Oleh: Tri Maya

(Aktivis Muslimah Balikpapan)

Di tengah derasnya pembangunan dan geliat ekonomi Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda dan Balikpapan, muncul ironi yang sulit diabaikan. Daerah yang dikenal kaya sumber daya alam dan menjadi penyangga utama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) justru menghadapi krisis tenaga pendidik.

Ratusan guru memasuki masa pensiun, sementara regenerasi berjalan lambat dan belum mampu menutupi kebutuhan yang terus meningkat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda bahkan memperkirakan kekurangan guru mencapai lebih dari 700 orang hingga akhir tahun 2026. Kondisi ini paling terasa pada jenjang sekolah dasar yang sangat bergantung pada keberadaan guru kelas.

Sementara itu, Balikpapan menghadapi persoalan serupa dengan ancaman berkurangnya tenaga pengajar akibat minimnya regenerasi. Pertanyaannya, bagaimana mungkin daerah yang kaya dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi justru kekurangan guru?

Guru: Pilar Pendidikan yang Terabaikan

Guru merupakan ujung tombak pendidikan. Kurikulum terbaik sekalipun tidak akan berjalan tanpa kehadiran guru yang kompeten. Namun realitas hari ini menunjukkan profesi guru semakin kurang diminati. Faktor kesejahteraan yang belum memadai, beban administrasi yang berat, status kerja yang tidak pasti, hingga minimnya penghargaan sosial menjadi penyebab utama.

Akibatnya, banyak sekolah harus mencari jalan keluar sendiri. Ada yang mengandalkan guru honorer dengan pendapatan terbatas, ada pula yang membebankan satu guru mengajar beberapa mata pelajaran atau beberapa kelas sekaligus.

Kondisi seperti ini tentu berdampak pada kualitas pembelajaran. Kelas tanpa guru bukan hanya berarti hilangnya proses transfer ilmu. Lebih dari itu, hilang pula proses pembentukan karakter, pembinaan akhlak, serta pendampingan yang sangat dibutuhkan peserta didik.

Ketika satu guru harus menangani banyak tugas sekaligus, kualitas pendidikan pun sulit mencapai hasil maksimal.

Kapitalisme dan Pendidikan yang Berorientasi Untung-Rugi

Persoalan kekurangan guru sejatinya bukan semata masalah teknis pengadaan tenaga kerja. Ini merupakan bagian dari persoalan sistemik yang lahir dari paradigma kapitalisme dalam mengelola pendidikan.

Dalam sistem kapitalisme, pendidikan sering dipandang sebagai sektor pelayanan yang harus menyesuaikan kemampuan anggaran negara. Akibatnya, kebutuhan guru kerap dihitung berdasarkan efisiensi biaya, bukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Guru pun diposisikan layaknya pekerja jasa biasa yang nilai keberadaannya diukur secara material. Tidak mengherankan jika berbagai persoalan terus muncul: kesejahteraan yang belum merata, status honorer yang berkepanjangan, kriminalisasi guru ketika menjalankan tugas mendidik, hingga menurunnya wibawa guru di hadapan peserta didik dan masyarakat. Ironisnya, di saat anggaran pembangunan fisik terus meningkat dan berbagai proyek infrastruktur dibangun secara besar-besaran, kebutuhan mendasar untuk mencetak sumber daya manusia unggul justru masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Padahal pembangunan gedung dan jalan tidak akan bermakna tanpa manusia berkualitas yang mengelolanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas pendidikan maupun kesejahteraan guru.

Selama orientasi pembangunan lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan proyek fisik, persoalan pendidikan akan terus menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Islam Memuliakan Guru dan Menjamin Pendidikan Islam memandang pendidikan sebagai kebutuhan pokok masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara.

Karena itu, negara tidak boleh menyerahkan penyediaan tenaga pendidik kepada mekanisme pasar ataupun kemampuan masing-masing sekolah.

Allah SWT berfirman: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadilah: 11)

Ayat ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan ilmu dan orang yang mengajarkannya. Rasulullah ﷺ juga bersabda: “Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Guru sebagai penyampai ilmu memiliki posisi yang mulia dalam Islam. Oleh karena itu, negara wajib menjamin kesejahteraan mereka agar dapat fokus menjalankan tugas mendidik generasi. Sejarah peradaban Islam menunjukkan bagaimana negara memberikan perhatian besar kepada para pengajar.

Pada masa kekhilafahan, pendidikan disediakan secara luas dan gratis bagi masyarakat. Para guru mendapatkan dukungan penuh dari negara sehingga dapat menjalankan tugasnya tanpa dibebani persoalan ekonomi.

Dalam pandangan Islam, pendidikan bukan investasi ekonomi semata, melainkan sarana membangun peradaban dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, serta berkepribadian mulia.

Saatnya Menempatkan Pendidikan sebagai Prioritas

Krisis guru di Samarinda dan Balikpapan menjadi alarm bahwa pembangunan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya proyek fisik atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Kualitas suatu daerah juga ditentukan oleh kualitas manusia yang dibentuk melalui pendidikan.

Jika guru terus berkurang sementara perhatian terhadap kesejahteraan dan regenerasi mereka tidak serius dilakukan, maka cita-cita mencetak generasi emas hanya akan menjadi slogan. Sudah saatnya pendidikan ditempatkan sebagai prioritas utama.

Guru harus dimuliakan, dijamin kesejahteraannya, dan disiapkan dalam jumlah yang memadai. Sebab dari tangan merekalah lahir generasi yang akan menentukan masa depan umat dan bangsa. Ketika guru dimuliakan, pendidikan akan berkualitas.

Ketika pendidikan berkualitas, peradaban yang unggul akan terwujud. Islam telah memberikan panduan yang jelas mengenai hal tersebut. Tinggal bagaimana umat memperjuangkannya agar dapat menjadi kenyataan dalam kehidupan. Wallahu a'lam bish showab