Penulis : KASMIAH

Pemerhati sosial masyarakat) Kamis 1 Oktober Aliansi Balikpapan Bergerak menyoroti air bersih, antrean BBM, dan pemadaman listrik.

Di Samarinda, DPRD turut menyoroti antrean panjang BBM dengan mendorong penambahan kuota dan pembentukan satgas pengawas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sedang berhadapan dengan persoalan nyata. Namun, apakah penambahan kuota BBM dan pembentukan satgas benar-benar menyelesaikan masalah? jika akar persoalannya tidak disentuh.

Bukan Sekadar Masalah Teknis. Selama persoalan hanya dilihat sebagai masalah distribusi, pengawasan, atau kekurangan kuota, solusi yang lahir akan bersifat pragmatis dan sementara, antrean mungkin berkurang, tetapi persoalan serupa dapat kembali muncul.

Mengapa? Karena persoalannya bukan semata-mata teknis, melainkan menyangkut paradigma pengelolaan sumber daya alam dan energi. Dalam sistem kapitalisme, sumber daya ekonomi dipandang sebagai sesuatu yang dapat dikelola melalui mekanisme pasar dan aktivitas bisnis. Negara cenderung ditempatkan sebagai regulator, sementara korporasi mendapatkan ruang besar dalam pengelolaan sektor ekonomi.

Akibatnya, kebutuhan rakyat mudah bergeser menjadi persoalan komoditas: tersedia bagi mereka yang mampu mengakses dan membayar, sementara negara lebih sibuk mengatur mekanisme distribusinya.

Padahal, air, energi, dan berbagai sumber daya yang menyangkut hajat hidup masyarakat tidak semestinya diperlakukan semata-mata sebagai komoditas bisnis. Islam Memandang SDA sebagai Amanah Islam memiliki konsep kepemilikan yang berbeda dengan kapitalisme. Ada harta yang menjadi kepemilikan umum, yang tidak boleh dikuasai individu atau korporasi untuk kepentingan segelintir pihak.

Rasulullah ﷺ bersabda: “Kaum Muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Hadis ini menjadi dasar bahwa sumber daya tertentu yang menjadi kebutuhan bersama harus diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat. Negara dalam Islam tidak boleh lepas tangan.

Negara berkewajiban mengelola kepemilikan umum berdasarkan syariat dan memastikan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda: “Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Maka, kekuasaan dalam Islam bukan sekadar kewenangan administratif. Ia adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Rakyat Perlu Dicerdaskan, Bukan Sekadar Digerakkan Keresahan masyarakat harus diarahkan kepada kesadaran politik Islam. Jangan sampai rakyat hanya bergerak ketika harga naik, BBM sulit, listrik padam, atau air bersih bermasalah, kemudian puas setelah memperoleh solusi sesaat.

Rakyat harus memahami mengapa persoalan tersebut terus berulang. Di sinilah pentingnya dakwah yang mencerdaskan umat. Masyarakat perlu memahami bahwa Islam bukan hanya mengatur ibadah individual, tetapi juga mengatur ekonomi, kepemilikan, pemerintahan, dan hubungan penguasa dengan rakyat.

Allah SWT berfirman: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.” (QS. Ali 'Imran: 104)

Termasuk di dalamnya melakukan amar makruf nahi mungkar kepada penguasa dengan cara yang dibenarkan syariat.

Rasulullah ﷺ bersabda: “Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Artinya, masyarakat tidak cukup hanya menuntut perbaikan teknis. Masyarakat perlu menyampaikan kebenaran dan menuntut agar pengurusan rakyat dilakukan berdasarkan hukum Allah.

Solusi Hakiki adalah Solusi Sistemik Jika masalahnya sistemik, maka solusinya pun harus sistemik. Tidak cukup hanya menambah kuota BBM. Tidak cukup hanya membentuk satgas.

Tidak cukup hanya memperbaiki distribusi. Semua itu mungkin diperlukan sebagai langkah teknis, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan jika paradigma pengelolaannya tetap sama. Islam menawarkan paradigma yang berbeda: sumber daya yang menjadi kepemilikan umum dikelola negara berdasarkan syariat untuk kemaslahatan rakyat.

Karena itu, persoalan air bersih, BBM, dan listrik seharusnya menjadi momentum untuk membangun kesadaran umat bahwa perubahan hakiki membutuhkan perubahan paradigma dan sistem pengelolaan.

Jangan hanya melawan antrean BBM, tetapi pahami mengapa antrean itu terjadi. . Jangan hanya menuntut tambahan kuota, tetapi pertanyakan sistem pengelolaannya. Jangan hanya mengkritik kebijakan, tetapi tuntut perubahan yang menyentuh akar persoalan. Wallahu a"lam bishowab