa diwajibkan memiliki ijazah. Rakyat kecil harus memenuhi persyaratan administratif, bersaing mencari pekerjaan, dan membuktikan kelayakannya untuk mendapatkan penghasilan.
Sementara itu, persyaratan untuk menduduki jabatan publik tertinggi memiliki aturan tersendiri yang kerap memicu perdebatan di tengah masyarakat. Persoalannya bukan semata-mata soal ijazah.
Persoalannya adalah rasa keadilan: mengapa rakyat kecil harus menghadapi begitu banyak tuntutan untuk bertahan hidup, sementara jabatan politik justru sering dipandang lebih dekat dengan kekuasaan dan privilese daripada ukuran kompetensi, integritas, dan tanggung jawab?
Jabatan publik memang tidak bisa disamakan begitu saja dengan pekerjaan biasa. Namun, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moralnya untuk memberikan teladan, menjelaskan keputusan, dan membuktikan bahwa kepercayaan rakyat tidak disia-siakan.
Di sinilah Sumpah Pemuda menemukan relevansinya hari ini.
Pada 1928, para pemuda menyatukan perbedaan demi cita-cita sebuah bangsa. Mereka tidak menunggu Indonesia menjadi sempurna untuk memperjuangkannya. Mereka bergerak karena menyadari bahwa masa depan bersama lebih penting daripada kepentingan kelompok masing-masing.
Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai menjelaskan keadaan. Rakyat membutuhkan pemimpin yang berani memperbaiki keadaan. Pada Hari Sumpah Pemuda ini, mungkin kita memang memiliki kesusahan yang berbeda-beda.
Namun, kita memiliki keresahan yang sama: ingin hidup lebih layak, memperoleh kesempatan yang adil, melihat hukum berlaku dengan wibawa yang sama, dan memiliki wakil rakyat yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
Karena itu, jangan biarkan Sumpah Pemuda hanya menjadi perayaan sejarah. Jadikan pengingat bahwa kekuasaan adalah amanah, jabatan adalah tanggung jawab, dan rakyat bukan sekadar angka dalam perolehan suara.
Selamat Hari Sumpah Pemuda.
Persatuan yang sejati bukanlah persatuan yang membungkam kritik, melainkan yang merawat perbedaan, memberi ruang bagi keberanian, dan menyatukan langkah untuk memperbaiki negeri.
Sebab, mencintai Indonesia bukan sekadar berdiri dalam barisan yang sama, tetapi berani bersuara, mengambil peran, dan berbuat sesuai kapasitas masing-masing demi masa depan bangsa.